PEKANBARUTV
PILIH DAERAH
- Riau
- Pekanbaru
- Kampar
- Kuantan Singingi
- Pelalawan
- Indragiri Hilir
- Indragiri Hulu
- Rokan Hulu
- Rokan Hilir
- Dumai
- Bengkalis
- Meranti
- Siak
Informasi PekanbaruTV
KONAWE SELATAN - Badan Gizi Nasional (BGN) mengevaluasi total skema penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul maraknya insiden dugaan keracunan makanan di sejumlah daerah. Dua langkah krusial disiapkan: memangkas kuota penerima per dapur operasional dan menguji coba metode penyajian prasmanan.
Wakil Kepala BGN, Trenggono, menegaskan bahwa seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini dibatasi hanya boleh melayani maksimal 3.000 penerima manfaat. Kebijakan ini diambil untuk menjaga batas aman kapasitas olah dapur serta kualitas masakan.
"Dinamika di lapangan cukup tinggi. Kami tetapkan tidak ada lagi penerima manfaat melebihi 3.000 orang untuk satu SPPG," ujar Trenggono saat ditemui di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Jumat.
Menurut Trenggono, kelebihan beban produksi menjadi salah satu pemicu utama penurunan standar keamanan pangan. Ketika dapur memproses porsi melebihi kapasitas operasional, proses memasak rentan melenceng dari prosedur penyajian yang aman. Dengan pembatasan skala ini, durasi pengolahan dan kecukupan gizi makanan diperkirakan dapat terkontrol lebih presisi.

Aturan pembatasan tersebut resmi dituangkan dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Operasional BGN terbaru. Skema penentuan kriteria penerima kini ditarik sepenuhnya ke BGN pusat dan berpatokan pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) guna memastikan ketepatan porsi bagi para siswa.
Uji Coba Skema Prasmanan
Selain memangkas beban kerja dapur, BGN mematangkan uji coba penyajian berkonsep prasmanan (buffet) di SPPG. Metode ini dinilai efektif memangkas waktu jeda antara proses memasak dan konsumsi—fakta teknis yang kerap menjadi titik kritis kontaminasi bakteri pada hidangan massal.
"Makanan yang disajikan dalam kondisi hangat tak hanya menjaga kandungan gizi, tetapi juga menekan jeda distribusi. Ini kunci mencegah risiko keracunan," kata Trenggono.
Menanggapi rentetan kasus kesehatan yang menimpa penerima manfaat belakangan ini, BGN menyatakan bertanggung jawab penuh dengan menyediakan fasilitas penanganan medis serta pendampingan bagi para korban. (*)






KONAWE SELATAN - Badan Gizi Nasional (BGN) mengevaluasi total skema penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul maraknya insiden dugaan keracunan makanan di sejumlah daerah. Dua langkah krusial disiapkan: memangkas kuota penerima per dapur operasional dan menguji coba metode penyajian prasmanan.
Wakil Kepala BGN, Trenggono, menegaskan bahwa seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini dibatasi hanya boleh melayani maksimal 3.000 penerima manfaat. Kebijakan ini diambil untuk menjaga batas aman kapasitas olah dapur serta kualitas masakan.
"Dinamika di lapangan cukup tinggi. Kami tetapkan tidak ada lagi penerima manfaat melebihi 3.000 orang untuk satu SPPG," ujar Trenggono saat ditemui di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Jumat.
Menurut Trenggono, kelebihan beban produksi menjadi salah satu pemicu utama penurunan standar keamanan pangan. Ketika dapur memproses porsi melebihi kapasitas operasional, proses memasak rentan melenceng dari prosedur penyajian yang aman. Dengan pembatasan skala ini, durasi pengolahan dan kecukupan gizi makanan diperkirakan dapat terkontrol lebih presisi.
Aturan pembatasan tersebut resmi dituangkan dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Operasional BGN terbaru. Skema penentuan kriteria penerima kini ditarik sepenuhnya ke BGN pusat dan berpatokan pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) guna memastikan ketepatan porsi bagi para siswa.
Uji Coba Skema Prasmanan
Selain memangkas beban kerja dapur, BGN mematangkan uji coba penyajian berkonsep prasmanan (buffet) di SPPG. Metode ini dinilai efektif memangkas waktu jeda antara proses memasak dan konsumsi—fakta teknis yang kerap menjadi titik kritis kontaminasi bakteri pada hidangan massal.
"Makanan yang disajikan dalam kondisi hangat tak hanya menjaga kandungan gizi, tetapi juga menekan jeda distribusi. Ini kunci mencegah risiko keracunan," kata Trenggono.
Menanggapi rentetan kasus kesehatan yang menimpa penerima manfaat belakangan ini, BGN menyatakan bertanggung jawab penuh dengan menyediakan fasilitas penanganan medis serta pendampingan bagi para korban. (*)