PEKANBARU-Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN RI, Irjen Pol Aldrin Marihot Pandapotan Hutabarat, juga mengungkapkan pemetaan kawasan rawan narkoba di Provinsi Riau.
Berdasarkan data yang disampaikannya, terdapat 363 desa dan kelurahan yang masuk dalam pemetaan kawasan rawan narkoba.
Dari jumlah tersebut, tujuh wilayah masuk kategori bahaya, sedangkan 356 lainnya masuk kategori waspada.
Kelurahan Kampung Dalam, Kota Pekanbaru, termasuk dalam kategori waspada. Irjen Aldrin menjelaskan, wilayah tersebut telah berulang kali mendapatkan intervensi melalui berbagai kegiatan, termasuk razia dan program pemberdayaan masyarakat.
Menurut Irjen Aldrin, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga menyentuh persoalan sosial dan ekonomi masyarakat.
Ia menilai jaringan narkoba dapat tumbuh dan bertahan karena memiliki pengaruh terhadap kehidupan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Warga yang tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan berpotensi dimanfaatkan bandar untuk menjadi kurir maupun bagian dari jaringan distribusi narkotika.
"Masalah kampung itu ada sindikat bisa hidup berkembang karena dia bisa menyejahterakan masyarakat yang ada di sekitar situ. Untuk mem-back up jaringannya di situ, saya bilang kalau di-back up lah," ungkap Irjen Aldrin.
Untuk memutus ketergantungan tersebut, Irjen Aldrin menilai pemerintah perlu mengubah tatanan sosial dan ekonomi masyarakat melalui penyediaan pekerjaan, pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, hingga akses pemasaran.
"Nah, yang saya bilang Pak Wakapolresta, kita harus merubah tatanan sosialnya. Yang mungkin mereka tidak ada pekerjaan. Karena akhirnya pekerjaannya apa? Membantu bisnis bandar ini. Tapi kalau mereka diberikan ada pekerjaan, atau tadi life skill, dikasih modal untuk berwirausaha, akses pasar, maka mempersempit ruang gerak si jaringan narkoba ini," tegasnya.(*)
PEKANBARU-Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN RI, Irjen Pol Aldrin Marihot Pandapotan Hutabarat, juga mengungkapkan pemetaan kawasan rawan narkoba di Provinsi Riau.
Berdasarkan data yang disampaikannya, terdapat 363 desa dan kelurahan yang masuk dalam pemetaan kawasan rawan narkoba.
Dari jumlah tersebut, tujuh wilayah masuk kategori bahaya, sedangkan 356 lainnya masuk kategori waspada.
Kelurahan Kampung Dalam, Kota Pekanbaru, termasuk dalam kategori waspada. Irjen Aldrin menjelaskan, wilayah tersebut telah berulang kali mendapatkan intervensi melalui berbagai kegiatan, termasuk razia dan program pemberdayaan masyarakat.
Menurut Irjen Aldrin, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga menyentuh persoalan sosial dan ekonomi masyarakat.
Ia menilai jaringan narkoba dapat tumbuh dan bertahan karena memiliki pengaruh terhadap kehidupan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Warga yang tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan berpotensi dimanfaatkan bandar untuk menjadi kurir maupun bagian dari jaringan distribusi narkotika.
"Masalah kampung itu ada sindikat bisa hidup berkembang karena dia bisa menyejahterakan masyarakat yang ada di sekitar situ. Untuk mem-back up jaringannya di situ, saya bilang kalau di-back up lah," ungkap Irjen Aldrin.
Untuk memutus ketergantungan tersebut, Irjen Aldrin menilai pemerintah perlu mengubah tatanan sosial dan ekonomi masyarakat melalui penyediaan pekerjaan, pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, hingga akses pemasaran.
"Nah, yang saya bilang Pak Wakapolresta, kita harus merubah tatanan sosialnya. Yang mungkin mereka tidak ada pekerjaan. Karena akhirnya pekerjaannya apa? Membantu bisnis bandar ini. Tapi kalau mereka diberikan ada pekerjaan, atau tadi life skill, dikasih modal untuk berwirausaha, akses pasar, maka mempersempit ruang gerak si jaringan narkoba ini," tegasnya.(*)