PEKANBARU-Suasana Balai Serindit Gedung Daerah di Kota Pekanbaru, Selasa (26/5/2026), terasa berbeda. Ratusan aparatur sipil negara berdiri rapi menanti satu momentum penting dalam perjalanan karier mereka. Di tengah tekanan fiskal daerah dan tuntutan pelayanan publik yang terus meningkat, Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, melakukan perombakan besar di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Sebanyak 238 pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, serta 77 kepala sekolah resmi dilantik. Rotasi besar ini disebut bukan sekadar pergantian jabatan biasa, melainkan bagian dari upaya mempercepat kinerja birokrasi di tengah tantangan ekonomi daerah.
Pelantikan itu turut disaksikan Kepala BKD Riau Budi Fakhri dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Riau Indra. Sejumlah pejabat tampak serius mengikuti prosesi yang berlangsung hampir tanpa jeda. Di balik seremoni tersebut, tersimpan pesan tegas dari pucuk pimpinan daerah.
SF Hariyanto menekankan bahwa mutasi dan rotasi dilakukan untuk mengisi sejumlah posisi kosong pada organisasi perangkat daerah. Namun lebih dari itu, ia ingin birokrasi bergerak lebih cepat dan tidak terjebak rutinitas administratif semata.
“Jangan santai setelah dilantik. Kita sedang berpacu dengan kondisi daerah. Semua harus bekerja ekstra,” kata SF Hariyanto di hadapan pejabat yang baru dilantik.
Sorotan utama diarahkan kepada dinas yang bersentuhan langsung dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, kemampuan daerah meningkatkan pendapatan menjadi faktor penting dalam menjaga program pembangunan tetap berjalan.
Ia secara khusus menyinggung peran Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dua instansi itu dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat fiskal daerah dan menarik investasi baru ke Riau.
“Kita perlu mendongkrak PAD supaya kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Semua harus punya semangat kerja yang kuat,” ujarnya.
Pernyataan tersebut muncul di tengah tantangan ekonomi daerah yang belum sepenuhnya pulih. Pemerintah daerah kini dituntut lebih kreatif mencari sumber pendapatan baru tanpa membebani masyarakat. Karena itu, efisiensi birokrasi dan kualitas pelayanan publik menjadi perhatian serius.
Tak hanya berbicara soal target kerja, SF Hariyanto juga mengingatkan para pejabat agar tidak mudah mengeluh menghadapi tekanan pekerjaan. Menurutnya, tantangan besar justru harus dijawab dengan kedisiplinan dan integritas.
“Jangan putus asa. Tantangan kita memang besar, tetapi itu harus dijawab dengan kerja keras,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung persoalan internal yang sebelumnya mencuat di lingkungan Sekretariat DPRD Riau. Sebanyak 308 pegawai disebut telah dipindahkan ke sejumlah dinas lain sebagai bagian dari penataan organisasi.
SF Hariyanto mengingatkan agar persoalan serupa tidak kembali terulang. Ia bahkan meminta pimpinan OPD melaporkan langsung apabila menemukan pegawai yang tidak disiplin setelah dipindahkan.
“Saya tidak mau lagi ada persoalan SPPD di Setwan. Kalau ada pegawai yang tidak bekerja dengan baik atau tidak masuk kantor, segera laporkan,” katanya.
Pernyataan itu menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Provinsi Riau mulai memperketat pengawasan internal birokrasi. Di tengah tuntutan transparansi publik, isu disiplin pegawai dan tata kelola anggaran kini menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
Menariknya, pesan paling emosional justru disampaikan kepada para kepala sekolah yang baru dilantik. SF Hariyanto meminta para kepala sekolah fokus meningkatkan kualitas pendidikan dan tidak terlibat dalam urusan di luar tugas pokok mereka.
Ia secara terbuka menyinggung praktik pengadaan seragam sekolah yang kerap menjadi keluhan masyarakat. Menurutnya, kepala sekolah tidak boleh membebani orang tua siswa dengan urusan yang bukan tanggung jawab pendidikan.
“Tidak semua orang tua siswa hidup mampu. Jangan sampai sekolah malah menjadi tempat membebani masyarakat,” ujarnya.
Pernyataan itu langsung mendapat perhatian para undangan. Dalam beberapa tahun terakhir, isu pungutan sekolah dan biaya perlengkapan pendidikan memang sering menjadi sorotan publik di berbagai daerah.
Pesan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa reformasi birokrasi tidak hanya menyasar kantor pemerintahan, tetapi juga sektor pendidikan. Pemerintah Provinsi Riau ingin memastikan pelayanan publik berjalan lebih profesional dan berpihak kepada masyarakat.
Mutasi besar ini menjadi salah satu langkah penting bagi Pemerintah Provinsi Riau memasuki pertengahan 2026. Di tengah tekanan ekonomi dan tuntutan pelayanan yang semakin tinggi, publik kini menunggu apakah perombakan birokrasi tersebut benar-benar mampu menghadirkan perubahan nyata. (rac)
PEKANBARU-Suasana Balai Serindit Gedung Daerah di Kota Pekanbaru, Selasa (26/5/2026), terasa berbeda. Ratusan aparatur sipil negara berdiri rapi menanti satu momentum penting dalam perjalanan karier mereka. Di tengah tekanan fiskal daerah dan tuntutan pelayanan publik yang terus meningkat, Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, melakukan perombakan besar di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Sebanyak 238 pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, serta 77 kepala sekolah resmi dilantik. Rotasi besar ini disebut bukan sekadar pergantian jabatan biasa, melainkan bagian dari upaya mempercepat kinerja birokrasi di tengah tantangan ekonomi daerah.
Pelantikan itu turut disaksikan Kepala BKD Riau Budi Fakhri dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Riau Indra. Sejumlah pejabat tampak serius mengikuti prosesi yang berlangsung hampir tanpa jeda. Di balik seremoni tersebut, tersimpan pesan tegas dari pucuk pimpinan daerah.
SF Hariyanto menekankan bahwa mutasi dan rotasi dilakukan untuk mengisi sejumlah posisi kosong pada organisasi perangkat daerah. Namun lebih dari itu, ia ingin birokrasi bergerak lebih cepat dan tidak terjebak rutinitas administratif semata.
“Jangan santai setelah dilantik. Kita sedang berpacu dengan kondisi daerah. Semua harus bekerja ekstra,” kata SF Hariyanto di hadapan pejabat yang baru dilantik.
Sorotan utama diarahkan kepada dinas yang bersentuhan langsung dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, kemampuan daerah meningkatkan pendapatan menjadi faktor penting dalam menjaga program pembangunan tetap berjalan.
Ia secara khusus menyinggung peran Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dua instansi itu dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat fiskal daerah dan menarik investasi baru ke Riau.
“Kita perlu mendongkrak PAD supaya kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Semua harus punya semangat kerja yang kuat,” ujarnya.
Pernyataan tersebut muncul di tengah tantangan ekonomi daerah yang belum sepenuhnya pulih. Pemerintah daerah kini dituntut lebih kreatif mencari sumber pendapatan baru tanpa membebani masyarakat. Karena itu, efisiensi birokrasi dan kualitas pelayanan publik menjadi perhatian serius.
Tak hanya berbicara soal target kerja, SF Hariyanto juga mengingatkan para pejabat agar tidak mudah mengeluh menghadapi tekanan pekerjaan. Menurutnya, tantangan besar justru harus dijawab dengan kedisiplinan dan integritas.
“Jangan putus asa. Tantangan kita memang besar, tetapi itu harus dijawab dengan kerja keras,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung persoalan internal yang sebelumnya mencuat di lingkungan Sekretariat DPRD Riau. Sebanyak 308 pegawai disebut telah dipindahkan ke sejumlah dinas lain sebagai bagian dari penataan organisasi.
SF Hariyanto mengingatkan agar persoalan serupa tidak kembali terulang. Ia bahkan meminta pimpinan OPD melaporkan langsung apabila menemukan pegawai yang tidak disiplin setelah dipindahkan.
“Saya tidak mau lagi ada persoalan SPPD di Setwan. Kalau ada pegawai yang tidak bekerja dengan baik atau tidak masuk kantor, segera laporkan,” katanya.
Pernyataan itu menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Provinsi Riau mulai memperketat pengawasan internal birokrasi. Di tengah tuntutan transparansi publik, isu disiplin pegawai dan tata kelola anggaran kini menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
Menariknya, pesan paling emosional justru disampaikan kepada para kepala sekolah yang baru dilantik. SF Hariyanto meminta para kepala sekolah fokus meningkatkan kualitas pendidikan dan tidak terlibat dalam urusan di luar tugas pokok mereka.
Ia secara terbuka menyinggung praktik pengadaan seragam sekolah yang kerap menjadi keluhan masyarakat. Menurutnya, kepala sekolah tidak boleh membebani orang tua siswa dengan urusan yang bukan tanggung jawab pendidikan.
“Tidak semua orang tua siswa hidup mampu. Jangan sampai sekolah malah menjadi tempat membebani masyarakat,” ujarnya.
Pernyataan itu langsung mendapat perhatian para undangan. Dalam beberapa tahun terakhir, isu pungutan sekolah dan biaya perlengkapan pendidikan memang sering menjadi sorotan publik di berbagai daerah.
Pesan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa reformasi birokrasi tidak hanya menyasar kantor pemerintahan, tetapi juga sektor pendidikan. Pemerintah Provinsi Riau ingin memastikan pelayanan publik berjalan lebih profesional dan berpihak kepada masyarakat.
Mutasi besar ini menjadi salah satu langkah penting bagi Pemerintah Provinsi Riau memasuki pertengahan 2026. Di tengah tekanan ekonomi dan tuntutan pelayanan yang semakin tinggi, publik kini menunggu apakah perombakan birokrasi tersebut benar-benar mampu menghadirkan perubahan nyata. (rac)