PEKANBARU- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengaku pernah menyampaikan keresahannya kepada Ustaz Abdul Somad (UAS) terkait informasi dugaan praktik permintaan uang untuk mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.
Pengakuan tersebut disampaikan SF Hariyanto saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi yang menjerat mantan ajudan Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid, Marjani, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Senin (9/11/2026).
Di hadapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), SF Hariyanto menceritakan bahwa dirinya pernah menghubungi UAS untuk menyampaikan informasi yang beredar di tengah masyarakat mengenai dugaan adanya orang-orang dekat Abdul Wahid yang meminta uang terkait urusan jabatan.
JPU awalnya mempertanyakan komunikasi SF Hariyanto dengan UAS, yang diketahui memiliki kedekatan dengan Abdul Wahid dan mendukungnya dalam Pilkada Gubernur Riau.
"Ada di lingkaran Pak Abdul Wahid yang suka kutip-mengutip, Bapak mengadu ke Ustaz Abdul Somad untuk diingatkan. Bapak mendengar informasi itu dari siapa?" tanya JPU.
Menjawab pertanyaan tersebut, SF Hariyanto mengatakan informasi itu diperolehnya dari berbagai pembicaraan masyarakat.
"Saya dapat berita seliweran, dari masyarakat, kalau mau pindah atau naik jabatan, saya menghadap ke Ustaz Abdul Somad," ungkapnya.
JPU kemudian mendalami apakah SF Hariyanto turut menyebutkan nama-nama orang yang diduga terlibat dalam praktik tersebut ketika berbicara dengan UAS.
SF Hariyanto pun menyebut nama Tata Maulana dan Dani M Nursalam, yang diketahui merupakan orang dekat Abdul Wahid.
"Ada Tata, ada Dani, saya mengingatkan saja jangan sampai jadi masalah," ujarnya.
Tidak hanya itu, SF Hariyanto juga mengungkap informasi mengenai seorang ajudan Abdul Wahid bernama Dahri yang disebut telah diberhentikan karena diduga menerima uang terkait perpindahan jabatan.
"Saya dengar ada satu ajudannya yang diberhentikan, yang diketahui menerima duit untuk perpindahan, si Dahri," katanya.
Namun, ketika ditanya mengenai keberadaan Dani dan Tata, SF Hariyanto membenarkan bahwa keduanya masih berada di lingkaran Abdul Wahid.
Kesaksian tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam persidangan Marjani. Dalam dakwaan, JPU KPK menyebut adanya pengumpulan uang dari sejumlah Kepala UPT Dinas PUPR-PKPP Riau yang nilainya mencapai Rp3,55 miliar.
Dalam pertemuan itu, ia mengeluhkan tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan pemerintahan serta adanya pemindahan sejumlah pejabat pilihannya.
Ia bahkan mengingatkan Abdul Wahid mengenai persoalan masa lalu, termasuk kasus dugaan korupsi Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau.
Sementara itu, dalam dakwaan perkara Marjani, JPU KPK menyebut terdapat pengumpulan uang dari sejumlah Kepala UPT Dinas PUPR-PKPP Riau dengan total mencapai Rp3,55 miliar. Uang tersebut diduga berkaitan dengan penambahan anggaran masing-masing UPT.
Seluruh keterangan tersebut terungkap dalam persidangan dan masih menjadi bagian dari proses pembuktian perkara. Dugaan keterlibatan pihak-pihak yang disebut dalam kesaksian tetap harus dinilai berdasarkan fakta persidangan dan putusan pengadilan.(*)
PEKANBARU- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengaku pernah menyampaikan keresahannya kepada Ustaz Abdul Somad (UAS) terkait informasi dugaan praktik permintaan uang untuk mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.
Pengakuan tersebut disampaikan SF Hariyanto saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi yang menjerat mantan ajudan Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid, Marjani, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Senin (9/11/2026).
Di hadapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), SF Hariyanto menceritakan bahwa dirinya pernah menghubungi UAS untuk menyampaikan informasi yang beredar di tengah masyarakat mengenai dugaan adanya orang-orang dekat Abdul Wahid yang meminta uang terkait urusan jabatan.
JPU awalnya mempertanyakan komunikasi SF Hariyanto dengan UAS, yang diketahui memiliki kedekatan dengan Abdul Wahid dan mendukungnya dalam Pilkada Gubernur Riau.
"Ada di lingkaran Pak Abdul Wahid yang suka kutip-mengutip, Bapak mengadu ke Ustaz Abdul Somad untuk diingatkan. Bapak mendengar informasi itu dari siapa?" tanya JPU.
Menjawab pertanyaan tersebut, SF Hariyanto mengatakan informasi itu diperolehnya dari berbagai pembicaraan masyarakat.
"Saya dapat berita seliweran, dari masyarakat, kalau mau pindah atau naik jabatan, saya menghadap ke Ustaz Abdul Somad," ungkapnya.
JPU kemudian mendalami apakah SF Hariyanto turut menyebutkan nama-nama orang yang diduga terlibat dalam praktik tersebut ketika berbicara dengan UAS.
SF Hariyanto pun menyebut nama Tata Maulana dan Dani M Nursalam, yang diketahui merupakan orang dekat Abdul Wahid.
"Ada Tata, ada Dani, saya mengingatkan saja jangan sampai jadi masalah," ujarnya.
Tidak hanya itu, SF Hariyanto juga mengungkap informasi mengenai seorang ajudan Abdul Wahid bernama Dahri yang disebut telah diberhentikan karena diduga menerima uang terkait perpindahan jabatan.
"Saya dengar ada satu ajudannya yang diberhentikan, yang diketahui menerima duit untuk perpindahan, si Dahri," katanya.
Namun, ketika ditanya mengenai keberadaan Dani dan Tata, SF Hariyanto membenarkan bahwa keduanya masih berada di lingkaran Abdul Wahid.
Kesaksian tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam persidangan Marjani. Dalam dakwaan, JPU KPK menyebut adanya pengumpulan uang dari sejumlah Kepala UPT Dinas PUPR-PKPP Riau yang nilainya mencapai Rp3,55 miliar.
Dalam pertemuan itu, ia mengeluhkan tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan pemerintahan serta adanya pemindahan sejumlah pejabat pilihannya.
Ia bahkan mengingatkan Abdul Wahid mengenai persoalan masa lalu, termasuk kasus dugaan korupsi Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau.
Sementara itu, dalam dakwaan perkara Marjani, JPU KPK menyebut terdapat pengumpulan uang dari sejumlah Kepala UPT Dinas PUPR-PKPP Riau dengan total mencapai Rp3,55 miliar. Uang tersebut diduga berkaitan dengan penambahan anggaran masing-masing UPT.
Seluruh keterangan tersebut terungkap dalam persidangan dan masih menjadi bagian dari proses pembuktian perkara. Dugaan keterlibatan pihak-pihak yang disebut dalam kesaksian tetap harus dinilai berdasarkan fakta persidangan dan putusan pengadilan.(*)