PEKANBARU-Badan Narkotika Nasional (BNN) RI menilai pemberantasan narkoba di kawasan rawan peredaran gelap narkotika tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum dan razia. Penguatan ekonomi serta pemberdayaan masyarakat dinilai menjadi kunci untuk memutus mata rantai peredaran narkoba dari akarnya.
Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN RI, Irjen Pol Drs. Aldrin Marihot Pandapotan Hutabarat, S.H., M.Si., saat menghadiri kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Aksi Kampung Dalam Bersinar di Jalan Kampung Dalam, Kelurahan Kampung Dalam, Kota Pekanbaru, Selasa (10/11/2026) siang.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat, Kepala BNNP Provinsi Riau Brigjen Pol Christ Reinhard Pusung, Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar, serta jajaran pejabat dari instansi terkait.
Dalam keterangannya, Irjen Aldrin menegaskan bahwa penanganan narkotika harus dilakukan melalui pendekatan dari hulu hingga hilir. Menurutnya, penegakan hukum yang berorientasi pada penangkapan pelaku tidak akan menyelesaikan persoalan apabila faktor sosial dan ekonomi yang mendorong masyarakat terlibat dalam jaringan narkoba tidak dibenahi.
Irjen Aldrin mengibaratkan penanganan narkoba tanpa menyelesaikan persoalan di hulu seperti memadamkan api yang terus kembali menyala.
"Jadi begini ya, kehadiran kami di sini tidak berpikir masalah penegakan hukum. Penegakan hukum itu kan pendekatannya jatuhnya kepada nantinya berujung mencari pelakunya. Mencari pelaku, yang ujungnya akan masuk ke lembaga pemasyarakatan dan menjadi warga binaan pemasyarakatan," kata Irjen Aldrin.
Ia menjelaskan, penindakan terhadap pelaku memang diperlukan. Namun, upaya tersebut harus dibarengi dengan pencegahan dan pemberdayaan agar masyarakat tidak kembali direkrut oleh jaringan pengedar.
"Di sini kan kita bertindak di hilir. Di hilir tapi kita tidak menyumbat di hulunya. Kalau hulu belum disumbat seperti air mengalir tetap akan ngalir lagi itu sampai ke hilir. Sehingga, baik Polri maupun BNN maupun stakeholder yang ada, itu sebagai pemadam kebakaran. Ketika ada api, siram, semprot. Ketika muncul lagi api, ya disiram," ujarnya.
Karena itu, Irjen Aldrin mendorong perubahan pola hidup masyarakat melalui program pemberdayaan alternatif, salah satunya dengan memberikan pelatihan keterampilan hidup atau life skill.
Program tersebut menyasar mantan penyalahguna narkoba, pecandu yang sedang menjalani rehabilitasi, masyarakat rentan terhadap narkotika, hingga kelompok masyarakat kurang mampu.
Melalui pelatihan tersebut, masyarakat diharapkan memiliki keterampilan untuk membangun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga dapat memperoleh penghasilan secara legal dan tidak mudah dimanfaatkan jaringan pengedar narkotika.
"Yang artinya perubahan pola hidup, perubahan mindset, yang dulunya pola hidupnya adalah melakukan kejahatan, saat ini kita rubah pola hidupnya yang kalau berdagang itu yang legal, tidak yang ilegal atau yang melanggar hukum, sehingga pola hidupnya baik dan akan lebih baik lagi," jelas Irjen Aldrin.(*)
PEKANBARU-Badan Narkotika Nasional (BNN) RI menilai pemberantasan narkoba di kawasan rawan peredaran gelap narkotika tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum dan razia. Penguatan ekonomi serta pemberdayaan masyarakat dinilai menjadi kunci untuk memutus mata rantai peredaran narkoba dari akarnya.
Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN RI, Irjen Pol Drs. Aldrin Marihot Pandapotan Hutabarat, S.H., M.Si., saat menghadiri kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Aksi Kampung Dalam Bersinar di Jalan Kampung Dalam, Kelurahan Kampung Dalam, Kota Pekanbaru, Selasa (10/11/2026) siang.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat, Kepala BNNP Provinsi Riau Brigjen Pol Christ Reinhard Pusung, Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar, serta jajaran pejabat dari instansi terkait.
Dalam keterangannya, Irjen Aldrin menegaskan bahwa penanganan narkotika harus dilakukan melalui pendekatan dari hulu hingga hilir. Menurutnya, penegakan hukum yang berorientasi pada penangkapan pelaku tidak akan menyelesaikan persoalan apabila faktor sosial dan ekonomi yang mendorong masyarakat terlibat dalam jaringan narkoba tidak dibenahi.
Irjen Aldrin mengibaratkan penanganan narkoba tanpa menyelesaikan persoalan di hulu seperti memadamkan api yang terus kembali menyala.
"Jadi begini ya, kehadiran kami di sini tidak berpikir masalah penegakan hukum. Penegakan hukum itu kan pendekatannya jatuhnya kepada nantinya berujung mencari pelakunya. Mencari pelaku, yang ujungnya akan masuk ke lembaga pemasyarakatan dan menjadi warga binaan pemasyarakatan," kata Irjen Aldrin.
Ia menjelaskan, penindakan terhadap pelaku memang diperlukan. Namun, upaya tersebut harus dibarengi dengan pencegahan dan pemberdayaan agar masyarakat tidak kembali direkrut oleh jaringan pengedar.
"Di sini kan kita bertindak di hilir. Di hilir tapi kita tidak menyumbat di hulunya. Kalau hulu belum disumbat seperti air mengalir tetap akan ngalir lagi itu sampai ke hilir. Sehingga, baik Polri maupun BNN maupun stakeholder yang ada, itu sebagai pemadam kebakaran. Ketika ada api, siram, semprot. Ketika muncul lagi api, ya disiram," ujarnya.
Karena itu, Irjen Aldrin mendorong perubahan pola hidup masyarakat melalui program pemberdayaan alternatif, salah satunya dengan memberikan pelatihan keterampilan hidup atau life skill.
Program tersebut menyasar mantan penyalahguna narkoba, pecandu yang sedang menjalani rehabilitasi, masyarakat rentan terhadap narkotika, hingga kelompok masyarakat kurang mampu.
Melalui pelatihan tersebut, masyarakat diharapkan memiliki keterampilan untuk membangun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga dapat memperoleh penghasilan secara legal dan tidak mudah dimanfaatkan jaringan pengedar narkotika.
"Yang artinya perubahan pola hidup, perubahan mindset, yang dulunya pola hidupnya adalah melakukan kejahatan, saat ini kita rubah pola hidupnya yang kalau berdagang itu yang legal, tidak yang ilegal atau yang melanggar hukum, sehingga pola hidupnya baik dan akan lebih baik lagi," jelas Irjen Aldrin.(*)