PekanbaruTV
logo
● Polres Siak Amankan Wanita 26 Tahun, 'Jajakan' Gadis Muda Rp1, 5 Juta Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Pilkades Serentak di 43 Desa di Pelalawan Berjalan Kondusif. Berikut Nama-nama K Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Pemprov Riau Perkuat Koperasi untuk Reforma Agraria Sawit, Sengketa Lahan Jadi K Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Rupiah Menguat Usai BI Rate Naik Jadi 6 Persen, IHSG Justru Babak Belur Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Kejati Riau Raih Juara I Pengelola Media Sosial Terbaik Tingkat Nasional 2026 Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Plt. Gubri Bidik Beasiswa China, Peluang Mahasiswa Riau Kuliah ke Luar Negeri Te Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Polda Riau Bongkar Produksi Pupuk Palsu 9,7 Ton di Rohul, Pelaku Raup Untung Rp8 Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Seminar Reforma Agraria: Kemenkop Dorong Petani Sawit di Riau Kelola Lahan Lewat Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi
HOME / Hukum
SEMMI Riau Demo Kejati, Desak Dugaan Penyimpangan Dana Desa Balam Jaya Rohil Diusut
Puluhan mahasiswa SEMMI Riau menggelar aksi demo di halaman Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Jumat (2/10/2026). (Foto: Wahyu/Pekanbarutv.com)
SEMMI Riau Demo Kejati, Desak Dugaan Penyimpangan Dana Desa Balam Jaya Rohil Diusut
Editor: Arya Mahendra | Penulis: wahyu falatehan
Rubrik: hukum | 2 Oktober 2026 | 21:46:24

PEKANBARU - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) Riau mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Jumat (2/10/2026).

Mereka mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan Desa Balam Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, yang diduga melibatkan mantan penghulu atau kepala desa setempat.

Koordinator Umum Aksi, Adi Syahputra, mengatakan salah satu dugaan yang menjadi sorotan adalah penggunaan dana desa senilai lebih dari Rp600 juta.

"Yang kami tuntut terkait dugaan korupsi yang ada di Balam Jaya. Mantan penghulu Balam Jaya diduga melakukan penggelapan dana desa sebesar Rp600 juta lebih," kata Adi.

iklan-view

SEMMI Riau menyebut dugaan tersebut diperkuat temuan dalam pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir. Dalam materi aksi, tercantum angka Rp631.234.025 yang disebut belum dapat dipertanggungjawabkan.

Atas temuan tersebut, SEMMI meminta Kejati Riau maupun Kejaksaan Negeri (Kejari) Rokan Hilir melakukan pendalaman dan memastikan ada tidaknya pelanggaran hukum.

"Seharusnya dengan bukti-bukti dan data dari Inspektorat yang kami bawa, persoalan ini dapat segera ditindaklanjuti," ujarnya.

Selain dugaan penyimpangan dana desa, SEMMI Riau juga menyoroti dugaan penguasaan lahan negara sekitar 80 hektare yang disebut berkaitan dengan mantan penghulu Balam Jaya.

Menurut Adi, persoalan tersebut sebelumnya telah dilaporkan ke Kejari Rokan Hilir. Namun, pihaknya menilai proses penanganannya belum memberikan hasil yang diharapkan.

"Kasus tersebut sudah kami laporkan ke Kejari Rokan Hilir, namun belum ada hasil yang memuaskan. Sejauh ini baru melakukan pemanggilan-pemanggilan," katanya.

Soroti Efektivitas Pengawasan

Ketua Umum PW SEMMI Riau, Sejahrotul Ikram, mengatakan aksi tersebut tidak hanya ditujukan untuk mendorong penanganan dugaan penyimpangan di Balam Jaya, tetapi juga menjadi momentum mengevaluasi efektivitas pengawasan pemerintahan.

Menurutnya, temuan pemeriksaan tidak semestinya berhenti pada laporan administratif. Setiap rekomendasi hasil pemeriksaan harus memiliki tindak lanjut yang jelas.

"Publik perlu mengetahui bahwa setiap temuan memiliki tindak lanjut yang jelas. Kalau ada rekomendasi, apakah sudah diselesaikan? Kalau belum, apa kendalanya? Dan jika ditemukan indikasi pelanggaran yang memenuhi unsur pidana, apakah sudah diteruskan kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangan?" kata Sejahrotul.

SEMMI Riau juga menyoroti peran Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah maupun desa berjalan sesuai ketentuan.

Sejahrotul menegaskan, evaluasi terhadap aparatur tidak boleh dilakukan secara generalisasi. Menurutnya, pengawasan harus berbasis data, hasil pemeriksaan dan kewenangan lembaga terkait.

"Kasus ini tidak seharusnya hanya dilihat sebagai persoalan administratif di tingkat pemerintahan kampung. Ini juga penting dilihat dari perspektif efektivitas sistem pengawasan pemerintahan," ujarnya.

SEMMI Riau menyatakan akan terus mengawal persoalan Balam Jaya melalui mekanisme hukum. Di sisi lain, organisasi mahasiswa tersebut juga mendorong evaluasi lebih luas terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan pemerintahan daerah dan desa di Riau.

"Kami ingin mendorong budaya pemerintahan yang dapat diawasi, diperiksa dan dipertanggungjawabkan. Jika ada persoalan, mari diuji dengan data, diperiksa dengan mekanisme yang benar, dan diproses sesuai hukum," pungkasnya. (why)

Home / hukum
SEMMI Riau Demo Kejati, Desak Dugaan Penyimpangan Dana Desa Balam Jaya Rohil Diusut
Editor: Arya Mahendra | Penulis: wahyu falatehan
Rubrik: hukum | 2 Oktober 2026 | 21:46:24
SEMMI Riau Demo Kejati, Desak Dugaan Penyimpangan Dana Desa Balam Jaya Rohil Diusut
Puluhan mahasiswa SEMMI Riau menggelar aksi demo di halaman Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Jumat (2/10/2026). (Foto: Wahyu/Pekanbarutv.com)

PEKANBARU - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) Riau mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Jumat (2/10/2026).

Mereka mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan Desa Balam Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, yang diduga melibatkan mantan penghulu atau kepala desa setempat.

Koordinator Umum Aksi, Adi Syahputra, mengatakan salah satu dugaan yang menjadi sorotan adalah penggunaan dana desa senilai lebih dari Rp600 juta.

"Yang kami tuntut terkait dugaan korupsi yang ada di Balam Jaya. Mantan penghulu Balam Jaya diduga melakukan penggelapan dana desa sebesar Rp600 juta lebih," kata Adi.

SEMMI Riau menyebut dugaan tersebut diperkuat temuan dalam pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir. Dalam materi aksi, tercantum angka Rp631.234.025 yang disebut belum dapat dipertanggungjawabkan.

Atas temuan tersebut, SEMMI meminta Kejati Riau maupun Kejaksaan Negeri (Kejari) Rokan Hilir melakukan pendalaman dan memastikan ada tidaknya pelanggaran hukum.

"Seharusnya dengan bukti-bukti dan data dari Inspektorat yang kami bawa, persoalan ini dapat segera ditindaklanjuti," ujarnya.

Selain dugaan penyimpangan dana desa, SEMMI Riau juga menyoroti dugaan penguasaan lahan negara sekitar 80 hektare yang disebut berkaitan dengan mantan penghulu Balam Jaya.

Menurut Adi, persoalan tersebut sebelumnya telah dilaporkan ke Kejari Rokan Hilir. Namun, pihaknya menilai proses penanganannya belum memberikan hasil yang diharapkan.

"Kasus tersebut sudah kami laporkan ke Kejari Rokan Hilir, namun belum ada hasil yang memuaskan. Sejauh ini baru melakukan pemanggilan-pemanggilan," katanya.

Soroti Efektivitas Pengawasan

Ketua Umum PW SEMMI Riau, Sejahrotul Ikram, mengatakan aksi tersebut tidak hanya ditujukan untuk mendorong penanganan dugaan penyimpangan di Balam Jaya, tetapi juga menjadi momentum mengevaluasi efektivitas pengawasan pemerintahan.

Menurutnya, temuan pemeriksaan tidak semestinya berhenti pada laporan administratif. Setiap rekomendasi hasil pemeriksaan harus memiliki tindak lanjut yang jelas.

"Publik perlu mengetahui bahwa setiap temuan memiliki tindak lanjut yang jelas. Kalau ada rekomendasi, apakah sudah diselesaikan? Kalau belum, apa kendalanya? Dan jika ditemukan indikasi pelanggaran yang memenuhi unsur pidana, apakah sudah diteruskan kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangan?" kata Sejahrotul.

SEMMI Riau juga menyoroti peran Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah maupun desa berjalan sesuai ketentuan.

Sejahrotul menegaskan, evaluasi terhadap aparatur tidak boleh dilakukan secara generalisasi. Menurutnya, pengawasan harus berbasis data, hasil pemeriksaan dan kewenangan lembaga terkait.

"Kasus ini tidak seharusnya hanya dilihat sebagai persoalan administratif di tingkat pemerintahan kampung. Ini juga penting dilihat dari perspektif efektivitas sistem pengawasan pemerintahan," ujarnya.

SEMMI Riau menyatakan akan terus mengawal persoalan Balam Jaya melalui mekanisme hukum. Di sisi lain, organisasi mahasiswa tersebut juga mendorong evaluasi lebih luas terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan pemerintahan daerah dan desa di Riau.

"Kami ingin mendorong budaya pemerintahan yang dapat diawasi, diperiksa dan dipertanggungjawabkan. Jika ada persoalan, mari diuji dengan data, diperiksa dengan mekanisme yang benar, dan diproses sesuai hukum," pungkasnya. (why)