PEKANBARUTV
PILIH DAERAH
- Riau
- Pekanbaru
- Kampar
- Kuantan Singingi
- Pelalawan
- Indragiri Hilir
- Indragiri Hulu
- Rokan Hulu
- Rokan Hilir
- Dumai
- Bengkalis
- Meranti
- Siak
Informasi PekanbaruTV
PEKANBARU-Pengelolaan kawasan hutan oleh PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Provinsi Riau menjadi sorotan setelah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menemukan berbagai pelanggaran di areal konsesinya.
Temuan tersebut mencakup perkebunan kelapa sawit, tambang ilegal hingga kerusakan kawasan lindung.
Wakil Komandan Satgas PKH Garuda, Kolonel Inf Fredy Sianturi, mengungkapkan hasil penertiban menunjukkan adanya perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare di dalam wilayah konsesi perusahaan tersebut.
Selain itu, petugas menemukan aktivitas pertambangan tanpa izin yang membuka lahan seluas 541,46 hektare. Sementara itu, kawasan lindung yang mengalami kerusakan tercatat mencapai 211,54 hektare.

Menurut Fredy, pelanggaran tersebut menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah untuk mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT RAPP.
Ia menjelaskan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah rusaknya kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Wilayah yang seharusnya berfungsi melindungi kawasan konservasi tersebut justru terdampak aktivitas perkebunan sawit dan pertambangan ilegal.
Dampaknya tidak hanya terhadap kondisi hutan, tetapi juga kelangsungan habitat satwa liar, khususnya gajah Sumatera.
Fredy menyebut, kerusakan habitat tersebut berkaitan dengan berbagai kasus kematian gajah akibat dibunuh maupun ditembak di kawasan sekitar TNTN.
"Sehingga konsesi ini tidak bisa dijaga dengan baik dan habitat gajah menjadi rusak dan banyak gajah yang mati dan dibunuh, ditembak di lahan-lahan TNTN," ujarnya saat memaparkan hasil penertiban dan pencabutan izin PT RAPP di Kabupaten Kuantan Singingi, Jumat (20/11/2026).
Selain perambahan untuk perkebunan dan pertambangan, Satgas PKH juga mencatat kebakaran hutan yang terjadi berulang kali di kawasan gambut. Tim turut menemukan perubahan peruntukan areal kerja PBPH yang semestinya digunakan untuk kegiatan hutan tanaman industri (HTI), tetapi beralih menjadi perkebunan kelapa sawit.
Fredy menjelaskan, PT RAPP merupakan perusahaan pemegang izin pemanfaatan kayu pada kawasan hutan produksi. Perusahaan tersebut mengelola 12 estate dengan total luas konsesi mencapai 338.536 hektare.
Wilayah operasionalnya tersebar di enam kabupaten di Riau, yakni Pelalawan, Siak, Kampar, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, dan Kepulauan Meranti.
Atas berbagai temuan tersebut, pemerintah menetapkan pencabutan PBPH PT RAPP melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 yang diterbitkan pada 19 November 2026.
Perusahaan yang berada di bawah grup Royal Golden Eagle (RGE) itu pun tidak lagi memegang izin pengelolaan kawasan tersebut. Pemerintah selanjutnya mengambil alih areal konsesi seluas 338.536 hektare untuk dilakukan penertiban dan penataan sesuai ketentuan pengelolaan kawasan hutan.(*)





PEKANBARU-Pengelolaan kawasan hutan oleh PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Provinsi Riau menjadi sorotan setelah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menemukan berbagai pelanggaran di areal konsesinya.
Temuan tersebut mencakup perkebunan kelapa sawit, tambang ilegal hingga kerusakan kawasan lindung.
Wakil Komandan Satgas PKH Garuda, Kolonel Inf Fredy Sianturi, mengungkapkan hasil penertiban menunjukkan adanya perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare di dalam wilayah konsesi perusahaan tersebut.
Selain itu, petugas menemukan aktivitas pertambangan tanpa izin yang membuka lahan seluas 541,46 hektare. Sementara itu, kawasan lindung yang mengalami kerusakan tercatat mencapai 211,54 hektare.
Menurut Fredy, pelanggaran tersebut menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah untuk mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT RAPP.
Ia menjelaskan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah rusaknya kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Wilayah yang seharusnya berfungsi melindungi kawasan konservasi tersebut justru terdampak aktivitas perkebunan sawit dan pertambangan ilegal.
Dampaknya tidak hanya terhadap kondisi hutan, tetapi juga kelangsungan habitat satwa liar, khususnya gajah Sumatera.
Fredy menyebut, kerusakan habitat tersebut berkaitan dengan berbagai kasus kematian gajah akibat dibunuh maupun ditembak di kawasan sekitar TNTN.
"Sehingga konsesi ini tidak bisa dijaga dengan baik dan habitat gajah menjadi rusak dan banyak gajah yang mati dan dibunuh, ditembak di lahan-lahan TNTN," ujarnya saat memaparkan hasil penertiban dan pencabutan izin PT RAPP di Kabupaten Kuantan Singingi, Jumat (20/11/2026).
Selain perambahan untuk perkebunan dan pertambangan, Satgas PKH juga mencatat kebakaran hutan yang terjadi berulang kali di kawasan gambut. Tim turut menemukan perubahan peruntukan areal kerja PBPH yang semestinya digunakan untuk kegiatan hutan tanaman industri (HTI), tetapi beralih menjadi perkebunan kelapa sawit.
Fredy menjelaskan, PT RAPP merupakan perusahaan pemegang izin pemanfaatan kayu pada kawasan hutan produksi. Perusahaan tersebut mengelola 12 estate dengan total luas konsesi mencapai 338.536 hektare.
Wilayah operasionalnya tersebar di enam kabupaten di Riau, yakni Pelalawan, Siak, Kampar, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, dan Kepulauan Meranti.
Atas berbagai temuan tersebut, pemerintah menetapkan pencabutan PBPH PT RAPP melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 yang diterbitkan pada 19 November 2026.
Perusahaan yang berada di bawah grup Royal Golden Eagle (RGE) itu pun tidak lagi memegang izin pengelolaan kawasan tersebut. Pemerintah selanjutnya mengambil alih areal konsesi seluas 338.536 hektare untuk dilakukan penertiban dan penataan sesuai ketentuan pengelolaan kawasan hutan.(*)