PEKANBARU – Badan Pusat Statistik (BPS) resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Riau melalui seremoni yang digelar di Halaman Kantor Gubernur Riau, Minggu (14/6/2026). Agenda nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali itu menjadi momentum penting untuk memetakan wajah terbaru perekonomian daerah sekaligus memperkuat fondasi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Pencanangan ditandai dengan pelepasan mitra BPS dalam kegiatan jalan santai (fun walk) oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi bersama Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS RI Pudji Ismartini serta jajaran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
Dalam sambutannya, Syahrial Abdi menegaskan bahwa data statistik bukan sekadar kumpulan angka, melainkan fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
“Data yang akurat akan menghasilkan kebijakan yang tepat. Kebijakan yang tepat akan melahirkan pembangunan yang berkualitas, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Syahrial, kebutuhan akan data ekonomi yang akurat semakin mendesak di tengah pesatnya transformasi digital, perubahan pola konsumsi masyarakat, serta tumbuhnya ekonomi kreatif dan sektor usaha berbasis teknologi. Kondisi tersebut menuntut pemerintah memiliki basis data yang mutakhir agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.
Bagi Riau, kualitas data ekonomi memiliki arti strategis. Provinsi ini memiliki potensi besar di sektor perkebunan, pertanian, perikanan, perdagangan, pariwisata, hingga Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Namun di saat yang sama, daerah ini juga menghadapi berbagai tantangan seperti fluktuasi dana transfer pusat, keterbatasan fiskal, hingga kebutuhan memperkuat ketahanan pangan daerah.
Karena itu, hasil Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menjadi kompas utama dalam menyusun arah pembangunan, meningkatkan daya saing daerah, menarik investasi, serta menciptakan lapangan kerja baru.
Sementara itu, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS RI Pudji Ismartini menegaskan bahwa validitas data merupakan modal dasar pembangunan. Data yang akurat tidak hanya dibutuhkan untuk merancang kebijakan, tetapi juga menjadi alat evaluasi terhadap berbagai target dan indikator ekonomi yang telah ditetapkan pemerintah.
Ia menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 merupakan sensus ekonomi kelima yang dilaksanakan Indonesia sejak pertama kali digelar pada 1986. Pendataan kali ini akan menjangkau seluruh aktivitas usaha, mulai dari skala mikro dan kecil hingga perusahaan besar, guna memperoleh gambaran utuh mengenai struktur dan dinamika perekonomian nasional maupun daerah.
“Melalui Sensus Ekonomi 2026, seluruh aktivitas usaha akan didata secara komprehensif sehingga kita memperoleh potret ekonomi yang lengkap, termasuk potensi-potensi lokal yang dimiliki Provinsi Riau,” kata Pudji.
Menurutnya, keberhasilan sensus tidak mungkin dicapai oleh BPS sendirian. Dukungan pemerintah daerah, pelaku usaha, kalangan industri, media massa, hingga masyarakat menjadi faktor penentu untuk menghasilkan data yang akurat dan bebas dari bias informasi.
Karena itu, BPS mengimbau seluruh pelaku usaha agar menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan data secara jujur, lengkap, serta apa adanya. Masyarakat juga tidak perlu khawatir karena kerahasiaan data responden dijamin dan dilindungi oleh undang-undang.
Pudji mengungkapkan, Sensus Ekonomi 2026 hadir dengan berbagai inovasi yang menyesuaikan perubahan lanskap bisnis dalam satu dekade terakhir. Perkembangan ekonomi digital, transportasi daring, marketplace, hingga aktivitas ekonomi para kreator konten dan influencer menjadi fenomena baru yang kini masuk dalam cakupan pendataan.
Untuk mendukung akurasi data, BPS memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), penguatan basis data awal berbasis big data, serta menerapkan strategi pengumpulan data multi-moda dengan prinsip “Digital First, But Not Digital Only”.
Pendekatan tersebut dilakukan melalui tiga metode utama, yakni Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) menggunakan perangkat digital oleh petugas lapangan, Computer Assisted Web Interviewing (CAWI) untuk pengisian mandiri secara daring oleh responden, serta Pencil and Paper Interviewing (PAPI) yang digunakan khusus untuk korporasi besar.
Data historis menunjukkan perkembangan ekonomi Riau yang cukup signifikan. Pada Sensus Ekonomi 2006, jumlah unit usaha di provinsi ini tercatat sekitar 366 ribu unit. Sepuluh tahun kemudian, angka tersebut meningkat menjadi 526 ribu unit usaha.
Pertumbuhan yang pesat dalam dua dekade terakhir membuat hasil Sensus Ekonomi 2026 sangat dinantikan. Selain menjadi dasar perencanaan pembangunan, data tersebut juga akan menjadi pijakan penting bagi dunia usaha dan investor dalam membaca peluang ekonomi Riau pada masa mendatang.
Dengan semangat kolaborasi antara BPS, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghadirkan potret ekonomi Riau yang lebih akurat, lengkap, dan relevan, sehingga menjadi landasan kuat bagi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (**)
Sumber: Mediacenter Riau
PEKANBARU – Badan Pusat Statistik (BPS) resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Riau melalui seremoni yang digelar di Halaman Kantor Gubernur Riau, Minggu (14/6/2026). Agenda nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali itu menjadi momentum penting untuk memetakan wajah terbaru perekonomian daerah sekaligus memperkuat fondasi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Pencanangan ditandai dengan pelepasan mitra BPS dalam kegiatan jalan santai (fun walk) oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi bersama Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS RI Pudji Ismartini serta jajaran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
Dalam sambutannya, Syahrial Abdi menegaskan bahwa data statistik bukan sekadar kumpulan angka, melainkan fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
“Data yang akurat akan menghasilkan kebijakan yang tepat. Kebijakan yang tepat akan melahirkan pembangunan yang berkualitas, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Syahrial, kebutuhan akan data ekonomi yang akurat semakin mendesak di tengah pesatnya transformasi digital, perubahan pola konsumsi masyarakat, serta tumbuhnya ekonomi kreatif dan sektor usaha berbasis teknologi. Kondisi tersebut menuntut pemerintah memiliki basis data yang mutakhir agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.
Bagi Riau, kualitas data ekonomi memiliki arti strategis. Provinsi ini memiliki potensi besar di sektor perkebunan, pertanian, perikanan, perdagangan, pariwisata, hingga Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Namun di saat yang sama, daerah ini juga menghadapi berbagai tantangan seperti fluktuasi dana transfer pusat, keterbatasan fiskal, hingga kebutuhan memperkuat ketahanan pangan daerah.
Karena itu, hasil Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menjadi kompas utama dalam menyusun arah pembangunan, meningkatkan daya saing daerah, menarik investasi, serta menciptakan lapangan kerja baru.
Sementara itu, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS RI Pudji Ismartini menegaskan bahwa validitas data merupakan modal dasar pembangunan. Data yang akurat tidak hanya dibutuhkan untuk merancang kebijakan, tetapi juga menjadi alat evaluasi terhadap berbagai target dan indikator ekonomi yang telah ditetapkan pemerintah.
Ia menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 merupakan sensus ekonomi kelima yang dilaksanakan Indonesia sejak pertama kali digelar pada 1986. Pendataan kali ini akan menjangkau seluruh aktivitas usaha, mulai dari skala mikro dan kecil hingga perusahaan besar, guna memperoleh gambaran utuh mengenai struktur dan dinamika perekonomian nasional maupun daerah.
“Melalui Sensus Ekonomi 2026, seluruh aktivitas usaha akan didata secara komprehensif sehingga kita memperoleh potret ekonomi yang lengkap, termasuk potensi-potensi lokal yang dimiliki Provinsi Riau,” kata Pudji.
Menurutnya, keberhasilan sensus tidak mungkin dicapai oleh BPS sendirian. Dukungan pemerintah daerah, pelaku usaha, kalangan industri, media massa, hingga masyarakat menjadi faktor penentu untuk menghasilkan data yang akurat dan bebas dari bias informasi.
Karena itu, BPS mengimbau seluruh pelaku usaha agar menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan data secara jujur, lengkap, serta apa adanya. Masyarakat juga tidak perlu khawatir karena kerahasiaan data responden dijamin dan dilindungi oleh undang-undang.
Pudji mengungkapkan, Sensus Ekonomi 2026 hadir dengan berbagai inovasi yang menyesuaikan perubahan lanskap bisnis dalam satu dekade terakhir. Perkembangan ekonomi digital, transportasi daring, marketplace, hingga aktivitas ekonomi para kreator konten dan influencer menjadi fenomena baru yang kini masuk dalam cakupan pendataan.
Untuk mendukung akurasi data, BPS memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), penguatan basis data awal berbasis big data, serta menerapkan strategi pengumpulan data multi-moda dengan prinsip “Digital First, But Not Digital Only”.
Pendekatan tersebut dilakukan melalui tiga metode utama, yakni Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) menggunakan perangkat digital oleh petugas lapangan, Computer Assisted Web Interviewing (CAWI) untuk pengisian mandiri secara daring oleh responden, serta Pencil and Paper Interviewing (PAPI) yang digunakan khusus untuk korporasi besar.
Data historis menunjukkan perkembangan ekonomi Riau yang cukup signifikan. Pada Sensus Ekonomi 2006, jumlah unit usaha di provinsi ini tercatat sekitar 366 ribu unit. Sepuluh tahun kemudian, angka tersebut meningkat menjadi 526 ribu unit usaha.
Pertumbuhan yang pesat dalam dua dekade terakhir membuat hasil Sensus Ekonomi 2026 sangat dinantikan. Selain menjadi dasar perencanaan pembangunan, data tersebut juga akan menjadi pijakan penting bagi dunia usaha dan investor dalam membaca peluang ekonomi Riau pada masa mendatang.
Dengan semangat kolaborasi antara BPS, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghadirkan potret ekonomi Riau yang lebih akurat, lengkap, dan relevan, sehingga menjadi landasan kuat bagi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (**)
Sumber: Mediacenter Riau