JAKARTA -  Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI bergerak cepat memproses pengisian kursi Wakil Presiden (Wapres) yang kosong setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri. Presiden Prabowo Subianto kini diminta segera mengajukan dua nama calon pengganti Gibran untuk selanjutnya dipilih melalui rapat paripurna MPR.

Keputusan tersebut dihasilkan dalam rapat gabungan pimpinan MPR bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, rapat gabungan menyepakati pengiriman surat resmi kepada Presiden Prabowo agar segera menyampaikan dua nama calon wakil presiden yang akan mengikuti proses verifikasi.

"Rapat gabungan memutuskan bahwa hari ini pimpinan MPR akan mengirimkan surat kepada Presiden RI untuk segera menyampaikan dua nama calon wakil presiden yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi," kata Muzani dalam konferensi pers seusai rapat seperti dikutip antaranews.

Setelah menerima surat permintaan resmi dari MPR, Presiden Prabowo memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama kandidat tersebut, berikut dokumen dan persyaratan yang diperlukan.

Dua nama yang diajukan Presiden nantinya tidak otomatis menjadi wakil presiden. Keduanya terlebih dahulu akan menjalani pemeriksaan administrasi dan persyaratan oleh tim verifikasi yang dibentuk MPR.

Muzani menjelaskan, tim verifikasi beranggotakan 36 orang atau sekitar lima persen dari total anggota MPR. Tim tersebut bertugas memeriksa seluruh kelengkapan dokumen serta persyaratan calon yang diajukan Presiden.

"Tim verifikasi ini tugasnya adalah memverifikasi semua persyaratan calon wakil presiden," jelasnya.

Selain tim verifikasi, rapat gabungan juga menyepakati pembentukan tim ad hoc yang bertugas mempersiapkan rancangan ketetapan MPR tentang pengangkatan wakil presiden terpilih.

Tim ad hoc tersebut juga beranggotakan 36 orang dengan keterwakilan unsur fraksi-fraksi dan kelompok DPD. Pembentukannya dimaksudkan agar seluruh proses administratif dan ketetapan pengangkatan dapat disiapkan sebelum pelaksanaan sidang paripurna.

2 Desember Jadi Penentu

Salah satu keputusan paling penting dalam rapat gabungan tersebut adalah penetapan jadwal sidang paripurna MPR untuk memilih, mengesahkan, sekaligus melantik wakil presiden baru.

Muzani memastikan agenda tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 2 Desember 2026, di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta.

Dengan penetapan jadwal tersebut, proses pengisian jabatan wapres kini memasuki tahapan yang lebih konkret. Perhatian publik selanjutnya tertuju pada dua nama yang akan diajukan Prabowo serta hasil verifikasi yang dilakukan MPR.

Pertemuan Presiden dengan sejumlah ketua umum partai politik koalisi di Istana Bogor pada Jumat sore juga menjadi perhatian di tengah dinamika politik pascapengunduran diri Gibran. Namun, hingga berita ini ditulis, belum ada pengumuman resmi mengenai kandidat yang akan diajukan sebagai pengganti Gibran.

Berpacu dengan Tenggat Konstitusi

Pengisian jabatan wapres yang kosong ini mengacu pada Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat 60 hari.

Ketentuan konstitusi itu menjadi dasar bagi MPR untuk mempercepat seluruh tahapan, mulai dari meminta dua nama kepada Presiden, memverifikasi persyaratan kandidat, hingga menyelenggarakan pemilihan melalui rapat paripurna.

Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026).

Penyerahan surat tersebut berlangsung dalam pertemuan sekitar 20 menit bersama Ketua MPR Ahmad Muzani dan sejumlah wakil ketua MPR di Kompleks Parlemen, Senayan.

Dalam suratnya, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden RI periode 2024–2029 atas permintaan sendiri. Ia menyebut keputusan tersebut diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

Namun, dalam surat tersebut Gibran tidak mencantumkan alasan spesifik di balik keputusannya mundur dari jabatan orang nomor dua di Indonesia itu.

Presiden Prabowo juga telah menerima surat pengunduran diri tersebut. Sementara itu, MPR menyatakan jabatan wakil presiden mengalami kekosongan dan mulai memproses mekanisme pengisian sesuai ketentuan konstitusi.

Kini, bola berada di tangan Prabowo. Dua nama yang diajukan Presiden akan menjadi penentu tahap berikutnya sebelum MPR mengambil keputusan melalui sidang paripurna pada 2 Desember mendatang. (*)