| Yudi Bogel

Pekanbaru terus berkembang. Pembangunan kawasan permukiman, pusat perdagangan, hingga infrastruktur perkotaan semakin terlihat di berbagai sudut kota. Namun, di balik pertumbuhan tersebut, ada persoalan lama yang belum sepenuhnya terselesaikan: banjir dan genangan air setiap kali hujan dengan intensitas tinggi mengguyur ibu kota Provinsi Riau ini.

Bagi sebagian warga, hujan deras bukan lagi sekadar perubahan cuaca. Ada kekhawatiran yang muncul setiap kali langit mulai gelap. Jalanan yang tergenang, air yang masuk ke permukiman, hingga terganggunya aktivitas masyarakat menjadi persoalan yang terus berulang.

Kondisi ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah kota. Sebab, banjir bukan hanya persoalan genangan air, tetapi juga menyangkut kenyamanan, keselamatan, kesehatan, dan kerugian ekonomi masyarakat.

Belakangan, Pemerintah Kota Pekanbaru kembali memperkuat langkah antisipasi menghadapi musim hujan. Pembersihan drainase melalui Tim Lestari difokuskan pada kawasan yang selama ini rawan mengalami genangan. Pemerintah juga memetakan wilayah yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Bahkan, rencana mengaktifkan kembali Waduk Cipta Karya pada 2027 mulai disiapkan. Selain itu, pemerintah menjajaki pemanfaatan lahan cekungan sebagai tempat penampungan limpasan air hujan, termasuk peluang pembangunan waduk baru.

Langkah-langkah tersebut patut diapresiasi. Namun, masyarakat tentu tidak cukup hanya disuguhi daftar program dan rencana pembangunan. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah seberapa efektif seluruh upaya tersebut mampu mengurangi persoalan banjir di Pekanbaru?

Di sinilah pemerintah perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh. Sebab, persoalan banjir perkotaan tidak bisa diselesaikan hanya dengan membersihkan parit atau memperbaiki saluran drainase di beberapa titik.

Sistem drainase harus dibenahi secara terpadu, mulai dari saluran lingkungan, saluran sekunder hingga saluran utama. Jangan sampai drainase di satu kawasan sudah dibersihkan, tetapi aliran air justru tersendat di kawasan lain karena kapasitas saluran yang tidak memadai.

Persoalan sedimentasi, penyempitan saluran, sampah, serta perubahan fungsi lahan juga perlu mendapat perhatian. Pertumbuhan kawasan permukiman dan pembangunan fisik harus diimbangi dengan ketersediaan ruang terbuka hijau dan daerah resapan air yang memadai.

Jangan sampai pembangunan kota justru mengurangi kemampuan lingkungan dalam menyerap dan menampung air hujan.

Rencana mengaktifkan kembali Waduk Cipta Karya juga harus menjadi perhatian. Waduk tersebut diharapkan tidak hanya menjadi proyek infrastruktur, tetapi benar-benar berfungsi sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir. Perencanaan teknis, kapasitas tampung, pengaturan pintu air, hingga pemeliharaan harus dipastikan berjalan dengan baik.

Begitu pula rencana pemanfaatan lahan cekungan untuk waduk baru. Pemerintah perlu memastikan lokasi yang dipilih benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengendalian limpasan air dan memberikan manfaat nyata bagi kawasan sekitarnya.

Di sisi lain, kesiapsiagaan menghadapi banjir juga tidak boleh diabaikan. Peringatan Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru, Rois, agar pemerintah menyiagakan alat berat, perahu karet, dan tenda pengungsian patut menjadi perhatian. Terlebih, Kecamatan Rumbai dan Sail disebut sebagai kawasan yang memiliki potensi banjir tinggi.

Artinya, pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur jangka panjang. Kesiapan menghadapi kemungkinan banjir dalam waktu dekat juga harus dipastikan. Jangan sampai ketika air sudah memasuki rumah warga, pemerintah baru sibuk mencari peralatan dan menyiapkan langkah evakuasi.

Koordinasi antarorganisasi perangkat daerah juga harus diperkuat. BPBD, Dinas PUPR, Perkim, camat, hingga lurah harus memiliki pembagian tugas yang jelas. Penanganan banjir tidak boleh berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi dan target yang terukur.

Masyarakat pun memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan. Kebiasaan membuang sampah ke saluran air, menutup drainase tanpa memperhatikan aliran, serta mengabaikan kebersihan lingkungan harus dihentikan. Namun, partisipasi masyarakat tidak boleh dijadikan alasan untuk mengalihkan tanggung jawab utama pemerintah dalam menyediakan infrastruktur pengendalian banjir yang memadai.

Pada akhirnya, Pekanbaru membutuhkan lebih dari sekadar program penanganan banjir yang muncul menjelang musim hujan. Kota ini membutuhkan kebijakan jangka panjang, perencanaan tata ruang yang konsisten, pembangunan drainase yang terintegrasi, serta pengawasan yang berkelanjutan.

Pemerintah perlu membuka kepada publik titik-titik rawan banjir yang menjadi prioritas, progres penanganannya, anggaran yang digunakan, hingga target penyelesaiannya. Dengan begitu, masyarakat dapat ikut mengawasi dan menilai sejauh mana program yang dijanjikan benar-benar berjalan.

Pekanbaru adalah kota yang terus bertumbuh. Sudah semestinya pertumbuhan itu diikuti dengan kualitas infrastruktur dan tata kelola lingkungan yang semakin baik.

Jangan sampai setiap kali hujan turun, masyarakat kembali dihadapkan pada persoalan yang sama. Jangan pula banjir menjadi sesuatu yang dianggap biasa hanya karena sudah terjadi berulang kali.

Sebab, banjir bukan takdir yang harus diterima begitu saja. Banjir adalah persoalan perkotaan yang harus diselesaikan dengan perencanaan, keseriusan, dan keberanian mengambil kebijakan.

Pekanbaru tidak hanya membutuhkan pembangunan yang terlihat megah, tetapi juga sistem kota yang mampu melindungi warganya. Kota ini harus terus bertumbuh, tanpa membiarkan masyarakatnya terus hidup dalam kekhawatiran setiap kali hujan turun.