PEKANBARU – Polda Riau menggelar rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral dalam rangka mematangkan kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2026 untuk menghadapi arus mudik Lebaran. Rakor ini bertujuan menyamakan persepsi sekaligus memperkuat sinergi antarinstansi guna memastikan keamanan dan kelancaran arus mudik di Provinsi Riau.
Kegiatan yang digelar di Aula Tribrata Mapolda Riau, Senin (9/3/2026), dipimpin langsung oleh Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan. Rakor tersebut dihadiri para pejabat utama Polda Riau, seluruh Kapolres jajaran, serta berbagai instansi dan pemangku kepentingan terkait di Provinsi Riau.
Dalam arahannya, Kapolda Riau menegaskan bahwa Operasi Ketupat bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan bagian dari pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral yang kuat.
“Dalam situasi global yang tidak menentu, kita harus bersatu dan bergotong-royong. Operasi Ketupat bukan sekadar rutinitas, tetapi sarana pelayanan kepada masyarakat yang harus diperkuat dengan kolaborasi,” ujar Irjen Herry Heryawan.
Kapolda juga menyoroti dinamika geopolitik global seperti konflik di Timur Tengah dan perang Rusia–Ukraina yang dinilai turut berdampak pada stabilitas ekonomi, termasuk kenaikan harga energi. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat berpengaruh terhadap situasi ekonomi nasional menjelang hari besar keagamaan.
Karena itu, Kapolda menginstruksikan Satgas Pangan untuk terus memantau distribusi bahan pokok guna mengantisipasi potensi panic buying maupun praktik penimbunan menjelang Lebaran.
“Dampak global biasanya paling terasa pada sektor ekonomi, termasuk potensi panic buying menjelang hari besar ketika pasokan dianggap terbatas. Karena itu distribusi bahan pokok harus terus diawasi,” tegasnya.
Kapolda juga mengingatkan pentingnya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung berbagai program pemerintah sekaligus memastikan pengamanan arus mudik Lebaran dapat berjalan aman dan lancar.
Dalam rakor tersebut, sejumlah instansi juga memaparkan kesiapan masing-masing sektor menghadapi arus mudik. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau melaporkan tingkat kemantapan jalan provinsi saat ini mencapai 66,5 persen dari total panjang 2.897,4 kilometer. Untuk mengantisipasi kerusakan jalan di jalur mudik, unit pelaksana teknis di enam wilayah telah disiagakan bersama peralatan berat.
Sementara itu, Dinas Perhubungan Provinsi Riau memprediksi arus mudik tahun ini akan terbagi dalam dua fase dengan puncak pertama diperkirakan terjadi pada 17 hingga 18 Maret 2026. Penggunaan kendaraan pribadi diperkirakan masih mendominasi hingga sekitar 65 persen dari total pergerakan pemudik.
Untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas, pembatasan operasional kendaraan angkutan barang dengan tiga sumbu atau lebih akan diberlakukan mulai 13 hingga 29 Maret 2026.
Di sisi lain, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama BMKG juga mengingatkan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), mengingat Provinsi Riau diperkirakan memasuki musim kemarau lebih awal. Kabut asap dari sejumlah wilayah rawan seperti Pelalawan dan Bengkalis menjadi perhatian karena berpotensi mengganggu jarak pandang di jalur mudik.
Dari sektor energi, PT Pertamina memastikan ketersediaan stok BBM dan LPG dalam kondisi aman. Pertamina menetapkan masa siaga mulai 9 Maret hingga 1 April 2026 dengan proyeksi kenaikan konsumsi Pertalite sebesar 9,01 persen dan Solar sekitar 8 persen.
Sementara itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama Bulog terus memantau stabilitas harga bahan pokok. Inflasi di Provinsi Riau saat ini tercatat sebesar 5,30 persen. Untuk menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat, pemerintah daerah juga menyiapkan operasi pasar murah serta pengawasan distribusi Minyakita sebanyak 400 ton di sejumlah wilayah. (Rls)
PEKANBARU – Polda Riau menggelar rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral dalam rangka mematangkan kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2026 untuk menghadapi arus mudik Lebaran. Rakor ini bertujuan menyamakan persepsi sekaligus memperkuat sinergi antarinstansi guna memastikan keamanan dan kelancaran arus mudik di Provinsi Riau.
Kegiatan yang digelar di Aula Tribrata Mapolda Riau, Senin (9/3/2026), dipimpin langsung oleh Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan. Rakor tersebut dihadiri para pejabat utama Polda Riau, seluruh Kapolres jajaran, serta berbagai instansi dan pemangku kepentingan terkait di Provinsi Riau.
Dalam arahannya, Kapolda Riau menegaskan bahwa Operasi Ketupat bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan bagian dari pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral yang kuat.
“Dalam situasi global yang tidak menentu, kita harus bersatu dan bergotong-royong. Operasi Ketupat bukan sekadar rutinitas, tetapi sarana pelayanan kepada masyarakat yang harus diperkuat dengan kolaborasi,” ujar Irjen Herry Heryawan.
Kapolda juga menyoroti dinamika geopolitik global seperti konflik di Timur Tengah dan perang Rusia–Ukraina yang dinilai turut berdampak pada stabilitas ekonomi, termasuk kenaikan harga energi. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat berpengaruh terhadap situasi ekonomi nasional menjelang hari besar keagamaan.
Karena itu, Kapolda menginstruksikan Satgas Pangan untuk terus memantau distribusi bahan pokok guna mengantisipasi potensi panic buying maupun praktik penimbunan menjelang Lebaran.
“Dampak global biasanya paling terasa pada sektor ekonomi, termasuk potensi panic buying menjelang hari besar ketika pasokan dianggap terbatas. Karena itu distribusi bahan pokok harus terus diawasi,” tegasnya.
Kapolda juga mengingatkan pentingnya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung berbagai program pemerintah sekaligus memastikan pengamanan arus mudik Lebaran dapat berjalan aman dan lancar.
Dalam rakor tersebut, sejumlah instansi juga memaparkan kesiapan masing-masing sektor menghadapi arus mudik. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau melaporkan tingkat kemantapan jalan provinsi saat ini mencapai 66,5 persen dari total panjang 2.897,4 kilometer. Untuk mengantisipasi kerusakan jalan di jalur mudik, unit pelaksana teknis di enam wilayah telah disiagakan bersama peralatan berat.
Sementara itu, Dinas Perhubungan Provinsi Riau memprediksi arus mudik tahun ini akan terbagi dalam dua fase dengan puncak pertama diperkirakan terjadi pada 17 hingga 18 Maret 2026. Penggunaan kendaraan pribadi diperkirakan masih mendominasi hingga sekitar 65 persen dari total pergerakan pemudik.
Untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas, pembatasan operasional kendaraan angkutan barang dengan tiga sumbu atau lebih akan diberlakukan mulai 13 hingga 29 Maret 2026.
Di sisi lain, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama BMKG juga mengingatkan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), mengingat Provinsi Riau diperkirakan memasuki musim kemarau lebih awal. Kabut asap dari sejumlah wilayah rawan seperti Pelalawan dan Bengkalis menjadi perhatian karena berpotensi mengganggu jarak pandang di jalur mudik.
Dari sektor energi, PT Pertamina memastikan ketersediaan stok BBM dan LPG dalam kondisi aman. Pertamina menetapkan masa siaga mulai 9 Maret hingga 1 April 2026 dengan proyeksi kenaikan konsumsi Pertalite sebesar 9,01 persen dan Solar sekitar 8 persen.
Sementara itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama Bulog terus memantau stabilitas harga bahan pokok. Inflasi di Provinsi Riau saat ini tercatat sebesar 5,30 persen. Untuk menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat, pemerintah daerah juga menyiapkan operasi pasar murah serta pengawasan distribusi Minyakita sebanyak 400 ton di sejumlah wilayah. (Rls)