DUMAI - Wacana pembentukan provinsi baru di wilayah pesisir Riau kembali mengemuka. Ratusan tokoh masyarakat dari lima kabupaten dan kota pesisir berkumpul dalam Forum Silaturahmi dan Musyawarah Perwakilan Masyarakat Provinsi Riau Wilayah Bagian Pesisir yang digelar di Hotel The Zuri Dumai, Minggu (26/7/2026) petang.
Forum tersebut dihadiri perwakilan masyarakat dari Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Siak, Rokan Hilir, dan Kepulauan Meranti. Selain tokoh masyarakat, hadir pula kepala daerah dan wakil kepala daerah, anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi Riau maupun kabupaten/kota, serta berbagai elemen aktivis.
Pertemuan ini menjadi momentum untuk menyatukan pandangan mengenai arah pembangunan kawasan pesisir yang dinilai memiliki potensi besar, namun masih membutuhkan pemerataan pelayanan dan percepatan pembangunan. Salah satu agenda utama yang dibahas adalah menghidupkan kembali perjuangan pembentukan provinsi baru di wilayah pesisir Riau.
Anggota panitia, Bastian Atah Bob, mengatakan persiapan forum telah dilakukan sejak sepekan terakhir dengan mengundang berbagai tokoh dan perwakilan masyarakat.
"Sebagian besar tokoh yang diundang telah menyatakan kesediaannya untuk hadir. Forum ini menjadi ruang musyawarah untuk menyatukan aspirasi masyarakat pesisir," ujarnya.
Dalam forum tersebut, panitia menjadwalkan pemaparan naskah studi kelayakan mengenai pembentukan provinsi baru di wilayah pesisir Riau. Paparan itu diharapkan menjadi dasar bagi seluruh peserta untuk membangun kesepahaman sekaligus menyusun langkah perjuangan secara bersama-sama.
Apabila forum menyepakati kelanjutan perjuangan pembentukan provinsi baru, peserta akan membentuk panitia kerja beserta tim formatur yang bertugas menyusun tahapan berikutnya. Forum juga akan membahas usulan nama provinsi baru serta calon ibu kota yang akan diajukan.
Gagasan pemekaran wilayah ini dinilai sebagai salah satu alternatif untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sekaligus mendorong percepatan pembangunan dan pengelolaan potensi ekonomi di kawasan pesisir Riau.
Melalui forum tersebut, para tokoh berharap lahir kesepakatan bersama yang menjadi pijakan awal perjuangan aspirasi masyarakat pesisir secara lebih terarah, terorganisasi, dan berkelanjutan. Seluruh keputusan nantinya akan ditempuh melalui mekanisme musyawarah dengan mengedepankan kepentingan masyarakat luas. (ckc)
DUMAI - Wacana pembentukan provinsi baru di wilayah pesisir Riau kembali mengemuka. Ratusan tokoh masyarakat dari lima kabupaten dan kota pesisir berkumpul dalam Forum Silaturahmi dan Musyawarah Perwakilan Masyarakat Provinsi Riau Wilayah Bagian Pesisir yang digelar di Hotel The Zuri Dumai, Minggu (26/7/2026) petang.
Forum tersebut dihadiri perwakilan masyarakat dari Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Siak, Rokan Hilir, dan Kepulauan Meranti. Selain tokoh masyarakat, hadir pula kepala daerah dan wakil kepala daerah, anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi Riau maupun kabupaten/kota, serta berbagai elemen aktivis.
Pertemuan ini menjadi momentum untuk menyatukan pandangan mengenai arah pembangunan kawasan pesisir yang dinilai memiliki potensi besar, namun masih membutuhkan pemerataan pelayanan dan percepatan pembangunan. Salah satu agenda utama yang dibahas adalah menghidupkan kembali perjuangan pembentukan provinsi baru di wilayah pesisir Riau.
Anggota panitia, Bastian Atah Bob, mengatakan persiapan forum telah dilakukan sejak sepekan terakhir dengan mengundang berbagai tokoh dan perwakilan masyarakat.
"Sebagian besar tokoh yang diundang telah menyatakan kesediaannya untuk hadir. Forum ini menjadi ruang musyawarah untuk menyatukan aspirasi masyarakat pesisir," ujarnya.
Dalam forum tersebut, panitia menjadwalkan pemaparan naskah studi kelayakan mengenai pembentukan provinsi baru di wilayah pesisir Riau. Paparan itu diharapkan menjadi dasar bagi seluruh peserta untuk membangun kesepahaman sekaligus menyusun langkah perjuangan secara bersama-sama.
Apabila forum menyepakati kelanjutan perjuangan pembentukan provinsi baru, peserta akan membentuk panitia kerja beserta tim formatur yang bertugas menyusun tahapan berikutnya. Forum juga akan membahas usulan nama provinsi baru serta calon ibu kota yang akan diajukan.
Gagasan pemekaran wilayah ini dinilai sebagai salah satu alternatif untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sekaligus mendorong percepatan pembangunan dan pengelolaan potensi ekonomi di kawasan pesisir Riau.
Melalui forum tersebut, para tokoh berharap lahir kesepakatan bersama yang menjadi pijakan awal perjuangan aspirasi masyarakat pesisir secara lebih terarah, terorganisasi, dan berkelanjutan. Seluruh keputusan nantinya akan ditempuh melalui mekanisme musyawarah dengan mengedepankan kepentingan masyarakat luas. (ckc)