JAKARTA - Bertambahnya lapisan jabatan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memunculkan pertanyaan baru: seberapa besar struktur yang kian lebar itu benar-benar berdampak terhadap kinerja pemerintah dan kesejahteraan masyarakat?
Pertanyaan tersebut disampaikan Anggota DPD RI asal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Hilmy Muhammad atau Gus Hilmy, yang menyoroti munculnya posisi wakil menteri koordinator (wamenko) serta besarnya jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Senator Gus Hilmy menegaskan, kewenangan Presiden untuk mengangkat pejabat negara merupakan hak konstitusional yang tidak dipersoalkannya. Namun, menurut dia, setiap penambahan jabatan publik semestinya memiliki dasar kebutuhan yang jelas dan dapat diukur manfaatnya.
“Secara prinsip, kami tidak mempermasalahkan hak prerogatif Presiden dalam mengangkat pejabat negara. Namun, pertanyaannya adalah apakah semua jabatan ini memang sedemikian diperlukan bagi peningkatan kinerja pemerintahan? Publik berhak kritis dan menuntut akuntabilitas,” ujar Gus Hilmy dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/10/2026).
Salah satu yang menjadi sorotan adalah keberadaan wakil menteri koordinator. Gus Hilmy mempertanyakan kebutuhan posisi tersebut karena kementerian koordinator pada dasarnya memiliki fungsi utama melakukan koordinasi antarkementerian.
Menurut dia, penambahan jabatan di level koordinasi justru perlu dikaji secara serius agar tidak membuat mata rantai birokrasi semakin panjang.
“Jabatan menko itu kan lebih bersifat koordinatif, masak juga harus punya wakil? Kalau di tingkat koordinasi saja ada wakilnya, ini justru berisiko memperpanjang birokrasi yang seharusnya dipangkas,” tegasnya.
Sorotan berikutnya diarahkan kepada Wantimpres. Senator Gus Hilmy mempertanyakan apakah kebutuhan Presiden terhadap masukan strategis harus selalu diterjemahkan dalam bentuk struktur permanen dengan jumlah anggota yang besar.
Di tengah struktur kementerian dan posisi wakil menteri yang juga berkembang, menurut dia, kebutuhan terhadap pandangan ahli untuk persoalan tertentu sebenarnya dapat dipenuhi dengan meminta masukan langsung dari para pakar sesuai bidang yang dibutuhkan.
“Ada Wantimpres sedemikian banyak, apa ya memang sedemikian diperlukan? Apalagi banyak kementerian yang punya wakil-wakil menteri. Buat apa?! Kalau sifatnya dadakan, kan Presiden bisa minta beberapa pakar untuk meminta saran dan analisis mereka,” ujarnya.
Bagi Gus Hilmy, persoalan utamanya bukan semata-mata banyak atau sedikitnya pejabat, melainkan apakah pelebaran struktur tersebut sejalan dengan semangat efisiensi anggaran dan birokrasi yang sebelumnya menjadi salah satu pesan penting pemerintah.
“Ini semua justru tidak sesuai dengan prinsip efisiensi yang digaungkan oleh Presiden di awal pemerintahan. Ada apa?” katanya.
Ia menilai publik memiliki alasan untuk mengawasi sekaligus menagih hasil dari setiap kebijakan penambahan jabatan. Sebab, keberadaan pejabat dan struktur baru seharusnya tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat.
Menurut Gus Hilmy, indikatornya dapat dilihat dari peningkatan kualitas pelayanan publik, penurunan angka kemiskinan, penguatan ekonomi masyarakat bawah hingga peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Yang kemudian diharapkan dari pengangkatan itu semua adalah ada kenaikan signifikan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kalau nggak, buat apa?” ujarnya.
Karena itu, Gus Hilmy mendorong masyarakat untuk terus mengawasi kebijakan pemerintah, terutama terkait transparansi serta hasil nyata dari setiap pengangkatan pejabat negara.
“Rakyat perlu mengawasi dan menagih kesungguhan Presiden soal transparansi dan output pengangkatan ini yang memberi dampak signifikan bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)
JAKARTA - Bertambahnya lapisan jabatan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memunculkan pertanyaan baru: seberapa besar struktur yang kian lebar itu benar-benar berdampak terhadap kinerja pemerintah dan kesejahteraan masyarakat?
Pertanyaan tersebut disampaikan Anggota DPD RI asal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Hilmy Muhammad atau Gus Hilmy, yang menyoroti munculnya posisi wakil menteri koordinator (wamenko) serta besarnya jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Senator Gus Hilmy menegaskan, kewenangan Presiden untuk mengangkat pejabat negara merupakan hak konstitusional yang tidak dipersoalkannya. Namun, menurut dia, setiap penambahan jabatan publik semestinya memiliki dasar kebutuhan yang jelas dan dapat diukur manfaatnya.
“Secara prinsip, kami tidak mempermasalahkan hak prerogatif Presiden dalam mengangkat pejabat negara. Namun, pertanyaannya adalah apakah semua jabatan ini memang sedemikian diperlukan bagi peningkatan kinerja pemerintahan? Publik berhak kritis dan menuntut akuntabilitas,” ujar Gus Hilmy dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/10/2026).
Salah satu yang menjadi sorotan adalah keberadaan wakil menteri koordinator. Gus Hilmy mempertanyakan kebutuhan posisi tersebut karena kementerian koordinator pada dasarnya memiliki fungsi utama melakukan koordinasi antarkementerian.
Menurut dia, penambahan jabatan di level koordinasi justru perlu dikaji secara serius agar tidak membuat mata rantai birokrasi semakin panjang.
“Jabatan menko itu kan lebih bersifat koordinatif, masak juga harus punya wakil? Kalau di tingkat koordinasi saja ada wakilnya, ini justru berisiko memperpanjang birokrasi yang seharusnya dipangkas,” tegasnya.
Sorotan berikutnya diarahkan kepada Wantimpres. Senator Gus Hilmy mempertanyakan apakah kebutuhan Presiden terhadap masukan strategis harus selalu diterjemahkan dalam bentuk struktur permanen dengan jumlah anggota yang besar.
Di tengah struktur kementerian dan posisi wakil menteri yang juga berkembang, menurut dia, kebutuhan terhadap pandangan ahli untuk persoalan tertentu sebenarnya dapat dipenuhi dengan meminta masukan langsung dari para pakar sesuai bidang yang dibutuhkan.
“Ada Wantimpres sedemikian banyak, apa ya memang sedemikian diperlukan? Apalagi banyak kementerian yang punya wakil-wakil menteri. Buat apa?! Kalau sifatnya dadakan, kan Presiden bisa minta beberapa pakar untuk meminta saran dan analisis mereka,” ujarnya.
Bagi Gus Hilmy, persoalan utamanya bukan semata-mata banyak atau sedikitnya pejabat, melainkan apakah pelebaran struktur tersebut sejalan dengan semangat efisiensi anggaran dan birokrasi yang sebelumnya menjadi salah satu pesan penting pemerintah.
“Ini semua justru tidak sesuai dengan prinsip efisiensi yang digaungkan oleh Presiden di awal pemerintahan. Ada apa?” katanya.
Ia menilai publik memiliki alasan untuk mengawasi sekaligus menagih hasil dari setiap kebijakan penambahan jabatan. Sebab, keberadaan pejabat dan struktur baru seharusnya tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat.
Menurut Gus Hilmy, indikatornya dapat dilihat dari peningkatan kualitas pelayanan publik, penurunan angka kemiskinan, penguatan ekonomi masyarakat bawah hingga peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Yang kemudian diharapkan dari pengangkatan itu semua adalah ada kenaikan signifikan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kalau nggak, buat apa?” ujarnya.
Karena itu, Gus Hilmy mendorong masyarakat untuk terus mengawasi kebijakan pemerintah, terutama terkait transparansi serta hasil nyata dari setiap pengangkatan pejabat negara.
“Rakyat perlu mengawasi dan menagih kesungguhan Presiden soal transparansi dan output pengangkatan ini yang memberi dampak signifikan bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)