PekanbaruTV
logo
● Dari Sungai Undan ke Ogan Ilir, Dua Buaya Inhil Direlokasi demi Keselamatan Bers Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Polisi Sita 1.000 Liter BBM Subsidi di Inhu, Lima Orang Diamankan Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● PSPS Pekanbaru Bertandang ke Banda Aceh, Askar Bertuah Bidik Tiga Poin di Markas Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Izin Konsesi Hutan RAPP Dicabut, WALHI Riau Desak Pemulihan Lingkungan dan Hak M Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Ketua APJII Riau Trio Gunawan Ungkap Peluang dan Tantangan Bisnis ISP di Seminar Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Update Cuaca 21 November 2026: BMKG Peringatkan Hujan Petir dan Angin Kencang di Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Dua Pintu Waduk Koto Panjang Pagi Ini Dibuka, Warga Sepanjang Sungai Kampar Dimi Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Satgas PKH Buka Skema Baru Pasca-Izin RAPP Dicabut: Operasional Dilanjutkan BUMN Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi
HOME / Hukum
Satgas PKH Temukan 18 Ribu Hektar Kebun Sawit di Areal Konsesi PT RAPP
Wakil Komandan Satgas PKH Garuda, Kolonel Inf Fredy Sianturi
Satgas PKH Temukan 18 Ribu Hektar Kebun Sawit di Areal Konsesi PT RAPP
Editor: Ridho Haztil | Penulis: Raka Sagara
Rubrik: hukum | 20 November 2026 | 16:40:53

PEKANBARU-Pengelolaan kawasan hutan oleh PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Provinsi Riau menjadi sorotan setelah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menemukan berbagai pelanggaran di areal konsesinya.

Temuan tersebut mencakup perkebunan kelapa sawit, tambang ilegal hingga kerusakan kawasan lindung.

Wakil Komandan Satgas PKH Garuda, Kolonel Inf Fredy Sianturi, mengungkapkan hasil penertiban menunjukkan adanya perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare di dalam wilayah konsesi perusahaan tersebut.

Selain itu, petugas menemukan aktivitas pertambangan tanpa izin yang membuka lahan seluas 541,46 hektare. Sementara itu, kawasan lindung yang mengalami kerusakan tercatat mencapai 211,54 hektare.

iklan-view

Menurut Fredy, pelanggaran tersebut menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah untuk mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT RAPP.

Ia menjelaskan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah rusaknya kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Wilayah yang seharusnya berfungsi melindungi kawasan konservasi tersebut justru terdampak aktivitas perkebunan sawit dan pertambangan ilegal.

Dampaknya tidak hanya terhadap kondisi hutan, tetapi juga kelangsungan habitat satwa liar, khususnya gajah Sumatera. 

Fredy menyebut, kerusakan habitat tersebut berkaitan dengan berbagai kasus kematian gajah akibat dibunuh maupun ditembak di kawasan sekitar TNTN.

"Sehingga konsesi ini tidak bisa dijaga dengan baik dan habitat gajah menjadi rusak dan banyak gajah yang mati dan dibunuh, ditembak di lahan-lahan TNTN," ujarnya saat memaparkan hasil penertiban dan pencabutan izin PT RAPP di Kabupaten Kuantan Singingi, Jumat (20/11/2026).

Selain perambahan untuk perkebunan dan pertambangan, Satgas PKH juga mencatat kebakaran hutan yang terjadi berulang kali di kawasan gambut. Tim turut menemukan perubahan peruntukan areal kerja PBPH yang semestinya digunakan untuk kegiatan hutan tanaman industri (HTI), tetapi beralih menjadi perkebunan kelapa sawit.

Fredy menjelaskan, PT RAPP merupakan perusahaan pemegang izin pemanfaatan kayu pada kawasan hutan produksi. Perusahaan tersebut mengelola 12 estate dengan total luas konsesi mencapai 338.536 hektare.

Wilayah operasionalnya tersebar di enam kabupaten di Riau, yakni Pelalawan, Siak, Kampar, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, dan Kepulauan Meranti.

Atas berbagai temuan tersebut, pemerintah menetapkan pencabutan PBPH PT RAPP melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 yang diterbitkan pada 19 November 2026.

Perusahaan yang berada di bawah grup Royal Golden Eagle (RGE) itu pun tidak lagi memegang izin pengelolaan kawasan tersebut. Pemerintah selanjutnya mengambil alih areal konsesi seluas 338.536 hektare untuk dilakukan penertiban dan penataan sesuai ketentuan pengelolaan kawasan hutan.(*) 

Home / hukum
Satgas PKH Temukan 18 Ribu Hektar Kebun Sawit di Areal Konsesi PT RAPP
Editor: Ridho Haztil | Penulis: Raka Sagara
Rubrik: hukum | 20 November 2026 | 16:40:53
Satgas PKH Temukan 18 Ribu Hektar Kebun Sawit di Areal Konsesi PT RAPP
Wakil Komandan Satgas PKH Garuda, Kolonel Inf Fredy Sianturi

PEKANBARU-Pengelolaan kawasan hutan oleh PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Provinsi Riau menjadi sorotan setelah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menemukan berbagai pelanggaran di areal konsesinya.

Temuan tersebut mencakup perkebunan kelapa sawit, tambang ilegal hingga kerusakan kawasan lindung.

Wakil Komandan Satgas PKH Garuda, Kolonel Inf Fredy Sianturi, mengungkapkan hasil penertiban menunjukkan adanya perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare di dalam wilayah konsesi perusahaan tersebut.

Selain itu, petugas menemukan aktivitas pertambangan tanpa izin yang membuka lahan seluas 541,46 hektare. Sementara itu, kawasan lindung yang mengalami kerusakan tercatat mencapai 211,54 hektare.

Menurut Fredy, pelanggaran tersebut menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah untuk mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT RAPP.

Ia menjelaskan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah rusaknya kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Wilayah yang seharusnya berfungsi melindungi kawasan konservasi tersebut justru terdampak aktivitas perkebunan sawit dan pertambangan ilegal.

Dampaknya tidak hanya terhadap kondisi hutan, tetapi juga kelangsungan habitat satwa liar, khususnya gajah Sumatera. 

Fredy menyebut, kerusakan habitat tersebut berkaitan dengan berbagai kasus kematian gajah akibat dibunuh maupun ditembak di kawasan sekitar TNTN.

"Sehingga konsesi ini tidak bisa dijaga dengan baik dan habitat gajah menjadi rusak dan banyak gajah yang mati dan dibunuh, ditembak di lahan-lahan TNTN," ujarnya saat memaparkan hasil penertiban dan pencabutan izin PT RAPP di Kabupaten Kuantan Singingi, Jumat (20/11/2026).

Selain perambahan untuk perkebunan dan pertambangan, Satgas PKH juga mencatat kebakaran hutan yang terjadi berulang kali di kawasan gambut. Tim turut menemukan perubahan peruntukan areal kerja PBPH yang semestinya digunakan untuk kegiatan hutan tanaman industri (HTI), tetapi beralih menjadi perkebunan kelapa sawit.

Fredy menjelaskan, PT RAPP merupakan perusahaan pemegang izin pemanfaatan kayu pada kawasan hutan produksi. Perusahaan tersebut mengelola 12 estate dengan total luas konsesi mencapai 338.536 hektare.

Wilayah operasionalnya tersebar di enam kabupaten di Riau, yakni Pelalawan, Siak, Kampar, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, dan Kepulauan Meranti.

Atas berbagai temuan tersebut, pemerintah menetapkan pencabutan PBPH PT RAPP melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 yang diterbitkan pada 19 November 2026.

Perusahaan yang berada di bawah grup Royal Golden Eagle (RGE) itu pun tidak lagi memegang izin pengelolaan kawasan tersebut. Pemerintah selanjutnya mengambil alih areal konsesi seluas 338.536 hektare untuk dilakukan penertiban dan penataan sesuai ketentuan pengelolaan kawasan hutan.(*)