PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyesuaikan skema pembiayaan program Universal Health Coverage (UHC) menyusul penurunan kemampuan fiskal daerah.

Perubahan pembagian penerimaan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) disebut turut memengaruhi kemampuan keuangan provinsi dalam menanggung pembiayaan program tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Riau, Zulkifli, mengatakan pemerintah telah membentuk tim untuk menghitung ulang komposisi pembiayaan UHC antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Menurutnya, perubahan aturan pembagian penerimaan BBNKB membuat pendapatan provinsi berkurang. Kondisi tersebut mendorong pemerintah melakukan penyesuaian terhadap porsi pembiayaan yang sebelumnya ditanggung bersama.

"Perubahan itu lebih banyak ke kabupaten/kota dari provinsi sehingga mengurangi pendapatan provinsi. Tentu harus disesuaikan," kata Zulkifli saat diwawancarai jurnalis Pekanbarutv, Jumat (13/11/2026).

Zulkifli bilang, pemerintah menyiapkan tiga skema pembagian pembiayaan. Pertama, skema 20:80, yakni 20 persen ditanggung pemerintah provinsi dan 80 persen oleh kabupaten/kota.

Kedua, skema 40:60, dengan pembagian 40 persen untuk provinsi dan 60 persen kabupaten/kota. Ketiga, skema 50:50 atau masing-masing pemerintah menanggung separuh pembiayaan.

Zulkifli menjelaskan, penentuan skema tersebut mempertimbangkan kemampuan pendapatan setiap daerah berdasarkan hasil perhitungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Daerah yang mengalami peningkatan pendapatan dapat memperoleh porsi pembiayaan kabupaten/kota lebih besar. 

Sebaliknya, daerah dengan penerimaan yang relatif kecil atau tidak mengalami kenaikan signifikan tetap menggunakan skema pembagian yang lebih seimbang.

Ia menyebut Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, dan Kepulauan Meranti sebagai beberapa daerah yang menjadi pertimbangan dalam perhitungan tersebut.

Zulkifli menegaskan, perubahan komposisi pembiayaan UHC bukan semata-mata kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, penyesuaian dilakukan sebagai konsekuensi perubahan aturan pembagian penerimaan opsen BBNKB.

"Dasar perhitungan itu dari hasil perhitungan yang sudah dilakukan oleh Bapenda dari aspek pendapatan dan itu kami hanya menyesuaikan," ujarnya. (har)