PekanbaruTV
logo
● Polres Siak Amankan Wanita 26 Tahun, 'Jajakan' Gadis Muda Rp1, 5 Juta Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Pilkades Serentak di 43 Desa di Pelalawan Berjalan Kondusif. Berikut Nama-nama K Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Pemprov Riau Perkuat Koperasi untuk Reforma Agraria Sawit, Sengketa Lahan Jadi K Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Rupiah Menguat Usai BI Rate Naik Jadi 6 Persen, IHSG Justru Babak Belur Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Kejati Riau Raih Juara I Pengelola Media Sosial Terbaik Tingkat Nasional 2026 Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Plt. Gubri Bidik Beasiswa China, Peluang Mahasiswa Riau Kuliah ke Luar Negeri Te Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Polda Riau Bongkar Produksi Pupuk Palsu 9,7 Ton di Rohul, Pelaku Raup Untung Rp8 Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Seminar Reforma Agraria: Kemenkop Dorong Petani Sawit di Riau Kelola Lahan Lewat Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi
HOME / News
SF Hariyanto Dorong Pemerintah Kabupaten dan Kota Berperan Aktif Lindungi Perempuan dan Anak
Plt Gubri SF Hariyanto memberikan sambutan saat penandatangan MoU di Gedung Daerah Serindit, Selasa (10/11/2026). (Foto: Istimewa)
SF Hariyanto Dorong Pemerintah Kabupaten dan Kota Berperan Aktif Lindungi Perempuan dan Anak
Editor: Boy Surya Hamta | Penulis: yob ayrus
Rubrik: news | 10 November 2026 | 16:25:00

PEKANBARU-Pencegahan perkawinan anak dan perlindungan hak perempuan serta anak pascaperceraian menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Riau. Untuk memperkuat upaya tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, mendorong pemerintah kabupaten dan kota membangun kerja sama lebih erat dengan pengadilan agama di wilayah masing-masing.

Menurut SF Hariyanto, persoalan perempuan dan anak tidak cukup ditangani melalui proses hukum di ruang pengadilan. Mereka juga membutuhkan pelayanan, pendampingan, serta perlindungan yang bisa dijangkau ketika menghadapi persoalan keluarga maupun dampak perceraian.

Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga peradilan perlu diperluas hingga tingkat kabupaten dan kota.

"Kami memahami bahwa lembaga peradilan memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum. Sementara pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mendukung perlindungan, pelayanan, dan pendampingan kepada masyarakat sesuai kewenangannya," kata SF Hariyanto di Gedung Daerah Serindit, Selasa (10/11/2026).

iklan-view

SF Hariyanto menilai, pemerintah daerah dan lembaga peradilan memiliki tanggung jawab berbeda, tetapi saling berkaitan. Pengadilan agama menangani perkara sesuai ketentuan hukum, sedangkan pemerintah daerah perlu memastikan masyarakat mendapatkan dukungan yang dibutuhkan.

Persoalan rumah tangga, perceraian, hingga pemenuhan hak perempuan dan anak setelah perceraian membutuhkan perhatian lintas sektor. Terlebih, kelompok rentan kerap menghadapi persoalan yang tidak berhenti setelah putusan pengadilan dibacakan.

Atas dasar itu, ia meminta pemerintah kabupaten dan kota tidak hanya menunggu kebijakan di tingkat provinsi. Kerja sama dengan pengadilan agama setempat perlu dibangun agar pelayanan dan pendampingan lebih dekat dengan masyarakat.

"Saya juga berharap semangat yang sama terus diperkuat oleh pemerintah kabupaten dan kota bersama pengadilan agama di seluruh Riau. Karena persoalan perempuan dan anak berada di tengah masyarakat kita. Maka perlindungan dan pendampingannya juga harus semakin dekat, mudah diakses, dan benar-benar membantu mereka yang membutuhkan," ujarnya.

Ada dua sasaran yang secara khusus disoroti SF Hariyanto melalui penguatan kolaborasi tersebut.

Pertama, memperkuat langkah pencegahan perkawinan anak. Kedua, memastikan perempuan dan anak tetap memperoleh hak-haknya setelah perceraian.

Kedua persoalan itu membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Tidak hanya lembaga peradilan, tetapi juga pemerintah daerah yang memiliki peran dalam pelayanan publik dan pendampingan masyarakat.

SF Hariyanto berharap kerja sama yang telah dibangun Pemerintah Provinsi Riau bersama Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Pekanbaru dapat menjadi landasan untuk memperluas koordinasi hingga seluruh daerah.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua PTA Pekanbaru, Dr Sutomo, beserta jajaran dan pihak-pihak yang telah mendorong terwujudnya kerja sama tersebut.

"Saya menyampaikan terima kasih kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru beserta seluruh jajaran, serta semua pihak yang telah mendorong terwujudnya kerja sama ini. Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi ini bersama lembaga peradilan dan pemerintah kabupaten kota, sesuai tugas dan kewenangan masing-masing," ungkapnya.

Pemprov Riau berharap kolaborasi tersebut tidak berhenti pada kesepakatan antarlembaga. Hasilnya harus terlihat melalui akses perlindungan yang semakin mudah, pendampingan yang lebih responsif, serta pemenuhan hak perempuan dan anak yang membutuhkan perhatian negara.

Dengan keterlibatan pemerintah daerah hingga tingkat kabupaten dan kota, upaya mencegah perkawinan anak dan melindungi kelompok rentan diharapkan dapat menjangkau masyarakat di seluruh wilayah Riau. (ris)

Home / news
SF Hariyanto Dorong Pemerintah Kabupaten dan Kota Berperan Aktif Lindungi Perempuan dan Anak
Editor: Boy Surya Hamta | Penulis: yob ayrus
Rubrik: news | 10 November 2026 | 16:25:00
SF Hariyanto Dorong Pemerintah Kabupaten dan Kota Berperan Aktif Lindungi Perempuan dan Anak
Plt Gubri SF Hariyanto memberikan sambutan saat penandatangan MoU di Gedung Daerah Serindit, Selasa (10/11/2026). (Foto: Istimewa)

PEKANBARU-Pencegahan perkawinan anak dan perlindungan hak perempuan serta anak pascaperceraian menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Riau. Untuk memperkuat upaya tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, mendorong pemerintah kabupaten dan kota membangun kerja sama lebih erat dengan pengadilan agama di wilayah masing-masing.

Menurut SF Hariyanto, persoalan perempuan dan anak tidak cukup ditangani melalui proses hukum di ruang pengadilan. Mereka juga membutuhkan pelayanan, pendampingan, serta perlindungan yang bisa dijangkau ketika menghadapi persoalan keluarga maupun dampak perceraian.

Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga peradilan perlu diperluas hingga tingkat kabupaten dan kota.

"Kami memahami bahwa lembaga peradilan memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum. Sementara pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mendukung perlindungan, pelayanan, dan pendampingan kepada masyarakat sesuai kewenangannya," kata SF Hariyanto di Gedung Daerah Serindit, Selasa (10/11/2026).

SF Hariyanto menilai, pemerintah daerah dan lembaga peradilan memiliki tanggung jawab berbeda, tetapi saling berkaitan. Pengadilan agama menangani perkara sesuai ketentuan hukum, sedangkan pemerintah daerah perlu memastikan masyarakat mendapatkan dukungan yang dibutuhkan.

Persoalan rumah tangga, perceraian, hingga pemenuhan hak perempuan dan anak setelah perceraian membutuhkan perhatian lintas sektor. Terlebih, kelompok rentan kerap menghadapi persoalan yang tidak berhenti setelah putusan pengadilan dibacakan.

Atas dasar itu, ia meminta pemerintah kabupaten dan kota tidak hanya menunggu kebijakan di tingkat provinsi. Kerja sama dengan pengadilan agama setempat perlu dibangun agar pelayanan dan pendampingan lebih dekat dengan masyarakat.

"Saya juga berharap semangat yang sama terus diperkuat oleh pemerintah kabupaten dan kota bersama pengadilan agama di seluruh Riau. Karena persoalan perempuan dan anak berada di tengah masyarakat kita. Maka perlindungan dan pendampingannya juga harus semakin dekat, mudah diakses, dan benar-benar membantu mereka yang membutuhkan," ujarnya.

Ada dua sasaran yang secara khusus disoroti SF Hariyanto melalui penguatan kolaborasi tersebut.

Pertama, memperkuat langkah pencegahan perkawinan anak. Kedua, memastikan perempuan dan anak tetap memperoleh hak-haknya setelah perceraian.

Kedua persoalan itu membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Tidak hanya lembaga peradilan, tetapi juga pemerintah daerah yang memiliki peran dalam pelayanan publik dan pendampingan masyarakat.

SF Hariyanto berharap kerja sama yang telah dibangun Pemerintah Provinsi Riau bersama Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Pekanbaru dapat menjadi landasan untuk memperluas koordinasi hingga seluruh daerah.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua PTA Pekanbaru, Dr Sutomo, beserta jajaran dan pihak-pihak yang telah mendorong terwujudnya kerja sama tersebut.

"Saya menyampaikan terima kasih kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru beserta seluruh jajaran, serta semua pihak yang telah mendorong terwujudnya kerja sama ini. Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi ini bersama lembaga peradilan dan pemerintah kabupaten kota, sesuai tugas dan kewenangan masing-masing," ungkapnya.

Pemprov Riau berharap kolaborasi tersebut tidak berhenti pada kesepakatan antarlembaga. Hasilnya harus terlihat melalui akses perlindungan yang semakin mudah, pendampingan yang lebih responsif, serta pemenuhan hak perempuan dan anak yang membutuhkan perhatian negara.

Dengan keterlibatan pemerintah daerah hingga tingkat kabupaten dan kota, upaya mencegah perkawinan anak dan melindungi kelompok rentan diharapkan dapat menjangkau masyarakat di seluruh wilayah Riau. (ris)