JAKARTA-Penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto terus berkembang. Bareskrim Polri kini tidak hanya menelusuri pihak yang terlibat dalam operasi penyadapan, tetapi juga mendalami dugaan aliran dana serta kemungkinan adanya keterlibatan elite politik.
Isu tersebut mencuat setelah muncul informasi mengenai seorang petinggi partai politik yang disebut-sebut mendatangi sebuah rumah di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, beberapa jam sebelum aparat menggerebek lokasi yang diduga menjadi posko penyadapan.
Spekulasi kemudian berkembang dan mengarah kepada Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Namun, hingga kini belum ada keterangan resmi dari kepolisian yang mengonfirmasi keterlibatan Bahlil dalam perkara tersebut.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan penyidik masih mendalami informasi mengenai dugaan keterlibatan pihak lain.
"Terima kasih atas informasinya, tadi kami sampaikan ini masih dalam proses pendalaman," kata Trunoyudo dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, dikutip dari AFU. Id.
Selain menelusuri dugaan keterlibatan elite politik, penyidik juga mengusut sumber pembiayaan operasional perangkat penyadapan yang diduga berkaitan dengan aktivitas judi online.
Di tengah pengembangan perkara, Bareskrim Polri menetapkan mantan Kepala Bagian Monitoring (Kabakmon) Bareskrim Polri, Irjen Pol Slamet Uliandi, sebagai tersangka baru pada Kamis (5/11/2026) malam.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Suhermanto, menyebut Slamet diduga terlibat dalam penghapusan data hasil penyadapan dan akses ilegal. Meski telah berstatus tersangka, ia belum ditahan karena kondisi kesehatannya menurun akibat serangan stroke.
Sebelumnya, penyidik juga telah menetapkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso sebagai tersangka pada 3 November 2026.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengaku belum menerima laporan resmi mengenai dugaan keterlibatan ketua umum partai politik. Ia menegaskan, siapa pun yang terbukti melanggar hukum harus diproses sesuai ketentuan.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah, juga meminta kepolisian mengusut perkara tersebut tanpa pandang bulu, termasuk jika ditemukan keterlibatan pejabat tinggi negara.
Di sisi lain, Partai Golkar membantah tudingan yang mengaitkan Bahlil dengan kasus penyadapan. Sekretaris Jenderal Golkar, Muhammad Sarmuji, menyebut isu tersebut sebagai informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga kini, Bareskrim masih mengumpulkan keterangan saksi dan bukti digital forensik untuk mengungkap pihak yang diduga menjadi pemberi perintah maupun penyandang dana operasi penyadapan.(*)
JAKARTA-Penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto terus berkembang. Bareskrim Polri kini tidak hanya menelusuri pihak yang terlibat dalam operasi penyadapan, tetapi juga mendalami dugaan aliran dana serta kemungkinan adanya keterlibatan elite politik.
Isu tersebut mencuat setelah muncul informasi mengenai seorang petinggi partai politik yang disebut-sebut mendatangi sebuah rumah di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, beberapa jam sebelum aparat menggerebek lokasi yang diduga menjadi posko penyadapan.
Spekulasi kemudian berkembang dan mengarah kepada Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Namun, hingga kini belum ada keterangan resmi dari kepolisian yang mengonfirmasi keterlibatan Bahlil dalam perkara tersebut.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan penyidik masih mendalami informasi mengenai dugaan keterlibatan pihak lain.
"Terima kasih atas informasinya, tadi kami sampaikan ini masih dalam proses pendalaman," kata Trunoyudo dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, dikutip dari AFU. Id.
Selain menelusuri dugaan keterlibatan elite politik, penyidik juga mengusut sumber pembiayaan operasional perangkat penyadapan yang diduga berkaitan dengan aktivitas judi online.
Di tengah pengembangan perkara, Bareskrim Polri menetapkan mantan Kepala Bagian Monitoring (Kabakmon) Bareskrim Polri, Irjen Pol Slamet Uliandi, sebagai tersangka baru pada Kamis (5/11/2026) malam.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Suhermanto, menyebut Slamet diduga terlibat dalam penghapusan data hasil penyadapan dan akses ilegal. Meski telah berstatus tersangka, ia belum ditahan karena kondisi kesehatannya menurun akibat serangan stroke.
Sebelumnya, penyidik juga telah menetapkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso sebagai tersangka pada 3 November 2026.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengaku belum menerima laporan resmi mengenai dugaan keterlibatan ketua umum partai politik. Ia menegaskan, siapa pun yang terbukti melanggar hukum harus diproses sesuai ketentuan.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah, juga meminta kepolisian mengusut perkara tersebut tanpa pandang bulu, termasuk jika ditemukan keterlibatan pejabat tinggi negara.
Di sisi lain, Partai Golkar membantah tudingan yang mengaitkan Bahlil dengan kasus penyadapan. Sekretaris Jenderal Golkar, Muhammad Sarmuji, menyebut isu tersebut sebagai informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga kini, Bareskrim masih mengumpulkan keterangan saksi dan bukti digital forensik untuk mengungkap pihak yang diduga menjadi pemberi perintah maupun penyandang dana operasi penyadapan.(*)