JAKARTA - Terlibat dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI dan sejumlah pejabat negara hingga pengusaha, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution harus mengakhiri kariernya di institusi kepolisian.
Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap perwira tinggi Polri tersebut, Selasa (10/11/2026) malam.
Putusan pemecatan itu disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta. Selain PTDH, Ahrie juga dijatuhi sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatannya merupakan tindakan tercela.
“Sanksi administratif, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, seperti dikutip dari antaranews.
Johnny Isir menjelaskan, dugaan pelanggaran etik tersebut dilakukan Ahrie ketika menjabat Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi (Kabag Mon) Robinopsnal Bareskrim Polri.
Dalam posisi tersebut, Ahrie diduga menyalahgunakan kewenangan dengan memanfaatkan akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan di luar prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
Atas perbuatannya, mantan Sespri Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Ajudan Presiden Prabowo tersebut disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Ahrie yang merupakan salah satu jenderal bintang dua termuda di Polri itu juga diduga melanggar sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Meski menerima putusan PTDH, Ahrie menyatakan mengajukan banding. Johnny Isir mengatakan, permohonan tersebut akan diproses melalui mekanisme pemeriksaan oleh komisi di tingkat banding.
Kasus yang menyeret Ahrie merupakan bagian dari perkara dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping), akses ilegal, serta penghapusan data elektronik yang kini ditangani Bareskrim Polri.
Dalam perkara pidana tersebut, penyidik telah menetapkan empat orang tersangka, masing-masing mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo (LSP), Ahrie Sonta (AS), Irjen Eko Hadi Santoso (EH) dan Irjen Slamet Uliandi (SU).
Mereka diduga terlibat dalam penyadapan terhadap Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi masyarakat, aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha sepanjang 2025-2026.
Penyadapan tersebut diduga dilakukan tanpa dilengkapi surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi (LP), serta tidak berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum.
Tak hanya itu, para tersangka juga diduga melakukan penghapusan hasil penyadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak aktivitas ilegal tersebut.
Menanggapi putusan etik tersebut, Polri menegaskan tidak memberikan toleransi terhadap penyalahgunaan kewenangan oleh personel, termasuk pejabat tinggi sekalipun.
Johnny menegaskan, setiap anggota Polri wajib menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum, standar operasional prosedur (SOP), serta kode etik profesi.
Penjatuhan sanksi PTDH terhadap Ahrie, menurutnya, menjadi bagian dari komitmen institusi dalam menjaga integritas, memperkuat pengawasan internal, serta memastikan tidak ada perlakuan istimewa terhadap personel yang terbukti melakukan pelanggaran.
Sementara itu, proses pidana terhadap para tersangka tetap berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (*)
JAKARTA - Terlibat dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI dan sejumlah pejabat negara hingga pengusaha, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution harus mengakhiri kariernya di institusi kepolisian.
Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap perwira tinggi Polri tersebut, Selasa (10/11/2026) malam.
Putusan pemecatan itu disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta. Selain PTDH, Ahrie juga dijatuhi sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatannya merupakan tindakan tercela.
“Sanksi administratif, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, seperti dikutip dari antaranews.
Johnny Isir menjelaskan, dugaan pelanggaran etik tersebut dilakukan Ahrie ketika menjabat Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi (Kabag Mon) Robinopsnal Bareskrim Polri.
Dalam posisi tersebut, Ahrie diduga menyalahgunakan kewenangan dengan memanfaatkan akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan di luar prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
Atas perbuatannya, mantan Sespri Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Ajudan Presiden Prabowo tersebut disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Ahrie yang merupakan salah satu jenderal bintang dua termuda di Polri itu juga diduga melanggar sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Meski menerima putusan PTDH, Ahrie menyatakan mengajukan banding. Johnny Isir mengatakan, permohonan tersebut akan diproses melalui mekanisme pemeriksaan oleh komisi di tingkat banding.
Kasus yang menyeret Ahrie merupakan bagian dari perkara dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping), akses ilegal, serta penghapusan data elektronik yang kini ditangani Bareskrim Polri.
Dalam perkara pidana tersebut, penyidik telah menetapkan empat orang tersangka, masing-masing mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo (LSP), Ahrie Sonta (AS), Irjen Eko Hadi Santoso (EH) dan Irjen Slamet Uliandi (SU).
Mereka diduga terlibat dalam penyadapan terhadap Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi masyarakat, aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha sepanjang 2025-2026.
Penyadapan tersebut diduga dilakukan tanpa dilengkapi surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi (LP), serta tidak berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum.
Tak hanya itu, para tersangka juga diduga melakukan penghapusan hasil penyadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak aktivitas ilegal tersebut.
Menanggapi putusan etik tersebut, Polri menegaskan tidak memberikan toleransi terhadap penyalahgunaan kewenangan oleh personel, termasuk pejabat tinggi sekalipun.
Johnny menegaskan, setiap anggota Polri wajib menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum, standar operasional prosedur (SOP), serta kode etik profesi.
Penjatuhan sanksi PTDH terhadap Ahrie, menurutnya, menjadi bagian dari komitmen institusi dalam menjaga integritas, memperkuat pengawasan internal, serta memastikan tidak ada perlakuan istimewa terhadap personel yang terbukti melakukan pelanggaran.
Sementara itu, proses pidana terhadap para tersangka tetap berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (*)