
PELALAWAN – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pelalawan turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPBU, menyusul keluhan masyarakat terkait antrean panjang dan isu kelangkaan BBM subsidi.
Sidak dilakukan pada Minggu (3/5/2026) dengan menyasar SPBU di Desa Dundangan, Kecamatan Pangkalan Kuras, setelah sebelumnya rombongan juga meninjau SPBU di Pangkalan Kerinci.
Kegiatan yang berlangsung sekitar pukul 11.30 hingga 12.30 WIB ini dipimpin langsung oleh Bupati Pelalawan H. Zukri, S.E., M.M, didampingi Kapolres Pelalawan AKBP John Louis Letedara, S.I.K, serta Wakil Ketua DPRD Pelalawan Baharudin, S.H., M.H, bersama sejumlah pejabat terkait dan personel kepolisian.


SPBU Desa Dundangan menjadi fokus sidak lantaran dilaporkan terjadi antrean kendaraan yang mengular serta kekosongan BBM subsidi. Dalam kunjungan tersebut, Forkopimda melakukan pengecekan langsung ke area pengisian hingga ruang kontrol untuk memastikan kondisi stok BBM.
Bupati Pelalawan, Zukri, menegaskan bahwa sidak ini merupakan respons cepat pemerintah terhadap keresahan masyarakat.
“Kami turun langsung untuk memastikan penyebab antrean panjang dan mengecek ketersediaan BBM subsidi. Kami juga menanyakan kapan distribusi kembali normal,” ujarnya.
Senada, Kapolres Pelalawan AKBP John Louis Letedara menekankan pentingnya transparansi dari pihak pengelola SPBU kepada masyarakat.
“Kami minta pihak SPBU terbuka, terutama soal informasi kedatangan BBM subsidi, agar masyarakat tidak menunggu tanpa kepastian,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Manajer SPBU Desa Dundangan, Faryabi Kaban, menyampaikan bahwa saat ini stok BBM subsidi memang dalam kondisi kosong, namun pasokan baru sedang dalam perjalanan.
“Kami akan segera menginformasikan kepada masyarakat terkait jadwal kedatangan BBM subsidi,” jelasnya.
Sidak berakhir dalam situasi aman dan kondusif. Forkopimda memastikan akan terus melakukan pemantauan distribusi BBM subsidi di wilayah Pelalawan guna mencegah kelangkaan serta mengurai antrean panjang yang meresahkan masyarakat. (dik)


PELALAWAN – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pelalawan turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPBU, menyusul keluhan masyarakat terkait antrean panjang dan isu kelangkaan BBM subsidi.
Sidak dilakukan pada Minggu (3/5/2026) dengan menyasar SPBU di Desa Dundangan, Kecamatan Pangkalan Kuras, setelah sebelumnya rombongan juga meninjau SPBU di Pangkalan Kerinci.
Kegiatan yang berlangsung sekitar pukul 11.30 hingga 12.30 WIB ini dipimpin langsung oleh Bupati Pelalawan H. Zukri, S.E., M.M, didampingi Kapolres Pelalawan AKBP John Louis Letedara, S.I.K, serta Wakil Ketua DPRD Pelalawan Baharudin, S.H., M.H, bersama sejumlah pejabat terkait dan personel kepolisian.

SPBU Desa Dundangan menjadi fokus sidak lantaran dilaporkan terjadi antrean kendaraan yang mengular serta kekosongan BBM subsidi. Dalam kunjungan tersebut, Forkopimda melakukan pengecekan langsung ke area pengisian hingga ruang kontrol untuk memastikan kondisi stok BBM.
Bupati Pelalawan, Zukri, menegaskan bahwa sidak ini merupakan respons cepat pemerintah terhadap keresahan masyarakat.
“Kami turun langsung untuk memastikan penyebab antrean panjang dan mengecek ketersediaan BBM subsidi. Kami juga menanyakan kapan distribusi kembali normal,” ujarnya.
Senada, Kapolres Pelalawan AKBP John Louis Letedara menekankan pentingnya transparansi dari pihak pengelola SPBU kepada masyarakat.
“Kami minta pihak SPBU terbuka, terutama soal informasi kedatangan BBM subsidi, agar masyarakat tidak menunggu tanpa kepastian,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Manajer SPBU Desa Dundangan, Faryabi Kaban, menyampaikan bahwa saat ini stok BBM subsidi memang dalam kondisi kosong, namun pasokan baru sedang dalam perjalanan.
“Kami akan segera menginformasikan kepada masyarakat terkait jadwal kedatangan BBM subsidi,” jelasnya.
Sidak berakhir dalam situasi aman dan kondusif. Forkopimda memastikan akan terus melakukan pemantauan distribusi BBM subsidi di wilayah Pelalawan guna mencegah kelangkaan serta mengurai antrean panjang yang meresahkan masyarakat. (dik)