NEW YORK – Ketegangan politik di Amerika Serikat memuncak di tengah konflik dengan Iran. Partai Demokrat menuding Presiden AS Donald Trump telah menyeret negaranya ke perang ilegal tanpa persetujuan Kongres.
Pemimpin Minoritas Senat AS, Chuck Schumer, melontarkan kritik keras terhadap pemerintahan Trump. Dalam pidatonya di Senat, Schumer menilai Gedung Putih telah melanggar batas kewenangan perang yang diatur dalam War Powers Act.
Menurutnya, operasi militer terhadap Iran dilakukan tanpa persetujuan Kongres dan sudah melewati tenggat waktu 60 hari yang diizinkan undang-undang.
“Donald Trump menyeret Amerika ke perang ilegal tanpa tujuan yang jelas,” tegas Schumer, seperti dikutip dari Anadolu.
Tak hanya itu, Schumer juga menyindir pernyataan Trump dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth yang menyebut konflik dengan Iran telah berakhir. Ia menilai klaim tersebut hanya dalih untuk menghindari tekanan politik dan hukum.
“Perang sudah berakhir? Itu omong kosong yang gila,” kecam senator senior Demokrat tersebut.
Schumer menegaskan situasi di Timur Tengah masih jauh dari kata aman. Kegagalan perundingan terbaru dengan Iran disebut menjadi bukti bahwa ancaman konflik masih nyata.
“Belum ada tanda-tanda perang ini benar-benar selesai. Trump justru terus menggali lubang yang semakin dalam,” ujarnya.
Sebagai langkah politik, Partai Demokrat berencana kembali memaksa pemungutan suara terkait resolusi penarikan pasukan AS dari konflik tersebut. Voting yang dijadwalkan pekan ini menjadi upaya ketujuh Demokrat untuk membatasi keterlibatan militer Amerika.
Schumer mendesak Partai Republik ikut mendukung resolusi itu demi menjaga kewenangan perang tetap berada di tangan Kongres, sekaligus melindungi keselamatan tentara AS.
“Jika Partai Republik benar-benar peduli pada keselamatan personel militer dan kewenangan Kongres, mereka harus mendukung resolusi ini,” katanya.
Ia juga memperingatkan bahwa Partai Republik akan ikut bertanggung jawab apabila tetap mendukung kebijakan Trump.
Konflik AS-Iran sendiri memanas setelah Amerika Serikat bersama Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Serangan itu memicu aksi balasan dan memperbesar ketegangan di kawasan Timur Tengah.
Meski gencatan senjata sempat berlaku sejak 8 April, upaya perundingan lanjutan di Islamabad dilaporkan gagal menghasilkan kesepakatan permanen. (ppc)
NEW YORK – Ketegangan politik di Amerika Serikat memuncak di tengah konflik dengan Iran. Partai Demokrat menuding Presiden AS Donald Trump telah menyeret negaranya ke perang ilegal tanpa persetujuan Kongres.
Pemimpin Minoritas Senat AS, Chuck Schumer, melontarkan kritik keras terhadap pemerintahan Trump. Dalam pidatonya di Senat, Schumer menilai Gedung Putih telah melanggar batas kewenangan perang yang diatur dalam War Powers Act.
Menurutnya, operasi militer terhadap Iran dilakukan tanpa persetujuan Kongres dan sudah melewati tenggat waktu 60 hari yang diizinkan undang-undang.
“Donald Trump menyeret Amerika ke perang ilegal tanpa tujuan yang jelas,” tegas Schumer, seperti dikutip dari Anadolu.
Tak hanya itu, Schumer juga menyindir pernyataan Trump dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth yang menyebut konflik dengan Iran telah berakhir. Ia menilai klaim tersebut hanya dalih untuk menghindari tekanan politik dan hukum.
“Perang sudah berakhir? Itu omong kosong yang gila,” kecam senator senior Demokrat tersebut.
Schumer menegaskan situasi di Timur Tengah masih jauh dari kata aman. Kegagalan perundingan terbaru dengan Iran disebut menjadi bukti bahwa ancaman konflik masih nyata.
“Belum ada tanda-tanda perang ini benar-benar selesai. Trump justru terus menggali lubang yang semakin dalam,” ujarnya.
Sebagai langkah politik, Partai Demokrat berencana kembali memaksa pemungutan suara terkait resolusi penarikan pasukan AS dari konflik tersebut. Voting yang dijadwalkan pekan ini menjadi upaya ketujuh Demokrat untuk membatasi keterlibatan militer Amerika.
Schumer mendesak Partai Republik ikut mendukung resolusi itu demi menjaga kewenangan perang tetap berada di tangan Kongres, sekaligus melindungi keselamatan tentara AS.
“Jika Partai Republik benar-benar peduli pada keselamatan personel militer dan kewenangan Kongres, mereka harus mendukung resolusi ini,” katanya.
Ia juga memperingatkan bahwa Partai Republik akan ikut bertanggung jawab apabila tetap mendukung kebijakan Trump.
Konflik AS-Iran sendiri memanas setelah Amerika Serikat bersama Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Serangan itu memicu aksi balasan dan memperbesar ketegangan di kawasan Timur Tengah.
Meski gencatan senjata sempat berlaku sejak 8 April, upaya perundingan lanjutan di Islamabad dilaporkan gagal menghasilkan kesepakatan permanen. (ppc)