PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Narkoba dalam apel kesiapan yang digelar di halaman Kantor Gubernur Riau, Jalan Sudirman, Kota Pekanbaru, Sabtu (25/4/2026) pagi.
Pembentukan satgas ini menjadi langkah strategis menghadapi eskalasi kejahatan narkotika yang dinilai semakin terorganisir dan lintas wilayah hingga lintas negara.
Penjabat (Pj) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyampaikan harapannya agar satgas yang dibentuk tidak hanya bekerja secara struktural, tetapi juga dengan ketulusan.
“Satgas ini kerjanya adalah kemaslahatan, keikhlasan, untuk menyelamatkan masyarakat kita di Provinsi Riau,” ujarnya.
Di sisi lain, Kapolda Riau Irjen Pol. Herry Heryawan melihat pembentukan satgas ini sebagai gerakan bersama, bukan sekadar tugas institusi.
“Ini tanggung jawab kita semua. Tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, harus kolaboratif,” katanya.
Ia bahkan menyebut kejadian di Panipahan sebagai “wake up call” yang menggugah semua pihak untuk bergerak lebih nyata. Dari sana, lahir langkah-langkah konkret, mulai dari pembentukan posko terpadu, edukasi di sekolah, hingga pelibatan komunitas dan pelaku usaha.
Namun, sorotan utama justru datang dari Ibu Santi, perwakilan warga Panipahan yang kini didapuk sebagai Duta Anti Narkoba. Dengan suara bergetar namun tegas, ia menyampaikan keresahan yang selama ini dirasakan masyarakatnya.
“Kami tidak mau ada lagi peredaran narkoba, terutama di kampung kami. Kami minta dibasmi sampai ke akar-akarnya,” ucapnya.
Perjalanan panjang yang ditempuhnya menuju Pekanbaru bukan sekadar simbol, melainkan bentuk keberanian warga untuk bersuara. Respons cepat aparat yang langsung turun ke Panipahan pun diakuinya memberi harapan baru.
Dukungan juga mengalir dari berbagai pihak. Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo menyebut momentum ini sebagai pengingat bersama untuk melawan narkoba di setiap lini kehidupan.
“Say no to drugs, say yes to life,” tegasnya.
Sementara Ketua Umum DPP GRANAT, Henry Yosodiningrat, mengingatkan bahwa kejahatan narkotika bukan sekadar persoalan hukum, melainkan ancaman kemanusiaan yang harus dihadapi secara luar biasa.
Di balik barisan apel dan pidato resmi, pesan yang menguat pagi itu sederhana namun kuat: perang melawan narkoba bukan hanya milik aparat, tetapi milik semua orang—terutama mereka yang paling terdampak. (ric)
PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Narkoba dalam apel kesiapan yang digelar di halaman Kantor Gubernur Riau, Jalan Sudirman, Kota Pekanbaru, Sabtu (25/4/2026) pagi.
Pembentukan satgas ini menjadi langkah strategis menghadapi eskalasi kejahatan narkotika yang dinilai semakin terorganisir dan lintas wilayah hingga lintas negara.
Penjabat (Pj) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyampaikan harapannya agar satgas yang dibentuk tidak hanya bekerja secara struktural, tetapi juga dengan ketulusan.
“Satgas ini kerjanya adalah kemaslahatan, keikhlasan, untuk menyelamatkan masyarakat kita di Provinsi Riau,” ujarnya.
Di sisi lain, Kapolda Riau Irjen Pol. Herry Heryawan melihat pembentukan satgas ini sebagai gerakan bersama, bukan sekadar tugas institusi.
“Ini tanggung jawab kita semua. Tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, harus kolaboratif,” katanya.
Ia bahkan menyebut kejadian di Panipahan sebagai “wake up call” yang menggugah semua pihak untuk bergerak lebih nyata. Dari sana, lahir langkah-langkah konkret, mulai dari pembentukan posko terpadu, edukasi di sekolah, hingga pelibatan komunitas dan pelaku usaha.
Namun, sorotan utama justru datang dari Ibu Santi, perwakilan warga Panipahan yang kini didapuk sebagai Duta Anti Narkoba. Dengan suara bergetar namun tegas, ia menyampaikan keresahan yang selama ini dirasakan masyarakatnya.
“Kami tidak mau ada lagi peredaran narkoba, terutama di kampung kami. Kami minta dibasmi sampai ke akar-akarnya,” ucapnya.
Perjalanan panjang yang ditempuhnya menuju Pekanbaru bukan sekadar simbol, melainkan bentuk keberanian warga untuk bersuara. Respons cepat aparat yang langsung turun ke Panipahan pun diakuinya memberi harapan baru.
Dukungan juga mengalir dari berbagai pihak. Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo menyebut momentum ini sebagai pengingat bersama untuk melawan narkoba di setiap lini kehidupan.
“Say no to drugs, say yes to life,” tegasnya.
Sementara Ketua Umum DPP GRANAT, Henry Yosodiningrat, mengingatkan bahwa kejahatan narkotika bukan sekadar persoalan hukum, melainkan ancaman kemanusiaan yang harus dihadapi secara luar biasa.
Di balik barisan apel dan pidato resmi, pesan yang menguat pagi itu sederhana namun kuat: perang melawan narkoba bukan hanya milik aparat, tetapi milik semua orang—terutama mereka yang paling terdampak. (ric)