PEKANBARUTV
PILIH DAERAH
- Riau
- Pekanbaru
- Kampar
- Kuantan Singingi
- Pelalawan
- Indragiri Hilir
- Indragiri Hulu
- Rokan Hulu
- Rokan Hilir
- Dumai
- Bengkalis
- Meranti
- Siak
Informasi PekanbaruTV
JAKARTA - Komisi Kode Etik Profesi Polri telah memutuskan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat alias pemecatan terhadap dua jenderal yang menjadi tersangka dalam perkara penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Sepasang perwira tinggi yang dijatuhi hukuman pecat tersebut adalah Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Irjen Ahrie menerima putusan pemecatan tersebut dalam persidangan KKEP yang diselenggarakan pekan lalu dan langsung mengajukan upaya banding, sementara Irjen Eko diputus PTDH lewat persidangan etik yang berlangsung pada Selasa (17/11) lalu.
Penyidikan atas skandal dugaan penyadapan ini menyeret total empat orang tersangka, dengan dua nama lain yakni mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo serta mantan Kepala Divisi TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi.

Dalam perkembangan terkait kasus ini, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut bahwa institusi kepolisian telah menemukan keterkaitan antara insiden penyadapan terhadap Presiden Prabowo dengan dugaan tindak pidana makar. Selain itu, Komisioner Kompolnas mengungkapkan bahwa Irjen Eko Hadi menunjukkan rasa penyesalan atas keterlibatannya dalam aksi penyadapan tersebut, sedangkan Brigjen TK saat ini masih menjalani penempatan khusus atau patsus.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menerangkan bahwa agenda sidang KKEP yang melibatkan Listyo akan dilangsungkan pada pekan depan.
"Kemudian untuk tadi yang ditanyakan (sidang etik Listyo), itu dijadwalkan minggu depan," ujar Isir kepada wartawan, Selasa kemarin.
Meskipun demikian, jenderal bintang dua itu belum bersedia membeberkan secara rinci mengenai tanggal pasti penyelenggaraan sidang maupun susunan personel yang akan mengisi Majelis Sidang KKEP untuk mengadili Listyo.
"Minggu depan, nanti untuk harinya akan kami sampaikan," tuturnya.
Dalam kesempatan berbeda, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan bahwa komposisi keanggotaan KKEP akan berpedoman pada ketentuan regulasi yang berlaku.
Ia memaparkan bahwa prosedur teknis pelaksanaan persidangan tersebut merujuk pada Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2026 yang merupakan perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, secara spesifik pada ketentuan Pasal 42.
"Terkait dengan aturan, tentu mekanisme Perpol yang kami sampaikan ini diatur dalam ketentuan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri," tutur Trunoyudo di Mabes Polri, Selasa kemarin.
"Tepatnya di Pasal 42 ya. Kami sampaikan bahwasanya ini mekanisme untuk melakukan proses sidang kode etik lanjutan pada pekan depan," sambungnya.
Berkenaan dengan komposisi majelis serta figur yang memimpin jalannya persidangan bagi Listyo Sigit, Trunoyudo menyatakan bahwa rincian tersebut akan diumumkan lebih lanjut mengikuti koridor aturan dalam Perpol tersebut.
"Nanti akan kami sampaikan sesuai dengan mekanisme Perpol yang kami sampaikan tadi," ucap dia.
Ketentuan dalam Pasal 42 tersebut merinci tata susunan organisasi beserta kriteria kepangkatan bagi personel yang mengemban tugas keanggotaan di dalam Komisi Kode Etik Polri.
Pasal 42 ayat (1) menetapkan bahwa susunan organisasi KKEP terdiri dari ketua, wakil ketua, serta anggota. Ayat (2) menyatakan bahwa posisi ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b turut merangkap sebagai anggota KKEP. Adapun ketentuan pada ayat (3) mengatur bahwa keanggotaan KKEP harus memiliki kepangkatan setingkat lebih tinggi, pangkat yang sama, atau paling tinggi dua tingkat lebih rendah daripada pangkat terduga pelanggar. (*)






JAKARTA - Komisi Kode Etik Profesi Polri telah memutuskan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat alias pemecatan terhadap dua jenderal yang menjadi tersangka dalam perkara penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Sepasang perwira tinggi yang dijatuhi hukuman pecat tersebut adalah Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Irjen Ahrie menerima putusan pemecatan tersebut dalam persidangan KKEP yang diselenggarakan pekan lalu dan langsung mengajukan upaya banding, sementara Irjen Eko diputus PTDH lewat persidangan etik yang berlangsung pada Selasa (17/11) lalu.
Penyidikan atas skandal dugaan penyadapan ini menyeret total empat orang tersangka, dengan dua nama lain yakni mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo serta mantan Kepala Divisi TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi.
Dalam perkembangan terkait kasus ini, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut bahwa institusi kepolisian telah menemukan keterkaitan antara insiden penyadapan terhadap Presiden Prabowo dengan dugaan tindak pidana makar. Selain itu, Komisioner Kompolnas mengungkapkan bahwa Irjen Eko Hadi menunjukkan rasa penyesalan atas keterlibatannya dalam aksi penyadapan tersebut, sedangkan Brigjen TK saat ini masih menjalani penempatan khusus atau patsus.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menerangkan bahwa agenda sidang KKEP yang melibatkan Listyo akan dilangsungkan pada pekan depan.
"Kemudian untuk tadi yang ditanyakan (sidang etik Listyo), itu dijadwalkan minggu depan," ujar Isir kepada wartawan, Selasa kemarin.
Meskipun demikian, jenderal bintang dua itu belum bersedia membeberkan secara rinci mengenai tanggal pasti penyelenggaraan sidang maupun susunan personel yang akan mengisi Majelis Sidang KKEP untuk mengadili Listyo.
"Minggu depan, nanti untuk harinya akan kami sampaikan," tuturnya.
Dalam kesempatan berbeda, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan bahwa komposisi keanggotaan KKEP akan berpedoman pada ketentuan regulasi yang berlaku.
Ia memaparkan bahwa prosedur teknis pelaksanaan persidangan tersebut merujuk pada Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2026 yang merupakan perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, secara spesifik pada ketentuan Pasal 42.
"Terkait dengan aturan, tentu mekanisme Perpol yang kami sampaikan ini diatur dalam ketentuan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri," tutur Trunoyudo di Mabes Polri, Selasa kemarin.
"Tepatnya di Pasal 42 ya. Kami sampaikan bahwasanya ini mekanisme untuk melakukan proses sidang kode etik lanjutan pada pekan depan," sambungnya.
Berkenaan dengan komposisi majelis serta figur yang memimpin jalannya persidangan bagi Listyo Sigit, Trunoyudo menyatakan bahwa rincian tersebut akan diumumkan lebih lanjut mengikuti koridor aturan dalam Perpol tersebut.
"Nanti akan kami sampaikan sesuai dengan mekanisme Perpol yang kami sampaikan tadi," ucap dia.
Ketentuan dalam Pasal 42 tersebut merinci tata susunan organisasi beserta kriteria kepangkatan bagi personel yang mengemban tugas keanggotaan di dalam Komisi Kode Etik Polri.
Pasal 42 ayat (1) menetapkan bahwa susunan organisasi KKEP terdiri dari ketua, wakil ketua, serta anggota. Ayat (2) menyatakan bahwa posisi ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b turut merangkap sebagai anggota KKEP. Adapun ketentuan pada ayat (3) mengatur bahwa keanggotaan KKEP harus memiliki kepangkatan setingkat lebih tinggi, pangkat yang sama, atau paling tinggi dua tingkat lebih rendah daripada pangkat terduga pelanggar. (*)