PEKANBARUTV
PILIH DAERAH
- Riau
- Pekanbaru
- Kampar
- Kuantan Singingi
- Pelalawan
- Indragiri Hilir
- Indragiri Hulu
- Rokan Hulu
- Rokan Hilir
- Dumai
- Bengkalis
- Meranti
- Siak
Informasi PekanbaruTV
JAKARTA - Sebuah inisiatif daring yang diinisiasi oleh Farida Octavia melalui platform change.org menjadi sorotan publik menyusul seruan agar keabsahan dokumen ijazah seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat diperiksa dan dibuka secara terbuka.
Gelombang tuntutan ini mengemuka tidak lama berselang setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengundurkan diri dari jabatannya di tengah polemik validitas ijazah tingkat menengah atas atau yang sederajat.
Melalui petisi tersebut, Farida menuntut agar pimpinan lembaga legislatif nasional menunjukkan transparansi mengenai rekam jejak serta seluruh dokumen ijazah para wakil rakyat, mulai dari jenjang pendidikan menengah hingga tingkat perguruan tinggi beserta gelar akademik mereka.
Selain itu, ia turut mendesak Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia bersama kementerian terkait agar memberikan fasilitasi terhadap pelaksanaan audit serta verifikasi ulang yang bersifat independen dan terbuka terhadap keabsahan ijazah para legislator yang sedang menjabat.

Di samping itu, poin ketiga dalam petisi itu menuntut kesediaan seluruh anggota DPR RI untuk secara sukarela membuka dokumen pendidikan mereka sebagai langkah pembuktian integritas sekaligus upaya memulihkan kepercayaan publik.
Inisiatif ini dinilai lahir tatkala tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan rakyat sedang berada pada fase yang sangat krusial.
"Publik berhak memastikan bahwa setiap pembuat kebijakan dan undang-undang memiliki kualifikasi pendidikan yang sah, kredibel, dan diperoleh melalui prosedur akademik yang jujur serta bebas dari praktik pemalsuan ijazah," tulisnya seperti dikutip dari CNNIndonesia.
Lebih lanjut, Farida menegaskan bahwa keterbukaan informasi mengenai dokumen pendidikan tidak lagi sekadar menjadi ranah privasi perseorangan, melainkan telah bertransformasi menjadi bentuk pertanggungjawaban secara moral maupun hukum kepada para pemilih.
"Ketika integritas akademis seorang pejabat publik dipertanyakan, maka legitimasi kebijakan yang mereka hasilkan pun ikut dipertaruhkan," ucap Farida.
Dukungan terhadap penggalangan suara ini terus meroket hingga tercatat pada Selasa (17/11) pukul 23.01 WIB malam, di mana petisi tersebut telah ditandatangani oleh sebanyak 24.088 orang.
Lonjakan partisipasi tersebut terlihat jelas jika dikomparasikan dengan kondisi pada Selasa (17/11) pukul 12.06 WIB siang, yang mana jumlah warga yang turut membubuhkan tanda tangan masih berada di angka 21.600 orang. (*)






JAKARTA - Sebuah inisiatif daring yang diinisiasi oleh Farida Octavia melalui platform change.org menjadi sorotan publik menyusul seruan agar keabsahan dokumen ijazah seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat diperiksa dan dibuka secara terbuka.
Gelombang tuntutan ini mengemuka tidak lama berselang setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengundurkan diri dari jabatannya di tengah polemik validitas ijazah tingkat menengah atas atau yang sederajat.
Melalui petisi tersebut, Farida menuntut agar pimpinan lembaga legislatif nasional menunjukkan transparansi mengenai rekam jejak serta seluruh dokumen ijazah para wakil rakyat, mulai dari jenjang pendidikan menengah hingga tingkat perguruan tinggi beserta gelar akademik mereka.
Selain itu, ia turut mendesak Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia bersama kementerian terkait agar memberikan fasilitasi terhadap pelaksanaan audit serta verifikasi ulang yang bersifat independen dan terbuka terhadap keabsahan ijazah para legislator yang sedang menjabat.
Di samping itu, poin ketiga dalam petisi itu menuntut kesediaan seluruh anggota DPR RI untuk secara sukarela membuka dokumen pendidikan mereka sebagai langkah pembuktian integritas sekaligus upaya memulihkan kepercayaan publik.
Inisiatif ini dinilai lahir tatkala tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan rakyat sedang berada pada fase yang sangat krusial.
"Publik berhak memastikan bahwa setiap pembuat kebijakan dan undang-undang memiliki kualifikasi pendidikan yang sah, kredibel, dan diperoleh melalui prosedur akademik yang jujur serta bebas dari praktik pemalsuan ijazah," tulisnya seperti dikutip dari CNNIndonesia.
Lebih lanjut, Farida menegaskan bahwa keterbukaan informasi mengenai dokumen pendidikan tidak lagi sekadar menjadi ranah privasi perseorangan, melainkan telah bertransformasi menjadi bentuk pertanggungjawaban secara moral maupun hukum kepada para pemilih.
"Ketika integritas akademis seorang pejabat publik dipertanyakan, maka legitimasi kebijakan yang mereka hasilkan pun ikut dipertaruhkan," ucap Farida.
Dukungan terhadap penggalangan suara ini terus meroket hingga tercatat pada Selasa (17/11) pukul 23.01 WIB malam, di mana petisi tersebut telah ditandatangani oleh sebanyak 24.088 orang.
Lonjakan partisipasi tersebut terlihat jelas jika dikomparasikan dengan kondisi pada Selasa (17/11) pukul 12.06 WIB siang, yang mana jumlah warga yang turut membubuhkan tanda tangan masih berada di angka 21.600 orang. (*)