JAKARTA-Wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mulai bergulir di DPR RI. Sejumlah anggota dewan dilaporkan telah mengajukan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait usulan pemberhentian putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.
Di tengah perkembangan politik tersebut, Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, menilai Gibran berpotensi memilih mengundurkan diri sebelum proses pemakzulan berlanjut ke tahap yang lebih jauh.
Menurut Yunarto, pengunduran diri secara sukarela dinilai bisa menjadi jalan keluar yang lebih baik dibandingkan harus menghadapi proses pemakzulan melalui mekanisme konstitusional di parlemen.
"Mungkin kalau saya mau sedikit berspekulasi, mungkin ini akan mengarah mengundurkan diri, dan akan lebih tidak memalukan dibandingkan harus melalui Hak Menyatakan Pendapat," ujar Yunarto dalam tayangan Kompas TV, Selasa (10/11/2026).
Ia menjelaskan, keputusan mundur secara sukarela juga memiliki konsekuensi berbeda dibandingkan pemberhentian melalui proses pemakzulan.
Yunarto menilai, sejumlah hak yang melekat pada mantan wakil presiden, seperti tunjangan pensiun, fasilitas rumah, hingga pengawalan VVIP, pada prinsipnya masih dapat diperoleh apabila pengunduran diri dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebaliknya, jika pemberhentian dilakukan melalui proses pemakzulan, hal tersebut dinilai dapat meninggalkan catatan politik yang berat bagi Gibran maupun keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
"Karena kalau dimakzulkan itu sejarahnya akan berbeda buat nama Mas Gibran dan Pak Jokowi, itu seperti tinta hitam, apalagi didahului oleh keputusan hukum di MK dan MA," katanya.
Yunarto juga menilai dinamika tersebut tidak terlepas dari upaya menjaga stabilitas pemerintahan. Ia melihat penyelesaian melalui pengunduran diri berpotensi menjadi salah satu pilihan politik di tengah situasi yang berkembang.
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani membenarkan bahwa pimpinan DPR telah menerima laporan dari sejumlah anggota dewan terkait pengajuan Hak Menyatakan Pendapat untuk memproses wacana pemakzulan Gibran.
Puan belum mengungkapkan secara terperinci jumlah maupun identitas anggota DPR yang mengajukan usulan tersebut.
"Ya, kami memang sudah menerima laporan tersebut," kata Puan dalam konferensi pers seusai Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ia memastikan laporan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan konstitusi yang berlaku.
"Kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya. Dan tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada," tegasnya.
Meski usulan tersebut telah diterima pimpinan DPR, proses pemakzulan tidak serta-merta dapat dilakukan. Ada mekanisme konstitusional yang harus dilalui sebelum keputusan pemberhentian wakil presiden dapat ditetapkan.(*)
JAKARTA-Wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mulai bergulir di DPR RI. Sejumlah anggota dewan dilaporkan telah mengajukan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait usulan pemberhentian putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.
Di tengah perkembangan politik tersebut, Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, menilai Gibran berpotensi memilih mengundurkan diri sebelum proses pemakzulan berlanjut ke tahap yang lebih jauh.
Menurut Yunarto, pengunduran diri secara sukarela dinilai bisa menjadi jalan keluar yang lebih baik dibandingkan harus menghadapi proses pemakzulan melalui mekanisme konstitusional di parlemen.
"Mungkin kalau saya mau sedikit berspekulasi, mungkin ini akan mengarah mengundurkan diri, dan akan lebih tidak memalukan dibandingkan harus melalui Hak Menyatakan Pendapat," ujar Yunarto dalam tayangan Kompas TV, Selasa (10/11/2026).
Ia menjelaskan, keputusan mundur secara sukarela juga memiliki konsekuensi berbeda dibandingkan pemberhentian melalui proses pemakzulan.
Yunarto menilai, sejumlah hak yang melekat pada mantan wakil presiden, seperti tunjangan pensiun, fasilitas rumah, hingga pengawalan VVIP, pada prinsipnya masih dapat diperoleh apabila pengunduran diri dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebaliknya, jika pemberhentian dilakukan melalui proses pemakzulan, hal tersebut dinilai dapat meninggalkan catatan politik yang berat bagi Gibran maupun keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
"Karena kalau dimakzulkan itu sejarahnya akan berbeda buat nama Mas Gibran dan Pak Jokowi, itu seperti tinta hitam, apalagi didahului oleh keputusan hukum di MK dan MA," katanya.
Yunarto juga menilai dinamika tersebut tidak terlepas dari upaya menjaga stabilitas pemerintahan. Ia melihat penyelesaian melalui pengunduran diri berpotensi menjadi salah satu pilihan politik di tengah situasi yang berkembang.
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani membenarkan bahwa pimpinan DPR telah menerima laporan dari sejumlah anggota dewan terkait pengajuan Hak Menyatakan Pendapat untuk memproses wacana pemakzulan Gibran.
Puan belum mengungkapkan secara terperinci jumlah maupun identitas anggota DPR yang mengajukan usulan tersebut.
"Ya, kami memang sudah menerima laporan tersebut," kata Puan dalam konferensi pers seusai Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ia memastikan laporan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan konstitusi yang berlaku.
"Kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya. Dan tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada," tegasnya.
Meski usulan tersebut telah diterima pimpinan DPR, proses pemakzulan tidak serta-merta dapat dilakukan. Ada mekanisme konstitusional yang harus dilalui sebelum keputusan pemberhentian wakil presiden dapat ditetapkan.(*)