PEKANBARUTV
PILIH DAERAH
- Riau
- Pekanbaru
- Kampar
- Kuantan Singingi
- Pelalawan
- Indragiri Hilir
- Indragiri Hulu
- Rokan Hulu
- Rokan Hilir
- Dumai
- Bengkalis
- Meranti
- Siak
Informasi PekanbaruTV
PEKANBARU-Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru memastikan pengawasan terhadap sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat aktivitas prostitusi maupun perbuatan yang mengganggu ketertiban umum akan terus dilakukan.
Penertiban tidak hanya menyasar kawasan Jondul. Petugas juga melakukan pemantauan terhadap sejumlah tempat lain, termasuk lokasi hiburan dan bioskop mini yang terindikasi digunakan untuk aktivitas yang bertentangan dengan norma serta ketertiban masyarakat.
Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru Desheriyanto mengatakan, operasi penertiban merupakan bagian dari kegiatan rutin. Menurutnya, petugas tidak menunggu munculnya momentum tertentu untuk turun ke lapangan.
"Kita selalu melakukan penertiban secara rutin, bukan hanya pada momen-momen tertentu saja," kata Desheriyanto.

Ia menjelaskan, patroli dilakukan berdasarkan pemantauan kondisi di lapangan maupun laporan masyarakat. Lokasi yang menimbulkan keresahan warga dapat menjadi sasaran pengawasan petugas.
"Jadi bukan hanya dua lokasi itu. Ada titik lain yang kita datangi, terutama kalau aktivitasnya sudah meresahkan masyarakat," ujarnya.
Terkait penertiban di kawasan Jondul, Desheriyanto menyebut petugas menemukan sejumlah orang yang keberadaannya dinilai tidak sesuai dengan fungsi kawasan tersebut. Area yang semestinya merupakan lingkungan permukiman warga diduga dimanfaatkan untuk kegiatan lain yang berpotensi mengganggu ketertiban.
"Kalau kawasan itu merupakan perumahan warga, tentu aktivitas yang dilakukan harus sesuai dengan peruntukannya. Jangan sampai kemudian mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar," jelasnya.
Satpol PP juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan apabila menemukan aktivitas yang diduga melanggar ketertiban umum. Pengawasan dapat dilakukan terhadap rumah kos, homestay maupun tempat lainnya yang berdasarkan informasi masyarakat perlu diperiksa.
Desheriyanto menegaskan, penertiban dilakukan tanpa membedakan lokasi. Namun, terhadap warga yang terjaring dalam operasi, petugas saat ini mengedepankan langkah pembinaan dan peringatan sebagai tindakan awal.
Sementara terhadap pengelola tempat yang diduga menjadi lokasi pelanggaran, Satpol PP akan memeriksa aspek perizinannya. Jika ditemukan pelanggaran sesuai ketentuan, tindakan lebih lanjut akan dilakukan.
"Kita lakukan pembinaan terhadap pengelola sekaligus memeriksa perizinannya. Kalau memang ditemukan pelanggaran, tentu akan kita tindak sesuai aturan," tegasnya.(*)





PEKANBARU-Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru memastikan pengawasan terhadap sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat aktivitas prostitusi maupun perbuatan yang mengganggu ketertiban umum akan terus dilakukan.
Penertiban tidak hanya menyasar kawasan Jondul. Petugas juga melakukan pemantauan terhadap sejumlah tempat lain, termasuk lokasi hiburan dan bioskop mini yang terindikasi digunakan untuk aktivitas yang bertentangan dengan norma serta ketertiban masyarakat.
Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru Desheriyanto mengatakan, operasi penertiban merupakan bagian dari kegiatan rutin. Menurutnya, petugas tidak menunggu munculnya momentum tertentu untuk turun ke lapangan.
"Kita selalu melakukan penertiban secara rutin, bukan hanya pada momen-momen tertentu saja," kata Desheriyanto.
Ia menjelaskan, patroli dilakukan berdasarkan pemantauan kondisi di lapangan maupun laporan masyarakat. Lokasi yang menimbulkan keresahan warga dapat menjadi sasaran pengawasan petugas.
"Jadi bukan hanya dua lokasi itu. Ada titik lain yang kita datangi, terutama kalau aktivitasnya sudah meresahkan masyarakat," ujarnya.
Terkait penertiban di kawasan Jondul, Desheriyanto menyebut petugas menemukan sejumlah orang yang keberadaannya dinilai tidak sesuai dengan fungsi kawasan tersebut. Area yang semestinya merupakan lingkungan permukiman warga diduga dimanfaatkan untuk kegiatan lain yang berpotensi mengganggu ketertiban.
"Kalau kawasan itu merupakan perumahan warga, tentu aktivitas yang dilakukan harus sesuai dengan peruntukannya. Jangan sampai kemudian mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar," jelasnya.
Satpol PP juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan apabila menemukan aktivitas yang diduga melanggar ketertiban umum. Pengawasan dapat dilakukan terhadap rumah kos, homestay maupun tempat lainnya yang berdasarkan informasi masyarakat perlu diperiksa.
Desheriyanto menegaskan, penertiban dilakukan tanpa membedakan lokasi. Namun, terhadap warga yang terjaring dalam operasi, petugas saat ini mengedepankan langkah pembinaan dan peringatan sebagai tindakan awal.
Sementara terhadap pengelola tempat yang diduga menjadi lokasi pelanggaran, Satpol PP akan memeriksa aspek perizinannya. Jika ditemukan pelanggaran sesuai ketentuan, tindakan lebih lanjut akan dilakukan.
"Kita lakukan pembinaan terhadap pengelola sekaligus memeriksa perizinannya. Kalau memang ditemukan pelanggaran, tentu akan kita tindak sesuai aturan," tegasnya.(*)