ROKAN HILIR-Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) harus melakukan penyesuaian keuangan daerah menyusul turunnya dana transfer dari pemerintah pusat pada 2026. Kondisi tersebut membuat ruang fiskal daerah semakin terbatas di tengah kebutuhan belanja pemerintahan yang terus berjalan.
Bupati Rokan Hilir Bistamam mengungkapkan, transfer yang diterima daerah mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan dua tahun sebelumnya. Pada 2024 dan 2025, Rohil memperoleh transfer dari pemerintah pusat sekitar Rp1,9 triliun.
Namun, memasuki 2026, alokasi tersebut turun menjadi sekitar Rp1 triliun.
Bistamam menyampaikan kondisi tersebut saat rapat di Ruang Paripurna DPRD Rokan Hilir, Minggu (4/10/2026). Menurutnya, berkurangnya transfer pusat secara langsung memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan daerah.
"Rohil ini pada tahun 2024-2025 alokasi transfer kita dari pemerintah pusat mencapai Rp1,9 triliun, tetapi pada tahun 2026 ini jumlah tersebut berkurang menjadi Rp1 triliun," ujar Bistamam.
Ia mengatakan, kebutuhan belanja dan dana rutin pemerintah daerah mencapai sekitar Rp1,1 triliun. Dengan kondisi transfer yang hanya sekitar Rp1 triliun, terdapat kekurangan anggaran sekitar Rp100 miliar.
Situasi tersebut semakin menantang karena penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga belum mencapai target yang ditetapkan.
Dari target PAD sebesar Rp350 miliar, realisasi yang telah dicapai Pemkab Rohil baru sekitar Rp280 miliar.
"Kita membutuhkan kerja keras dan semangat tinggi untuk terus mengoptimalkan PAD demi menutupi celah anggaran tersebut," katanya.
Bistamam menilai peningkatan PAD menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah. Pemerintah daerah akan mendorong seluruh organisasi perangkat daerah untuk menggali dan mengoptimalkan potensi pendapatan yang tersedia.
Selain menggenjot PAD, Pemkab Rohil juga berupaya mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Koordinasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan agar program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan.
Bistamam menegaskan keterbatasan fiskal tidak boleh menghentikan upaya pemerintah dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat.
Ia bersama Wakil Bupati, jajaran kepala organisasi perangkat daerah dan DPRD Rohil akan terus melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat untuk mencari peluang tambahan dukungan anggaran.
"Keterbatasan fiskal ini tidak surut melangkahkan niat kita. Bupati, Wakil Bupati, jajaran Kepala Dinas, hingga kawan-kawan DPRD terus bergerak tanpa kenal lelah menjemput bola ke Jakarta untuk memperjuangkan alokasi dukungan anggaran dari pusat," pungkasnya.(*)
ROKAN HILIR-Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) harus melakukan penyesuaian keuangan daerah menyusul turunnya dana transfer dari pemerintah pusat pada 2026. Kondisi tersebut membuat ruang fiskal daerah semakin terbatas di tengah kebutuhan belanja pemerintahan yang terus berjalan.
Bupati Rokan Hilir Bistamam mengungkapkan, transfer yang diterima daerah mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan dua tahun sebelumnya. Pada 2024 dan 2025, Rohil memperoleh transfer dari pemerintah pusat sekitar Rp1,9 triliun.
Namun, memasuki 2026, alokasi tersebut turun menjadi sekitar Rp1 triliun.
Bistamam menyampaikan kondisi tersebut saat rapat di Ruang Paripurna DPRD Rokan Hilir, Minggu (4/10/2026). Menurutnya, berkurangnya transfer pusat secara langsung memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan daerah.
"Rohil ini pada tahun 2024-2025 alokasi transfer kita dari pemerintah pusat mencapai Rp1,9 triliun, tetapi pada tahun 2026 ini jumlah tersebut berkurang menjadi Rp1 triliun," ujar Bistamam.
Ia mengatakan, kebutuhan belanja dan dana rutin pemerintah daerah mencapai sekitar Rp1,1 triliun. Dengan kondisi transfer yang hanya sekitar Rp1 triliun, terdapat kekurangan anggaran sekitar Rp100 miliar.
Situasi tersebut semakin menantang karena penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga belum mencapai target yang ditetapkan.
Dari target PAD sebesar Rp350 miliar, realisasi yang telah dicapai Pemkab Rohil baru sekitar Rp280 miliar.
"Kita membutuhkan kerja keras dan semangat tinggi untuk terus mengoptimalkan PAD demi menutupi celah anggaran tersebut," katanya.
Bistamam menilai peningkatan PAD menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah. Pemerintah daerah akan mendorong seluruh organisasi perangkat daerah untuk menggali dan mengoptimalkan potensi pendapatan yang tersedia.
Selain menggenjot PAD, Pemkab Rohil juga berupaya mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Koordinasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan agar program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan.
Bistamam menegaskan keterbatasan fiskal tidak boleh menghentikan upaya pemerintah dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat.
Ia bersama Wakil Bupati, jajaran kepala organisasi perangkat daerah dan DPRD Rohil akan terus melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat untuk mencari peluang tambahan dukungan anggaran.
"Keterbatasan fiskal ini tidak surut melangkahkan niat kita. Bupati, Wakil Bupati, jajaran Kepala Dinas, hingga kawan-kawan DPRD terus bergerak tanpa kenal lelah menjemput bola ke Jakarta untuk memperjuangkan alokasi dukungan anggaran dari pusat," pungkasnya.(*)