JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, meminta publik menunggu perkembangan terkait kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya. Menurutnya, situasi politik dan hukum yang berkembang saat ini masih membutuhkan waktu untuk melihat keputusan serta langkah yang akan diambil selanjutnya.
"Jadi kita tunggulah perkembangan hari-hari berikutnya apa yang akan terjadi," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026), seperti dilansir antaranews.
Pernyataan tersebut disampaikan Yusril menyusul pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Gibran pada Selasa pagi. Dalam pertemuan itu, Gibran disebut telah menyampaikan niatannya untuk mundur dari posisi orang nomor dua di Indonesia tersebut.
Meski demikian, Yusril menegaskan hingga saat ini belum terjadi kekosongan jabatan wakil presiden. Pasalnya, Gibran masih menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai wakil presiden, sehingga secara konstitusional status jabatannya belum berubah.
"Oh, kalau Wapres juga masih ada, masih menjalankan tugas-tugas sebagai seorang wakil presiden sampai hari ini," ujarnya.
Yusril menjelaskan, putusan Mahkamah Agung (MA) maupun Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan persoalan dokumen pendidikan Gibran tidak serta-merta menggugurkan kedudukannya sebagai wakil presiden.
"Kalau berhenti tidak, diberhentikan tidak, ya namanya tetap dia jadi wakil presiden," tegasnya.
Namun, Yusril mengakui putusan MA memuat persoalan serius yang perlu dicermati, terutama menyangkut aspek hukum dan kehidupan demokrasi. Menurut penafsirannya, perkembangan tersebut membuka kemungkinan adanya pilihan politik dan konstitusional, yakni mengundurkan diri atau menghadapi proses pemberhentian sesuai mekanisme yang berlaku.
"Jadi masalahnya memang serius kalau kita baca putusan dari Mahkamah Agung itu. Sehingga kalau saya menafsirkan sih sebenarnya seperti punya pilihan. Apakah berhenti ataukah memang diberhentikan. Tapi kita lihatlah apa perkembangan yang akan terjadi pada hari-hari selanjutnya," ungkapnya.
Diketahui, putusan MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA atau sederajat.
Sementara itu, MA menyatakan surat keterangan pendidikan SMA Gibran yang digunakan sebagai salah satu dokumen persyaratan pencalonannya dalam Pilpres 2024 tidak sah.
Lebih lanjut, Yusril menerangkan bahwa apabila Gibran benar-benar memutuskan mengundurkan diri, terdapat mekanisme konstitusional yang harus ditempuh. Pengunduran diri tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Setelah menerima pemberitahuan tersebut, MPR akan menyampaikan informasi mengenai kekosongan jabatan kepada Presiden. Selanjutnya, Presiden mengajukan dua nama calon wakil presiden untuk dipilih melalui sidang MPR.
Dengan demikian, hingga saat ini belum ada keputusan resmi mengenai pengunduran diri Gibran. Pemerintah masih menunggu perkembangan selanjutnya, termasuk kemungkinan langkah politik maupun konstitusional yang akan ditempuh terkait posisi wakil presiden. (*)
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, meminta publik menunggu perkembangan terkait kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya. Menurutnya, situasi politik dan hukum yang berkembang saat ini masih membutuhkan waktu untuk melihat keputusan serta langkah yang akan diambil selanjutnya.
"Jadi kita tunggulah perkembangan hari-hari berikutnya apa yang akan terjadi," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026), seperti dilansir antaranews.
Pernyataan tersebut disampaikan Yusril menyusul pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Gibran pada Selasa pagi. Dalam pertemuan itu, Gibran disebut telah menyampaikan niatannya untuk mundur dari posisi orang nomor dua di Indonesia tersebut.
Meski demikian, Yusril menegaskan hingga saat ini belum terjadi kekosongan jabatan wakil presiden. Pasalnya, Gibran masih menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai wakil presiden, sehingga secara konstitusional status jabatannya belum berubah.
"Oh, kalau Wapres juga masih ada, masih menjalankan tugas-tugas sebagai seorang wakil presiden sampai hari ini," ujarnya.
Yusril menjelaskan, putusan Mahkamah Agung (MA) maupun Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan persoalan dokumen pendidikan Gibran tidak serta-merta menggugurkan kedudukannya sebagai wakil presiden.
"Kalau berhenti tidak, diberhentikan tidak, ya namanya tetap dia jadi wakil presiden," tegasnya.
Namun, Yusril mengakui putusan MA memuat persoalan serius yang perlu dicermati, terutama menyangkut aspek hukum dan kehidupan demokrasi. Menurut penafsirannya, perkembangan tersebut membuka kemungkinan adanya pilihan politik dan konstitusional, yakni mengundurkan diri atau menghadapi proses pemberhentian sesuai mekanisme yang berlaku.
"Jadi masalahnya memang serius kalau kita baca putusan dari Mahkamah Agung itu. Sehingga kalau saya menafsirkan sih sebenarnya seperti punya pilihan. Apakah berhenti ataukah memang diberhentikan. Tapi kita lihatlah apa perkembangan yang akan terjadi pada hari-hari selanjutnya," ungkapnya.
Diketahui, putusan MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA atau sederajat.
Sementara itu, MA menyatakan surat keterangan pendidikan SMA Gibran yang digunakan sebagai salah satu dokumen persyaratan pencalonannya dalam Pilpres 2024 tidak sah.
Lebih lanjut, Yusril menerangkan bahwa apabila Gibran benar-benar memutuskan mengundurkan diri, terdapat mekanisme konstitusional yang harus ditempuh. Pengunduran diri tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Setelah menerima pemberitahuan tersebut, MPR akan menyampaikan informasi mengenai kekosongan jabatan kepada Presiden. Selanjutnya, Presiden mengajukan dua nama calon wakil presiden untuk dipilih melalui sidang MPR.
Dengan demikian, hingga saat ini belum ada keputusan resmi mengenai pengunduran diri Gibran. Pemerintah masih menunggu perkembangan selanjutnya, termasuk kemungkinan langkah politik maupun konstitusional yang akan ditempuh terkait posisi wakil presiden. (*)