Persidangan dugaan korupsi dengan terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid kembali berlangsung di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Kamis siang, dengan menghadirkan tiga saksi dari lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Usai sidang, kuasa hukum Abdul Wahid, Kemal Shahab, menilai keterangan para saksi justru memperkuat posisi kliennya, terutama terkait penempatan ASN yang disebut dilakukan berdasarkan sistem merit dan kompetensi. Dalam persidangan juga terungkap adanya dana operasional resmi gubernur yang diatur dalam peraturan pemerintah, termasuk penggunaan anggaran untuk kunjungan ke Negeri Sembilan, Malaysia. Selain itu, nama Plt Gubernur Riau SF Hariyanto turut disebut dalam fakta persidangan, sehingga pihak kuasa hukum meminta agar yang bersangkutan dihadirkan untuk memberikan keterangan secara langsung di hadapan majelis hakim
