PEKANBARU-Tuntutan keadilan soal pembagian hasil minyak dan gas bumi, kembali menggema di Riau. Ratusan orang yang tergabung dalam gerakan Riau Menggugat, Selasa (10/11/2026) mendatangi gerbang Kantor Pertamina Hulu Rokan (PHR).
Massa mendesak 70 persen Dana Bagi Hasil (DBH) migas dikembalikan kepada daerah penghasil. Massa berpakaian serba hitam ini datang membawa bendera, spanduk dan pengeras suara. Sebagian peserta berdiri di badan jalan, sementara lainnya berkumpul di sekitar pintu masuk kantor PHR.
Aksi tersebut melibatkan sejumlah organisasi masyarakat, paguyuban dan elemen masyarakat adat. Mereka menyuarakan persoalan yang selama ini menjadi kegelisahan daerah penghasil, kekayaan minyak dan gas bumi yang diambil dari tanah Riau dinilai belum memberikan manfaat sebanding bagi masyarakat setempat.
Ketua Harian Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Datuk Tareli dalam orasinya menyebut, perjuangan mendapatkan bagian yang lebih adil dari hasil migas bukan sekadar tuntutan ekonomi, melainkan menyangkut hak masyarakat Riau.
"Kita hanya meminta 70 Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas (Migas) Riau dikembalikan ke Riau," tegasnya di hadapan peserta aksi.
Berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, aksi tersebut juga membawa ingatan pada sejarah panjang Riau sebagai salah satu daerah penghasil minyak terbesar di Indonesia.
Datuk Tareli menyebut, produksi minyak Riau pada masa lalu pernah mencapai 1,2 juta barel per hari. Besarnya produksi itu, menurut dia, seharusnya menjadi salah satu landasan bagi daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar.
Ia juga mengangkat kembali perjuangan mantan Gubernur Riau, Arifin Achmad yang disebut pernah memperjuangkan agar Riau mendapatkan satu persen dari hasil minyak.
"Bahkan Gubernur Riau Bapak Arifin Achmad pernah meminta 1 persen saja dari hasil itu, namun beliau ditodong senjata," ungkapnya.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari pesan yang ingin disampaikan massa: perjuangan mendapatkan keadilan atas hasil sumber daya alam di Riau bukan persoalan baru. Aspirasi itu telah muncul sejak masa pemerintahan terdahulu.
Soroti DBH Migas dan PI 10 Persen
Dalam orasinya, Datuk Tareli turut menyoroti Participating Interest (PI) sebesar 10 persen yang menjadi hak partisipasi daerah dalam pengelolaan wilayah kerja migas.
Ia menyebut, penerimaan PI 10 persen tersebut juga dilakukan secara bertahap oleh pemerintah pusat.
Bagi massa Riau Menggugat, persoalan DBH migas dan PI 10 persen berkaitan dengan bagaimana daerah penghasil memperoleh manfaat yang lebih nyata dari aktivitas eksploitasi sumber daya alam.
Datuk Tareli menilai, masih terdapat kesenjangan antara besarnya kekayaan migas yang dihasilkan Riau dengan kondisi masyarakat di daerah.
"Kita menutut 70 persen DBH Migas untuk Riau, Aceh saja bisa 70 persen, papua dari emas nya dapat 80 persen, masak kita hanya dapat 15 persen, itu pun dibagi lagi ke daerah penghasil, hanya dapat 5 persen, yang tidak daerah penghasil dapat 3 persen, makanya Riau ini hancur, tak bisa membangun karena tak ada uang nya, diambil pusat semuanya," ujar Datuk Tareli.
Menurutnya, Riau memiliki sejarah panjang sebagai daerah penghasil minyak. Ia menyebut produksi minyak Riau pada masa lalu pernah mencapai 1,2 juta barel per hari.
Namun, ia menilai kekayaan sumber daya alam tersebut belum memberikan manfaat yang sebanding bagi masyarakat setempat.
"Hasil bumi kita dikeruk, tapi masyarakat Riau tidak mendapatkan manfaatnya. Masyarakat Riau menderita sementara pemerintah pusat berpesta," tegasnya.
Aksi di depan kantor PHR tersebut menjadi panggung penyampaian kekecewaan, sekaligus desakan agar persoalan pembagian pendapatan migas mendapat perhatian serius pemerintah.
Bagi peserta aksi, Riau tidak cukup hanya dikenal sebagai daerah penghasil minyak. Kekayaan alam yang diangkat dari wilayahnya harus mampu memberikan dampak terhadap pembangunan, kesejahteraan, dan kehidupan masyarakat.
Tuntutan pengembalian 70 persen DBH migas pun menjadi pesan utama gerakan Riau Menggugat.
Mereka berharap pemerintah membuka ruang pembahasan yang lebih serius mengenai pembagian hasil sumber daya alam, sehingga daerah penghasil tidak hanya menanggung dampak aktivitas eksploitasi, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi yang lebih adil.
Di depan gerbang PHR, suara itu disampaikan dengan lantang. Sebuah tuntutan lama yang kembali dibawa ke ruang publik. Ketika minyak Riau terus mengalir, masyarakat di tanah penghasil juga ingin merasakan hasilnya. (*)
PEKANBARU-Tuntutan keadilan soal pembagian hasil minyak dan gas bumi, kembali menggema di Riau. Ratusan orang yang tergabung dalam gerakan Riau Menggugat, Selasa (10/11/2026) mendatangi gerbang Kantor Pertamina Hulu Rokan (PHR).
Massa mendesak 70 persen Dana Bagi Hasil (DBH) migas dikembalikan kepada daerah penghasil. Massa berpakaian serba hitam ini datang membawa bendera, spanduk dan pengeras suara. Sebagian peserta berdiri di badan jalan, sementara lainnya berkumpul di sekitar pintu masuk kantor PHR.
Aksi tersebut melibatkan sejumlah organisasi masyarakat, paguyuban dan elemen masyarakat adat. Mereka menyuarakan persoalan yang selama ini menjadi kegelisahan daerah penghasil, kekayaan minyak dan gas bumi yang diambil dari tanah Riau dinilai belum memberikan manfaat sebanding bagi masyarakat setempat.
Ketua Harian Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Datuk Tareli dalam orasinya menyebut, perjuangan mendapatkan bagian yang lebih adil dari hasil migas bukan sekadar tuntutan ekonomi, melainkan menyangkut hak masyarakat Riau.
"Kita hanya meminta 70 Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas (Migas) Riau dikembalikan ke Riau," tegasnya di hadapan peserta aksi.
Berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, aksi tersebut juga membawa ingatan pada sejarah panjang Riau sebagai salah satu daerah penghasil minyak terbesar di Indonesia.
Datuk Tareli menyebut, produksi minyak Riau pada masa lalu pernah mencapai 1,2 juta barel per hari. Besarnya produksi itu, menurut dia, seharusnya menjadi salah satu landasan bagi daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar.
Ia juga mengangkat kembali perjuangan mantan Gubernur Riau, Arifin Achmad yang disebut pernah memperjuangkan agar Riau mendapatkan satu persen dari hasil minyak.
"Bahkan Gubernur Riau Bapak Arifin Achmad pernah meminta 1 persen saja dari hasil itu, namun beliau ditodong senjata," ungkapnya.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari pesan yang ingin disampaikan massa: perjuangan mendapatkan keadilan atas hasil sumber daya alam di Riau bukan persoalan baru. Aspirasi itu telah muncul sejak masa pemerintahan terdahulu.
Soroti DBH Migas dan PI 10 Persen
Dalam orasinya, Datuk Tareli turut menyoroti Participating Interest (PI) sebesar 10 persen yang menjadi hak partisipasi daerah dalam pengelolaan wilayah kerja migas.
Ia menyebut, penerimaan PI 10 persen tersebut juga dilakukan secara bertahap oleh pemerintah pusat.
Bagi massa Riau Menggugat, persoalan DBH migas dan PI 10 persen berkaitan dengan bagaimana daerah penghasil memperoleh manfaat yang lebih nyata dari aktivitas eksploitasi sumber daya alam.
Datuk Tareli menilai, masih terdapat kesenjangan antara besarnya kekayaan migas yang dihasilkan Riau dengan kondisi masyarakat di daerah.
"Kita menutut 70 persen DBH Migas untuk Riau, Aceh saja bisa 70 persen, papua dari emas nya dapat 80 persen, masak kita hanya dapat 15 persen, itu pun dibagi lagi ke daerah penghasil, hanya dapat 5 persen, yang tidak daerah penghasil dapat 3 persen, makanya Riau ini hancur, tak bisa membangun karena tak ada uang nya, diambil pusat semuanya," ujar Datuk Tareli.
Menurutnya, Riau memiliki sejarah panjang sebagai daerah penghasil minyak. Ia menyebut produksi minyak Riau pada masa lalu pernah mencapai 1,2 juta barel per hari.
Namun, ia menilai kekayaan sumber daya alam tersebut belum memberikan manfaat yang sebanding bagi masyarakat setempat.
"Hasil bumi kita dikeruk, tapi masyarakat Riau tidak mendapatkan manfaatnya. Masyarakat Riau menderita sementara pemerintah pusat berpesta," tegasnya.
Aksi di depan kantor PHR tersebut menjadi panggung penyampaian kekecewaan, sekaligus desakan agar persoalan pembagian pendapatan migas mendapat perhatian serius pemerintah.
Bagi peserta aksi, Riau tidak cukup hanya dikenal sebagai daerah penghasil minyak. Kekayaan alam yang diangkat dari wilayahnya harus mampu memberikan dampak terhadap pembangunan, kesejahteraan, dan kehidupan masyarakat.
Tuntutan pengembalian 70 persen DBH migas pun menjadi pesan utama gerakan Riau Menggugat.
Mereka berharap pemerintah membuka ruang pembahasan yang lebih serius mengenai pembagian hasil sumber daya alam, sehingga daerah penghasil tidak hanya menanggung dampak aktivitas eksploitasi, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi yang lebih adil.
Di depan gerbang PHR, suara itu disampaikan dengan lantang. Sebuah tuntutan lama yang kembali dibawa ke ruang publik. Ketika minyak Riau terus mengalir, masyarakat di tanah penghasil juga ingin merasakan hasilnya. (*)