JAKARTA-Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri terus menjadi perhatian. Persoalan ini semakin menjadi sorotan setelah muncul dugaan bahwa operasi penyadapan tersebut menyasar sejumlah pejabat negara, politikus, hingga tokoh masyarakat.
Pengamat politik, pertahanan, dan keamanan negara, Selamat Ginting, menilai persoalan tersebut tidak sekadar berkaitan dengan pelanggaran prosedur penggunaan teknologi intelijen. Ia menduga terdapat kepentingan tertentu di balik pengumpulan informasi strategis melalui penyadapan.
Dikutip dari Pekanbaru Tribunnews, Senin (9/11/2026), Selamat menyebut aktivitas tidak wajar yang melibatkan administrator, operator, hingga pejabat dengan akses khusus diduga telah terdeteksi oleh sistem keamanan internal.
Ia bahkan meyakini Badan Intelijen Negara (BIN) telah melakukan identifikasi terhadap pola operasi, pihak yang diduga terlibat, hingga kemungkinan adanya kepentingan asing.
Selamat juga menduga Presiden Prabowo Subianto telah memperoleh penjelasan langsung mengenai persoalan tersebut, termasuk pihak yang diduga menggunakan hasil penyadapan.
"Saya meyakini sudah ada pengakuan dari tersangka Listyo Sigit Prabowo kepada Presiden Prabowo Subianto," ujarnya.
Diduga Berkaitan dengan Dinamika Politik
Lebih jauh, Selamat menghubungkan dugaan operasi penyadapan dengan dinamika politik pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, ketika wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode mencuat.
Menurut analisisnya, penyadapan berpotensi digunakan sebagai alat tekanan untuk memperoleh informasi maupun mengendalikan pihak tertentu.
Ia menyoroti sejumlah tokoh politik yang dinilainya tidak masuk dalam sasaran, meskipun memiliki kedekatan dengan kekuasaan saat itu. Namun, dugaan motif tersebut masih memerlukan pembuktian.
Sejumlah Tokoh Mengaku Menjadi Sasaran
Berdasarkan informasi dalam bahan pemberitaan, dugaan penyadapan disebut menyasar berbagai kalangan, mulai dari pejabat kabinet, pimpinan partai politik, aparat keamanan, pengusaha hingga aktivis.
Beberapa nama yang memberikan tanggapan antara lain Muhaimin Iskandar, Agus Harimurti Yudhoyono, Sugiono, Erick Thohir, Bahlil Lahadalia, Komjen Pol Dedy Kusuma Bakti, dan Presiden KSPI Said Iqbal.
Cak Imin bahkan mengaku keberatan karena namanya disebut masuk dalam sasaran penyadapan. Sementara AHY meminta dugaan praktik tersebut diusut hingga tuntas.
Di sisi lain, Sugiono menilai dugaan penyadapan oleh pihak internal pemerintahan dapat dikategorikan sebagai bentuk pembangkangan.
Polri Bentuk Tim Khusus
Untuk mengusut perkara tersebut, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto disebut telah membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim Komjen Pol Asep Safrudin.
Polri menyatakan proses penyelidikan akan dilakukan secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga seluruh proses hukum menghasilkan kesimpulan, dugaan keterlibatan para pihak, motif penyadapan, serta kebenaran daftar sasaran masih harus diuji melalui penyelidikan dan pembuktian yang sah.(*)
JAKARTA-Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri terus menjadi perhatian. Persoalan ini semakin menjadi sorotan setelah muncul dugaan bahwa operasi penyadapan tersebut menyasar sejumlah pejabat negara, politikus, hingga tokoh masyarakat.
Pengamat politik, pertahanan, dan keamanan negara, Selamat Ginting, menilai persoalan tersebut tidak sekadar berkaitan dengan pelanggaran prosedur penggunaan teknologi intelijen. Ia menduga terdapat kepentingan tertentu di balik pengumpulan informasi strategis melalui penyadapan.
Dikutip dari Pekanbaru Tribunnews, Senin (9/11/2026), Selamat menyebut aktivitas tidak wajar yang melibatkan administrator, operator, hingga pejabat dengan akses khusus diduga telah terdeteksi oleh sistem keamanan internal.
Ia bahkan meyakini Badan Intelijen Negara (BIN) telah melakukan identifikasi terhadap pola operasi, pihak yang diduga terlibat, hingga kemungkinan adanya kepentingan asing.
Selamat juga menduga Presiden Prabowo Subianto telah memperoleh penjelasan langsung mengenai persoalan tersebut, termasuk pihak yang diduga menggunakan hasil penyadapan.
"Saya meyakini sudah ada pengakuan dari tersangka Listyo Sigit Prabowo kepada Presiden Prabowo Subianto," ujarnya.
Diduga Berkaitan dengan Dinamika Politik
Lebih jauh, Selamat menghubungkan dugaan operasi penyadapan dengan dinamika politik pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, ketika wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode mencuat.
Menurut analisisnya, penyadapan berpotensi digunakan sebagai alat tekanan untuk memperoleh informasi maupun mengendalikan pihak tertentu.
Ia menyoroti sejumlah tokoh politik yang dinilainya tidak masuk dalam sasaran, meskipun memiliki kedekatan dengan kekuasaan saat itu. Namun, dugaan motif tersebut masih memerlukan pembuktian.
Sejumlah Tokoh Mengaku Menjadi Sasaran
Berdasarkan informasi dalam bahan pemberitaan, dugaan penyadapan disebut menyasar berbagai kalangan, mulai dari pejabat kabinet, pimpinan partai politik, aparat keamanan, pengusaha hingga aktivis.
Beberapa nama yang memberikan tanggapan antara lain Muhaimin Iskandar, Agus Harimurti Yudhoyono, Sugiono, Erick Thohir, Bahlil Lahadalia, Komjen Pol Dedy Kusuma Bakti, dan Presiden KSPI Said Iqbal.
Cak Imin bahkan mengaku keberatan karena namanya disebut masuk dalam sasaran penyadapan. Sementara AHY meminta dugaan praktik tersebut diusut hingga tuntas.
Di sisi lain, Sugiono menilai dugaan penyadapan oleh pihak internal pemerintahan dapat dikategorikan sebagai bentuk pembangkangan.
Polri Bentuk Tim Khusus
Untuk mengusut perkara tersebut, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto disebut telah membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim Komjen Pol Asep Safrudin.
Polri menyatakan proses penyelidikan akan dilakukan secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga seluruh proses hukum menghasilkan kesimpulan, dugaan keterlibatan para pihak, motif penyadapan, serta kebenaran daftar sasaran masih harus diuji melalui penyelidikan dan pembuktian yang sah.(*)