PEKANBARUTV
PILIH DAERAH
- Riau
- Pekanbaru
- Kampar
- Kuantan Singingi
- Pelalawan
- Indragiri Hilir
- Indragiri Hulu
- Rokan Hulu
- Rokan Hilir
- Dumai
- Bengkalis
- Meranti
- Siak
Informasi PekanbaruTV
PEKANBARU-Pencegahan perkawinan anak dan perlindungan hak perempuan serta anak pascaperceraian menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Riau. Untuk memperkuat upaya tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, mendorong pemerintah kabupaten dan kota membangun kerja sama lebih erat dengan pengadilan agama di wilayah masing-masing.
Menurut SF Hariyanto, persoalan perempuan dan anak tidak cukup ditangani melalui proses hukum di ruang pengadilan. Mereka juga membutuhkan pelayanan, pendampingan, serta perlindungan yang bisa dijangkau ketika menghadapi persoalan keluarga maupun dampak perceraian.
Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga peradilan perlu diperluas hingga tingkat kabupaten dan kota.
"Kami memahami bahwa lembaga peradilan memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum. Sementara pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mendukung perlindungan, pelayanan, dan pendampingan kepada masyarakat sesuai kewenangannya," kata SF Hariyanto di Gedung Daerah Serindit, Selasa (10/11/2026).

SF Hariyanto menilai, pemerintah daerah dan lembaga peradilan memiliki tanggung jawab berbeda, tetapi saling berkaitan. Pengadilan agama menangani perkara sesuai ketentuan hukum, sedangkan pemerintah daerah perlu memastikan masyarakat mendapatkan dukungan yang dibutuhkan.
Persoalan rumah tangga, perceraian, hingga pemenuhan hak perempuan dan anak setelah perceraian membutuhkan perhatian lintas sektor. Terlebih, kelompok rentan kerap menghadapi persoalan yang tidak berhenti setelah putusan pengadilan dibacakan.
Atas dasar itu, ia meminta pemerintah kabupaten dan kota tidak hanya menunggu kebijakan di tingkat provinsi. Kerja sama dengan pengadilan agama setempat perlu dibangun agar pelayanan dan pendampingan lebih dekat dengan masyarakat.
"Saya juga berharap semangat yang sama terus diperkuat oleh pemerintah kabupaten dan kota bersama pengadilan agama di seluruh Riau. Karena persoalan perempuan dan anak berada di tengah masyarakat kita. Maka perlindungan dan pendampingannya juga harus semakin dekat, mudah diakses, dan benar-benar membantu mereka yang membutuhkan," ujarnya.
Ada dua sasaran yang secara khusus disoroti SF Hariyanto melalui penguatan kolaborasi tersebut.
Pertama, memperkuat langkah pencegahan perkawinan anak. Kedua, memastikan perempuan dan anak tetap memperoleh hak-haknya setelah perceraian.
Kedua persoalan itu membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Tidak hanya lembaga peradilan, tetapi juga pemerintah daerah yang memiliki peran dalam pelayanan publik dan pendampingan masyarakat.
SF Hariyanto berharap kerja sama yang telah dibangun Pemerintah Provinsi Riau bersama Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Pekanbaru dapat menjadi landasan untuk memperluas koordinasi hingga seluruh daerah.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua PTA Pekanbaru, Dr Sutomo, beserta jajaran dan pihak-pihak yang telah mendorong terwujudnya kerja sama tersebut.
"Saya menyampaikan terima kasih kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru beserta seluruh jajaran, serta semua pihak yang telah mendorong terwujudnya kerja sama ini. Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi ini bersama lembaga peradilan dan pemerintah kabupaten kota, sesuai tugas dan kewenangan masing-masing," ungkapnya.
Pemprov Riau berharap kolaborasi tersebut tidak berhenti pada kesepakatan antarlembaga. Hasilnya harus terlihat melalui akses perlindungan yang semakin mudah, pendampingan yang lebih responsif, serta pemenuhan hak perempuan dan anak yang membutuhkan perhatian negara.
Dengan keterlibatan pemerintah daerah hingga tingkat kabupaten dan kota, upaya mencegah perkawinan anak dan melindungi kelompok rentan diharapkan dapat menjangkau masyarakat di seluruh wilayah Riau. (ris)






PEKANBARU-Pencegahan perkawinan anak dan perlindungan hak perempuan serta anak pascaperceraian menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Riau. Untuk memperkuat upaya tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, mendorong pemerintah kabupaten dan kota membangun kerja sama lebih erat dengan pengadilan agama di wilayah masing-masing.
Menurut SF Hariyanto, persoalan perempuan dan anak tidak cukup ditangani melalui proses hukum di ruang pengadilan. Mereka juga membutuhkan pelayanan, pendampingan, serta perlindungan yang bisa dijangkau ketika menghadapi persoalan keluarga maupun dampak perceraian.
Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga peradilan perlu diperluas hingga tingkat kabupaten dan kota.
"Kami memahami bahwa lembaga peradilan memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum. Sementara pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mendukung perlindungan, pelayanan, dan pendampingan kepada masyarakat sesuai kewenangannya," kata SF Hariyanto di Gedung Daerah Serindit, Selasa (10/11/2026).
SF Hariyanto menilai, pemerintah daerah dan lembaga peradilan memiliki tanggung jawab berbeda, tetapi saling berkaitan. Pengadilan agama menangani perkara sesuai ketentuan hukum, sedangkan pemerintah daerah perlu memastikan masyarakat mendapatkan dukungan yang dibutuhkan.
Persoalan rumah tangga, perceraian, hingga pemenuhan hak perempuan dan anak setelah perceraian membutuhkan perhatian lintas sektor. Terlebih, kelompok rentan kerap menghadapi persoalan yang tidak berhenti setelah putusan pengadilan dibacakan.
Atas dasar itu, ia meminta pemerintah kabupaten dan kota tidak hanya menunggu kebijakan di tingkat provinsi. Kerja sama dengan pengadilan agama setempat perlu dibangun agar pelayanan dan pendampingan lebih dekat dengan masyarakat.
"Saya juga berharap semangat yang sama terus diperkuat oleh pemerintah kabupaten dan kota bersama pengadilan agama di seluruh Riau. Karena persoalan perempuan dan anak berada di tengah masyarakat kita. Maka perlindungan dan pendampingannya juga harus semakin dekat, mudah diakses, dan benar-benar membantu mereka yang membutuhkan," ujarnya.
Ada dua sasaran yang secara khusus disoroti SF Hariyanto melalui penguatan kolaborasi tersebut.
Pertama, memperkuat langkah pencegahan perkawinan anak. Kedua, memastikan perempuan dan anak tetap memperoleh hak-haknya setelah perceraian.
Kedua persoalan itu membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Tidak hanya lembaga peradilan, tetapi juga pemerintah daerah yang memiliki peran dalam pelayanan publik dan pendampingan masyarakat.
SF Hariyanto berharap kerja sama yang telah dibangun Pemerintah Provinsi Riau bersama Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Pekanbaru dapat menjadi landasan untuk memperluas koordinasi hingga seluruh daerah.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua PTA Pekanbaru, Dr Sutomo, beserta jajaran dan pihak-pihak yang telah mendorong terwujudnya kerja sama tersebut.
"Saya menyampaikan terima kasih kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru beserta seluruh jajaran, serta semua pihak yang telah mendorong terwujudnya kerja sama ini. Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi ini bersama lembaga peradilan dan pemerintah kabupaten kota, sesuai tugas dan kewenangan masing-masing," ungkapnya.
Pemprov Riau berharap kolaborasi tersebut tidak berhenti pada kesepakatan antarlembaga. Hasilnya harus terlihat melalui akses perlindungan yang semakin mudah, pendampingan yang lebih responsif, serta pemenuhan hak perempuan dan anak yang membutuhkan perhatian negara.
Dengan keterlibatan pemerintah daerah hingga tingkat kabupaten dan kota, upaya mencegah perkawinan anak dan melindungi kelompok rentan diharapkan dapat menjangkau masyarakat di seluruh wilayah Riau. (ris)