PEKANBARU - Antrean kendaraan untuk mendapatkan solar subsidi kembali mengular di salah satu SPBU Jalan SM Amin, Kota Pekanbaru, Jumat (18/9/2026).

Pantauan jurnalis Pekanbarutv.com di lapangan, antrean panjang mengular hingga bundaran Simpang Tiga Monumen Songket Melayu.

Sejumlah sopir mengaku harus menghabiskan waktu dua hingga tiga jam hanya untuk mendapatkan Solar. Bahkan, dalam kondisi tertentu, mereka sudah mengantre tetapi tidak memperoleh BBM.

Syahdan, salah seorang sopir mengatakan antrean solar seperti ini terjadi tidak hanya di satu SPBU. Ia menduga persoalan tersebut berkaitan dengan adanya pelangsir atau praktik mafia solar yang membuat akses sopir terhadap BBM subsidi semakin sulit.

“Paling bentar itu bang dua jam, paling lama kita tiga jam, kadang sampai nggak dapat solar,” kata Syahdan saat ditemui jurnalis Pekanbarutv, Jumat, (18/9/2026).

Menurut Syahdan, dugaan tersebut muncul karena ia melihat adanya kendaraan yang dapat melakukan pengisian beberapa kali dalam sehari dengan barcode berbeda.

“Kadang orang itu satu hari ada lima trip, empat trip dengan mobil yang sama, barcode berbeda. Langsung lihat bang,” ujarnya.

Salah satu sopir yang mengantre, Syahdan saat diwawancarai jurnalis Pekanbarutv pada Jumat (18/9/2026). (Foto: Abdul Haris/Pekanbarutv)

Syahdan meminta agar pemerintah turun tangan mengawasi distribusi solar subsidi dan menindak apabila ditemukan praktik penyalahgunaan. “Bantailah mafia-mafia solar itu semua, itu harapan kami,” bebernya.

Sudah Sepekan Langka

Selain Syahdan, sopir lainnya, Zainal mengaku dirinya harus mengantre untuk mendapatkan  solar selama lebih dari sepekan lamanya. Ia mengaku tidak mengetahui penyebab pasti antrean tersebut.

“Udah hampir satu minggu lebih antre kayak gini. Nggak tahu kenapa antreannya,” kata Zainal.

Dalam sehari, Zainal mengaku harus menghabiskan sekitar dua hingga tiga jam untuk mengantre. Kondisi tersebut mengganggu aktivitasnya sebagai sopir yang seharusnya bisa bekerja dengan optimal.

“Harapannya supaya cepat lancar aja, pak. Kalau kayak gini kan terganggu juga aktivitas kita,” ujarnya.

Jurnalis Pekanbarutv telah berupaya menemui pihak SPBU untuk meminta konfirmasi dan penjelasan lebih lanjut terkait antrean Solar tersebut. Namun, saat ditemui, pimpinan SPBU disebut sedang tidak berada di kantor.

DPRD Riau Soroti Dugaan Mafia Solar

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau, Muhtarom turut mempertanyakan antrean solar yang terjadi berulang.

Menurutnya, antrean panjang perlu dijelaskan karena kuota BBM subsidi telah ditetapkan. Ia meminta Pertamina menjelaskan apakah persoalannya berada pada distribusi, kebutuhan yang meningkat, atau pengawasan di tingkat SPBU.

“Saya heran juga harusnya sesuai dengan jatah yang ada kan tidak mungkin ada kelangkaan. Antrean ini kan ada sesuatu yang nggak beres,” kata Muhtarom saat diwawancarai via sambungan telepon.

Muhtarom mengatakan pemerintah dan Pertamina perlu membuka data mengenai kuota serta kebutuhan solar di Riau. Menurut dia, data tersebut penting untuk melihat apakah terdapat ketidaksesuaian dalam distribusi.

“Pemerintah harus jelas soal data dan kebutuhan. Ketika terjadi antrean dan sebagainya, pasti ada sesuatu kan,” ujarnya.

Terkait dugaan mafia solar, Muhtarom tidak menutup kemungkinan adanya praktik penyalahgunaan distribusi. Namun, ia menekankan dugaan tersebut harus diperiksa melalui pengawasan dan data.

“Saya pikir semuanya mungkin dilakukan dan terjadi hal itu. Oleh karenanya pemerintah dan aparat, teman-teman LSM, wartawan memantau hal ini,” katanya.

Muhtarom mengatakan DPRD Riau akan mendorong pemanggilan Pertamina untuk meminta penjelasan mengenai persoalan antrean solar.

Akademisi: Publik Butuh Transparansi

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Persada Bunda Indonesia (UPBI), Maal Abrar mengatakan dugaan mafia solar memang mungkin terjadi dalam rantai distribusi. Namun, persoalan tersebut tidak seharusnya menjadi satu-satunya penjelasan sebelum data distribusi dibuka.

“Bisa-bisa saja, bagaimana bisa terjadi. Setidaknya itu alasan klasik. Transparansi data diperlukan,” kata Maal.

Menurut Maal, antrean panjang perlu dilihat dari perspektif tata kelola rantai pasok. Persoalannya bukan hanya apakah stok solar tersedia, tetapi apakah masyarakat mendapatkan akses terhadap BBM tersebut secara mudah dan terukur.

Ia menyebut sejumlah aspek perlu diperiksa, mulai dari kuota, distribusi logistik, akurasi data konsumen, kapasitas SPBU, hingga sistem pengawasan.

“Dari sisi tata kelola, kemudahan akses BBM tersebut kita melihat yang menjadi tolak ukurnya,” ujarnya.

Maal menilai transparansi data dapat membantu menjawab apakah antrean terjadi karena stok terbatas, peningkatan permintaan, keterlambatan distribusi, atau persoalan lain dalam penyaluran.

Apabila stok disebut aman, kata dia, Pertamina perlu memberikan informasi yang dapat diakses masyarakat mengenai kuota, jadwal distribusi, dan kondisi stok di SPBU.

“Artinya mereka bisa menghitung dan mendapatkan kepastian. Itu yang paling cepat, sampaikan informasi itu se-transparan mungkin sambil juga melihat memperbaiki distribusi,” katanya.

Antrean berjam-jam juga tidak hanya berdampak kepada sopir. Waktu yang hilang selama mengantre dapat mengurangi produktivitas dan berpotensi menghambat mobilisasi barang.

“Negara berbicara efisiensi, tapi dibalik itu negara tidak bisa menghitung berapa waktu yang lose atau berapa waktu yang hilang, kerugian dari pihak sopir selama mengantre,” ujar Maal.

Ia juga mengingatkan, minimnya informasi dapat memicu konflik antar pengguna dan memperbesar peredaran informasi yang tidak terverifikasi.

“Karena informasi tidak jelas maka muncul hoaks, ini menjadi informasi yang liar dan bisa menambah kegaduhan,” katanya.

Karena itu, dugaan mafia solar semestinya diuji melalui data penyaluran, rekam transaksi, sistem barcode, pola pengisian kendaraan, kuota SPBU, serta pengawasan distribusi.

Dengan begitu, antrean solar tidak berhenti sebagai keluhan sopir atau dugaan adanya mafia, tetapi dapat ditelusuri berdasarkan data mengenai di mana dan pada titik mana distribusi BBM subsidi bermasalah. (har)