PekanbaruTV
logo
● Polres Siak Amankan Wanita 26 Tahun, 'Jajakan' Gadis Muda Rp1, 5 Juta Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Pilkades Serentak di 43 Desa di Pelalawan Berjalan Kondusif. Berikut Nama-nama K Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Pemprov Riau Perkuat Koperasi untuk Reforma Agraria Sawit, Sengketa Lahan Jadi K Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Rupiah Menguat Usai BI Rate Naik Jadi 6 Persen, IHSG Justru Babak Belur Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Kejati Riau Raih Juara I Pengelola Media Sosial Terbaik Tingkat Nasional 2026 Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Plt. Gubri Bidik Beasiswa China, Peluang Mahasiswa Riau Kuliah ke Luar Negeri Te Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Polda Riau Bongkar Produksi Pupuk Palsu 9,7 Ton di Rohul, Pelaku Raup Untung Rp8 Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Seminar Reforma Agraria: Kemenkop Dorong Petani Sawit di Riau Kelola Lahan Lewat Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi
HOME / News
Muncul Petisi Daring Desak Audit dan Keterbukaan Dokumen Akademik Anggota Parlemen
Sebuah petisi online menggalang dukungan luas agar rekam jejak pendidikan para legislator di Senayan dibuka secara transparan kepada publik di tengah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi perwakilan rakyat. (Ilustrasi)
Muncul Petisi Daring Desak Audit dan Keterbukaan Dokumen Akademik Anggota Parlemen
Editor: putrajaya
Rubrik: news | 18 November 2026 | 07:05:00

JAKARTA - Sebuah inisiatif daring yang diinisiasi oleh Farida Octavia melalui platform change.org menjadi sorotan publik menyusul seruan agar keabsahan dokumen ijazah seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat diperiksa dan dibuka secara terbuka.

Gelombang tuntutan ini mengemuka tidak lama berselang setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengundurkan diri dari jabatannya di tengah polemik validitas ijazah tingkat menengah atas atau yang sederajat.

Melalui petisi tersebut, Farida menuntut agar pimpinan lembaga legislatif nasional menunjukkan transparansi mengenai rekam jejak serta seluruh dokumen ijazah para wakil rakyat, mulai dari jenjang pendidikan menengah hingga tingkat perguruan tinggi beserta gelar akademik mereka.

Selain itu, ia turut mendesak Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia bersama kementerian terkait agar memberikan fasilitasi terhadap pelaksanaan audit serta verifikasi ulang yang bersifat independen dan terbuka terhadap keabsahan ijazah para legislator yang sedang menjabat.

iklan-view

Di samping itu, poin ketiga dalam petisi itu menuntut kesediaan seluruh anggota DPR RI untuk secara sukarela membuka dokumen pendidikan mereka sebagai langkah pembuktian integritas sekaligus upaya memulihkan kepercayaan publik.

Inisiatif ini dinilai lahir tatkala tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan rakyat sedang berada pada fase yang sangat krusial.

"Publik berhak memastikan bahwa setiap pembuat kebijakan dan undang-undang memiliki kualifikasi pendidikan yang sah, kredibel, dan diperoleh melalui prosedur akademik yang jujur serta bebas dari praktik pemalsuan ijazah," tulisnya seperti dikutip dari CNNIndonesia.

Lebih lanjut, Farida menegaskan bahwa keterbukaan informasi mengenai dokumen pendidikan tidak lagi sekadar menjadi ranah privasi perseorangan, melainkan telah bertransformasi menjadi bentuk pertanggungjawaban secara moral maupun hukum kepada para pemilih.

"Ketika integritas akademis seorang pejabat publik dipertanyakan, maka legitimasi kebijakan yang mereka hasilkan pun ikut dipertaruhkan," ucap Farida.

Dukungan terhadap penggalangan suara ini terus meroket hingga tercatat pada Selasa (17/11) pukul 23.01 WIB malam, di mana petisi tersebut telah ditandatangani oleh sebanyak 24.088 orang.

Lonjakan partisipasi tersebut terlihat jelas jika dikomparasikan dengan kondisi pada Selasa (17/11) pukul 12.06 WIB siang, yang mana jumlah warga yang turut membubuhkan tanda tangan masih berada di angka 21.600 orang. (*)

Home / news
Muncul Petisi Daring Desak Audit dan Keterbukaan Dokumen Akademik Anggota Parlemen
Editor: putrajaya
Rubrik: news | 18 November 2026 | 07:05:00
Muncul Petisi Daring Desak Audit dan Keterbukaan Dokumen Akademik Anggota Parlemen
Sebuah petisi online menggalang dukungan luas agar rekam jejak pendidikan para legislator di Senayan dibuka secara transparan kepada publik di tengah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi perwakilan rakyat. (Ilustrasi)

JAKARTA - Sebuah inisiatif daring yang diinisiasi oleh Farida Octavia melalui platform change.org menjadi sorotan publik menyusul seruan agar keabsahan dokumen ijazah seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat diperiksa dan dibuka secara terbuka.

Gelombang tuntutan ini mengemuka tidak lama berselang setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengundurkan diri dari jabatannya di tengah polemik validitas ijazah tingkat menengah atas atau yang sederajat.

Melalui petisi tersebut, Farida menuntut agar pimpinan lembaga legislatif nasional menunjukkan transparansi mengenai rekam jejak serta seluruh dokumen ijazah para wakil rakyat, mulai dari jenjang pendidikan menengah hingga tingkat perguruan tinggi beserta gelar akademik mereka.

Selain itu, ia turut mendesak Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia bersama kementerian terkait agar memberikan fasilitasi terhadap pelaksanaan audit serta verifikasi ulang yang bersifat independen dan terbuka terhadap keabsahan ijazah para legislator yang sedang menjabat.

Di samping itu, poin ketiga dalam petisi itu menuntut kesediaan seluruh anggota DPR RI untuk secara sukarela membuka dokumen pendidikan mereka sebagai langkah pembuktian integritas sekaligus upaya memulihkan kepercayaan publik.

Inisiatif ini dinilai lahir tatkala tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan rakyat sedang berada pada fase yang sangat krusial.

"Publik berhak memastikan bahwa setiap pembuat kebijakan dan undang-undang memiliki kualifikasi pendidikan yang sah, kredibel, dan diperoleh melalui prosedur akademik yang jujur serta bebas dari praktik pemalsuan ijazah," tulisnya seperti dikutip dari CNNIndonesia.

Lebih lanjut, Farida menegaskan bahwa keterbukaan informasi mengenai dokumen pendidikan tidak lagi sekadar menjadi ranah privasi perseorangan, melainkan telah bertransformasi menjadi bentuk pertanggungjawaban secara moral maupun hukum kepada para pemilih.

"Ketika integritas akademis seorang pejabat publik dipertanyakan, maka legitimasi kebijakan yang mereka hasilkan pun ikut dipertaruhkan," ucap Farida.

Dukungan terhadap penggalangan suara ini terus meroket hingga tercatat pada Selasa (17/11) pukul 23.01 WIB malam, di mana petisi tersebut telah ditandatangani oleh sebanyak 24.088 orang.

Lonjakan partisipasi tersebut terlihat jelas jika dikomparasikan dengan kondisi pada Selasa (17/11) pukul 12.06 WIB siang, yang mana jumlah warga yang turut membubuhkan tanda tangan masih berada di angka 21.600 orang. (*)