JAKARTA-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu membahas dinamika politik setelah munculnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan Gibran.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, niat mundur tersebut disampaikan langsung Gibran kepada Prabowo. Namun, ia menegaskan tidak benar jika Presiden menolak keinginan Wakil Presiden tersebut.
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Selasa dikutip dari detik.com.
Prasetyo menjelaskan, Prabowo tidak menyampaikan penolakan atas pernyataan Gibran. Presiden justru memberikan sejumlah masukan kepada Wakil Presiden di tengah situasi yang berkembang.
“Tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” ujarnya.
Di sisi lain, Gibran disebut meminta kesempatan untuk membuktikan dokumen pendidikan yang selama ini menjadi sorotan. Persoalan tersebut mencuat setelah putusan MK menyatakan tidak menemukan ijazah Gibran sebagai dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri.
Mahkamah Agung juga memutuskan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi bagian dari polemik tersebut tidak sah dan batal. Dua putusan itu kemudian memicu perdebatan mengenai keabsahan dokumen pendidikan Gibran serta dampaknya terhadap kedudukannya sebagai Wakil Presiden.
Desakan agar Gibran mundur maupun dimakzulkan pun menguat. Sejumlah anggota DPR RI bahkan telah menandatangani usulan penggunaan hak menyatakan pendapat untuk membahas persoalan tersebut.
Meski demikian, pernyataan mengenai niat mundur yang disampaikan dalam pertemuan dengan Prabowo belum berarti Gibran secara resmi melepaskan jabatannya. Hingga keterangan Istana disampaikan, belum ada pengumuman resmi mengenai pengunduran diri maupun mekanisme lanjutan yang akan ditempuh.
Keterangan Istana itu sekaligus meluruskan kabar yang berkembang setelah pertemuan berlangsung. Prasetyo tidak merinci bentuk masukan yang diberikan Prabowo ataupun langkah yang akan diambil Gibran setelah menyampaikan niatnya. Ia juga belum menjelaskan apakah pembicaraan tersebut akan ditindaklanjuti melalui proses formal. Karena itu, pernyataan yang disampaikan pemerintah perlu dibedakan dari keputusan pengunduran diri yang telah diajukan secara resmi.(*)
JAKARTA-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu membahas dinamika politik setelah munculnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan Gibran.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, niat mundur tersebut disampaikan langsung Gibran kepada Prabowo. Namun, ia menegaskan tidak benar jika Presiden menolak keinginan Wakil Presiden tersebut.
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Selasa dikutip dari detik.com.
Prasetyo menjelaskan, Prabowo tidak menyampaikan penolakan atas pernyataan Gibran. Presiden justru memberikan sejumlah masukan kepada Wakil Presiden di tengah situasi yang berkembang.
“Tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” ujarnya.
Di sisi lain, Gibran disebut meminta kesempatan untuk membuktikan dokumen pendidikan yang selama ini menjadi sorotan. Persoalan tersebut mencuat setelah putusan MK menyatakan tidak menemukan ijazah Gibran sebagai dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri.
Mahkamah Agung juga memutuskan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi bagian dari polemik tersebut tidak sah dan batal. Dua putusan itu kemudian memicu perdebatan mengenai keabsahan dokumen pendidikan Gibran serta dampaknya terhadap kedudukannya sebagai Wakil Presiden.
Desakan agar Gibran mundur maupun dimakzulkan pun menguat. Sejumlah anggota DPR RI bahkan telah menandatangani usulan penggunaan hak menyatakan pendapat untuk membahas persoalan tersebut.
Meski demikian, pernyataan mengenai niat mundur yang disampaikan dalam pertemuan dengan Prabowo belum berarti Gibran secara resmi melepaskan jabatannya. Hingga keterangan Istana disampaikan, belum ada pengumuman resmi mengenai pengunduran diri maupun mekanisme lanjutan yang akan ditempuh.
Keterangan Istana itu sekaligus meluruskan kabar yang berkembang setelah pertemuan berlangsung. Prasetyo tidak merinci bentuk masukan yang diberikan Prabowo ataupun langkah yang akan diambil Gibran setelah menyampaikan niatnya. Ia juga belum menjelaskan apakah pembicaraan tersebut akan ditindaklanjuti melalui proses formal. Karena itu, pernyataan yang disampaikan pemerintah perlu dibedakan dari keputusan pengunduran diri yang telah diajukan secara resmi.(*)