JAKARTA-Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menutup secara permanen 833 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keputusan tersebut diambil setelah ditemukan berbagai pelanggaran serius terkait standar kebersihan, sanitasi, hingga kualitas makanan yang dinilai berisiko terhadap keselamatan penerima manfaat.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah menjaga mutu layanan dalam Program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, keselamatan dan kesehatan anak-anak menjadi prioritas utama sehingga tidak ada toleransi terhadap dapur yang tidak memenuhi standar operasional.
"Taruhannya adalah nyawa. Karena itu, dapur yang tidak memenuhi standar langsung kami hentikan operasionalnya," ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Senin (27/7/2026).
Ia menjelaskan, sebanyak 833 dapur yang dihentikan operasinya tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Rinciannya, 98 dapur berada di Sumatera, 311 dapur di Jawa dan Madura, serta 424 dapur lainnya tersebar di Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku hingga Papua.
Berbeda dengan mekanisme sebelumnya, Sudaryono memastikan penutupan kali ini bersifat permanen. Seluruh dapur yang terbukti melanggar tidak lagi menerima pembayaran maupun kompensasi dari pemerintah.
Menurutnya, sebagian besar pelanggaran berkaitan dengan buruknya penerapan higienitas dan sanitasi, kualitas makanan yang tidak sesuai standar, sistem pengelolaan limbah yang tidak memadai, hingga adanya potensi keracunan pangan. Padahal, pengelola telah diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan sebelum keputusan penutupan diambil.
"Kami sudah memberikan waktu untuk memenuhi seluruh persyaratan. Namun, bagi yang tetap tidak mampu memenuhi standar, operasionalnya kami hentikan secara permanen," tegasnya.
Meski ratusan dapur dihentikan, BGN memastikan distribusi makanan bergizi kepada para siswa tetap berjalan tanpa gangguan. Untuk menjamin keberlanjutan program, kapasitas pelayanan akan dialihkan ke dapur SPPG lain yang berada di sekitar wilayah terdampak sehingga penerima manfaat tetap memperoleh layanan.
Sudaryono menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berorientasi pada pembagian makanan, tetapi juga memastikan setiap menu memenuhi kebutuhan gizi sesuai standar yang telah ditetapkan.
Ia menambahkan, kualitas makanan, keamanan pangan, serta manfaat gizi merupakan tolok ukur utama keberhasilan program nasional tersebut. Selain meningkatkan kualitas kesehatan anak, pemerintah juga ingin memastikan program ini mampu mendorong perputaran ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku usaha dan penyedia bahan pangan di daerah.
Dengan penutupan ratusan dapur yang tidak memenuhi standar, BGN berharap kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis semakin terjaga serta mampu memberikan manfaat maksimal bagi jutaan pelajar di seluruh Indonesia.(*)
JAKARTA-Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menutup secara permanen 833 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keputusan tersebut diambil setelah ditemukan berbagai pelanggaran serius terkait standar kebersihan, sanitasi, hingga kualitas makanan yang dinilai berisiko terhadap keselamatan penerima manfaat.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah menjaga mutu layanan dalam Program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, keselamatan dan kesehatan anak-anak menjadi prioritas utama sehingga tidak ada toleransi terhadap dapur yang tidak memenuhi standar operasional.
"Taruhannya adalah nyawa. Karena itu, dapur yang tidak memenuhi standar langsung kami hentikan operasionalnya," ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Senin (27/7/2026).
Ia menjelaskan, sebanyak 833 dapur yang dihentikan operasinya tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Rinciannya, 98 dapur berada di Sumatera, 311 dapur di Jawa dan Madura, serta 424 dapur lainnya tersebar di Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku hingga Papua.
Berbeda dengan mekanisme sebelumnya, Sudaryono memastikan penutupan kali ini bersifat permanen. Seluruh dapur yang terbukti melanggar tidak lagi menerima pembayaran maupun kompensasi dari pemerintah.
Menurutnya, sebagian besar pelanggaran berkaitan dengan buruknya penerapan higienitas dan sanitasi, kualitas makanan yang tidak sesuai standar, sistem pengelolaan limbah yang tidak memadai, hingga adanya potensi keracunan pangan. Padahal, pengelola telah diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan sebelum keputusan penutupan diambil.
"Kami sudah memberikan waktu untuk memenuhi seluruh persyaratan. Namun, bagi yang tetap tidak mampu memenuhi standar, operasionalnya kami hentikan secara permanen," tegasnya.
Meski ratusan dapur dihentikan, BGN memastikan distribusi makanan bergizi kepada para siswa tetap berjalan tanpa gangguan. Untuk menjamin keberlanjutan program, kapasitas pelayanan akan dialihkan ke dapur SPPG lain yang berada di sekitar wilayah terdampak sehingga penerima manfaat tetap memperoleh layanan.
Sudaryono menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berorientasi pada pembagian makanan, tetapi juga memastikan setiap menu memenuhi kebutuhan gizi sesuai standar yang telah ditetapkan.
Ia menambahkan, kualitas makanan, keamanan pangan, serta manfaat gizi merupakan tolok ukur utama keberhasilan program nasional tersebut. Selain meningkatkan kualitas kesehatan anak, pemerintah juga ingin memastikan program ini mampu mendorong perputaran ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku usaha dan penyedia bahan pangan di daerah.
Dengan penutupan ratusan dapur yang tidak memenuhi standar, BGN berharap kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis semakin terjaga serta mampu memberikan manfaat maksimal bagi jutaan pelajar di seluruh Indonesia.(*)