PEKANBARU-Selain mempersempit ruang gerak jaringan pengedar, Irjen Aldrin menyoroti pentingnya menekan permintaan atau demand narkotika dalam upaya memutus mata rantai peredaran gelap narkoba.
Irjen Aldrin menjelaskan, peredaran narkotika berkaitan dengan hukum pasar, yakni adanya penawaran (supply) dan permintaan (demand). Karena itu, selain melakukan penindakan terhadap jaringan pemasok, upaya pencegahan harus diarahkan untuk mengurangi jumlah pengguna dan calon pengguna narkotika.
"Kalau menghilangkan agak susah ya. Kurangi secara pelan-pelan sehingga penawaran itu tidak ada, tidak ada yang memberikan barang," ujar Irjen Aldrin.
Menurutnya, pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, dan pembukaan akses pasar dapat menjadi salah satu langkah untuk mengurangi ketergantungan ekonomi warga terhadap jaringan narkotika.
Dengan adanya alternatif pekerjaan dan sumber penghasilan yang legal, Irjen Aldrin berharap masyarakat tidak lagi mudah dimanfaatkan bandar sebagai kurir maupun bagian dari jaringan distribusi narkoba.
Libatkan Lima Unsur, Pemberantasan Narkoba Jadi Tanggung Jawab Bersama
Lebih lanjut, Irjen Aldrin menegaskan bahwa penanganan narkotika merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan berbagai unsur melalui pendekatan pentahelix.
Lima unsur tersebut meliputi pemerintah dan aparat penegak hukum, dunia usaha, media, akademisi, serta masyarakat.
Dunia usaha diharapkan berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR), khususnya dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, media memiliki peran menyebarluaskan informasi dan meningkatkan kesadaran publik mengenai bahaya narkotika. Akademisi diharapkan memperkuat kajian dan edukasi, sedangkan masyarakat menjadi garda terdepan dalam menjaga lingkungan masing-masing.
"Penanganan narkoba, penanganan narkotika itu adalah penanganan kita bersama, menuntaskan itu adalah kita bersama, bukan ada di pundak, hanya di pundak BNN maupun Polri saja, tetapi semua," kata Irjen Aldrin.
Melalui Aksi Kampung Dalam Bersinar, BNN bersama Polda Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru memperkuat komitmen pemberantasan narkotika melalui pendekatan penegakan hukum, pencegahan, serta pemberdayaan masyarakat.
Kegiatan tersebut juga menjadi momentum bagi masyarakat untuk mendeklarasikan komitmen bersama mewujudkan Kampung Dalam Bersih Narkoba.
Irjen Aldrin berharap Kampung Dalam tidak lagi dikenal sebagai kawasan rawan peredaran narkotika, melainkan menjadi lingkungan yang mandiri, produktif, dan memiliki ketahanan terhadap ancaman narkoba.
Menurut Irjen Aldrin, pemberantasan narkotika harus dilakukan dengan mempersempit ruang gerak jaringan pengedar sekaligus mengurangi faktor sosial dan ekonomi yang membuat masyarakat rentan direkrut.
Dengan demikian, pemberantasan narkoba tidak hanya berakhir pada penangkapan pelaku, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki pilihan hidup yang lebih baik agar tidak kembali terjerumus dalam jaringan peredaran gelap narkotika.(*)
PEKANBARU-Selain mempersempit ruang gerak jaringan pengedar, Irjen Aldrin menyoroti pentingnya menekan permintaan atau demand narkotika dalam upaya memutus mata rantai peredaran gelap narkoba.
Irjen Aldrin menjelaskan, peredaran narkotika berkaitan dengan hukum pasar, yakni adanya penawaran (supply) dan permintaan (demand). Karena itu, selain melakukan penindakan terhadap jaringan pemasok, upaya pencegahan harus diarahkan untuk mengurangi jumlah pengguna dan calon pengguna narkotika.
"Kalau menghilangkan agak susah ya. Kurangi secara pelan-pelan sehingga penawaran itu tidak ada, tidak ada yang memberikan barang," ujar Irjen Aldrin.
Menurutnya, pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, dan pembukaan akses pasar dapat menjadi salah satu langkah untuk mengurangi ketergantungan ekonomi warga terhadap jaringan narkotika.
Dengan adanya alternatif pekerjaan dan sumber penghasilan yang legal, Irjen Aldrin berharap masyarakat tidak lagi mudah dimanfaatkan bandar sebagai kurir maupun bagian dari jaringan distribusi narkoba.
Libatkan Lima Unsur, Pemberantasan Narkoba Jadi Tanggung Jawab Bersama
Lebih lanjut, Irjen Aldrin menegaskan bahwa penanganan narkotika merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan berbagai unsur melalui pendekatan pentahelix.
Lima unsur tersebut meliputi pemerintah dan aparat penegak hukum, dunia usaha, media, akademisi, serta masyarakat.
Dunia usaha diharapkan berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR), khususnya dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, media memiliki peran menyebarluaskan informasi dan meningkatkan kesadaran publik mengenai bahaya narkotika. Akademisi diharapkan memperkuat kajian dan edukasi, sedangkan masyarakat menjadi garda terdepan dalam menjaga lingkungan masing-masing.
"Penanganan narkoba, penanganan narkotika itu adalah penanganan kita bersama, menuntaskan itu adalah kita bersama, bukan ada di pundak, hanya di pundak BNN maupun Polri saja, tetapi semua," kata Irjen Aldrin.
Melalui Aksi Kampung Dalam Bersinar, BNN bersama Polda Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru memperkuat komitmen pemberantasan narkotika melalui pendekatan penegakan hukum, pencegahan, serta pemberdayaan masyarakat.
Kegiatan tersebut juga menjadi momentum bagi masyarakat untuk mendeklarasikan komitmen bersama mewujudkan Kampung Dalam Bersih Narkoba.
Irjen Aldrin berharap Kampung Dalam tidak lagi dikenal sebagai kawasan rawan peredaran narkotika, melainkan menjadi lingkungan yang mandiri, produktif, dan memiliki ketahanan terhadap ancaman narkoba.
Menurut Irjen Aldrin, pemberantasan narkotika harus dilakukan dengan mempersempit ruang gerak jaringan pengedar sekaligus mengurangi faktor sosial dan ekonomi yang membuat masyarakat rentan direkrut.
Dengan demikian, pemberantasan narkoba tidak hanya berakhir pada penangkapan pelaku, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki pilihan hidup yang lebih baik agar tidak kembali terjerumus dalam jaringan peredaran gelap narkotika.(*)