JAKARTA – Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI menonaktifkan dewan juri dan pembawa acara (MC) Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat, setelah polemik penilaian lomba viral di media sosial.
Keputusan itu diumumkan menyusul kontroversi pada babak final yang digelar di Pontianak, Sabtu (9/5/2026), terkait penilaian jawaban peserta yang dianggap tidak konsisten.
“Panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI telah menonaktifkan dewan juri dan MC pada kegiatan LCC ini,” demikian pernyataan resmi Setjen MPR RI di Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Setjen MPR RI juga menyampaikan permohonan maaf kepada peserta dan masyarakat, sekaligus mengakui adanya kelalaian dalam proses penilaian pada babak final.
MPR RI menegaskan kegiatan pendidikan kebangsaan seperti LCC Empat Pilar harus menjunjung tinggi sportivitas, objektivitas, keadilan, dan semangat pembelajaran yang konstruktif.
Sebagai tindak lanjut, MPR RI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penilaian, sistem verifikasi jawaban, hingga tata kelola penyampaian keberatan peserta agar pelaksanaan lomba ke depan lebih transparan dan akuntabel.
MPR RI juga mengapresiasi masukan publik yang dinilai penting untuk menjaga kualitas dan integritas kegiatan pendidikan kebangsaan tersebut.
Kronologi Polemik
Kontroversi bermula saat babak final yang mempertemukan SMAN 1 Pontianak, SMAN 1 Sambas, dan SMAN 1 Sanggau.
Dalam sesi pertanyaan rebutan, dewan juri menanyakan lembaga yang pertimbangannya wajib diperhatikan DPR dalam memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Regu C dari SMAN 1 Pontianak menjawab bahwa anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan diresmikan Presiden. Namun, jawaban itu dinilai salah dan tim mendapat pengurangan lima poin.
Pertanyaan yang sama kemudian diberikan kepada regu lain. Regu B dari SMAN 1 Sambas menyampaikan jawaban serupa dan justru dinyatakan benar oleh dewan juri dengan nilai penuh.
Perbedaan penilaian itu langsung diprotes regu C karena merasa jawaban yang diberikan identik. Namun keberatan tersebut ditolak dewan juri dengan alasan artikulasi jawaban peserta dianggap tidak jelas.
Cuplikan video perdebatan antara peserta dan dewan juri yang tayang di kanal YouTube MPRGOID kemudian viral di media sosial dan memicu kritik luas dari warganet. (ntr)
JAKARTA – Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI menonaktifkan dewan juri dan pembawa acara (MC) Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat, setelah polemik penilaian lomba viral di media sosial.
Keputusan itu diumumkan menyusul kontroversi pada babak final yang digelar di Pontianak, Sabtu (9/5/2026), terkait penilaian jawaban peserta yang dianggap tidak konsisten.
“Panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI telah menonaktifkan dewan juri dan MC pada kegiatan LCC ini,” demikian pernyataan resmi Setjen MPR RI di Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Setjen MPR RI juga menyampaikan permohonan maaf kepada peserta dan masyarakat, sekaligus mengakui adanya kelalaian dalam proses penilaian pada babak final.
MPR RI menegaskan kegiatan pendidikan kebangsaan seperti LCC Empat Pilar harus menjunjung tinggi sportivitas, objektivitas, keadilan, dan semangat pembelajaran yang konstruktif.
Sebagai tindak lanjut, MPR RI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penilaian, sistem verifikasi jawaban, hingga tata kelola penyampaian keberatan peserta agar pelaksanaan lomba ke depan lebih transparan dan akuntabel.
MPR RI juga mengapresiasi masukan publik yang dinilai penting untuk menjaga kualitas dan integritas kegiatan pendidikan kebangsaan tersebut.
Kronologi Polemik
Kontroversi bermula saat babak final yang mempertemukan SMAN 1 Pontianak, SMAN 1 Sambas, dan SMAN 1 Sanggau.
Dalam sesi pertanyaan rebutan, dewan juri menanyakan lembaga yang pertimbangannya wajib diperhatikan DPR dalam memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Regu C dari SMAN 1 Pontianak menjawab bahwa anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan diresmikan Presiden. Namun, jawaban itu dinilai salah dan tim mendapat pengurangan lima poin.
Pertanyaan yang sama kemudian diberikan kepada regu lain. Regu B dari SMAN 1 Sambas menyampaikan jawaban serupa dan justru dinyatakan benar oleh dewan juri dengan nilai penuh.
Perbedaan penilaian itu langsung diprotes regu C karena merasa jawaban yang diberikan identik. Namun keberatan tersebut ditolak dewan juri dengan alasan artikulasi jawaban peserta dianggap tidak jelas.
Cuplikan video perdebatan antara peserta dan dewan juri yang tayang di kanal YouTube MPRGOID kemudian viral di media sosial dan memicu kritik luas dari warganet. (ntr)