JAKARTA-Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi lembaga dengan alokasi anggaran terbesar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp240,2 triliun untuk BGN. Anggaran tersebut terutama berkaitan dengan pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun, besarnya pagu anggaran belum berarti seluruh dana akan terealisasi sebagai belanja pada akhir tahun anggaran.
Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, dikutip dari tribunpekanbaru, menilai realisasi belanja BGN pada 2027 berpeluang kembali berada di bawah pagu. Perkiraan itu mengacu pada pola penyerapan anggaran BGN dalam dua tahun sebelumnya.
Pada 2025, BGN memperoleh pagu sekitar Rp71 triliun. Dari jumlah tersebut, realisasi belanjanya tercatat Rp51,59 triliun atau sekitar 72,66 persen.
Pola serupa terlihat pada 2026. BGN mendapat alokasi Rp268 triliun, sementara realisasi belanjanya hingga periode yang disebutkan mencapai sekitar Rp214 triliun atau 74,83 persen.
Dengan pola tersebut, Awalil menilai realisasi BGN pada 2027 tidak otomatis mencapai seluruh pagu Rp240,2 triliun.
Di sisi lain, besarnya pagu dalam RAPBN tidak selalu menjadi batas akhir realisasi belanja. Awalil mencontohkan Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada 2025.
Ketika itu, Kemhan mendapat alokasi Rp166,26 triliun. Namun, realisasi belanjanya mencapai Rp348,94 triliun atau sekitar 209,87 persen dari pagu awal.
Karena itu, posisi lembaga dengan belanja terbesar pada 2027 masih berpotensi berubah ketika APBN telah berjalan.
Menurut Awalil, Kemhan kemungkinan kembali menjadi institusi dengan realisasi belanja terbesar pada 2027. Dalam dua tahun sebelumnya, Kemhan menjadi salah satu kementerian dengan belanja terbesar.
Anggaran BGN Sempat Disebut Rp480 Triliun
Besaran anggaran BGN dalam RAPBN 2027 sebelumnya sempat menimbulkan perhatian setelah muncul angka Rp480 triliun dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL).
Angka tersebut kemudian diklarifikasi pemerintah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, angka yang tercantum dalam RAPBN 2027 untuk BGN adalah sekitar Rp240 triliun, bukan Rp480 triliun.
Ia menyebut angka Rp480 triliun kemungkinan muncul akibat kesalahan penulisan dalam dokumen.
Meski demikian, angka Rp240,2 triliun yang tercantum dalam RAPBN 2027 masih belum final.
RAPBN masih harus dibahas bersama DPR RI sebelum ditetapkan menjadi APBN. Karena itu, pagu masing-masing kementerian dan lembaga masih dapat mengalami perubahan.
Besarnya anggaran BGN juga menjadi perhatian karena pemerintah terus memperluas pelaksanaan program MBG.
Tantangan berikutnya bukan hanya memastikan ketersediaan anggaran, tetapi juga memastikan penyerapan dana berjalan efektif, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan pagu mencapai Rp240 triliun, kinerja BGN pada 2027 akan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas belanja pemerintah di sektor gizi dan pembangunan sumber daya manusia.(*)
JAKARTA-Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi lembaga dengan alokasi anggaran terbesar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp240,2 triliun untuk BGN. Anggaran tersebut terutama berkaitan dengan pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun, besarnya pagu anggaran belum berarti seluruh dana akan terealisasi sebagai belanja pada akhir tahun anggaran.
Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, dikutip dari tribunpekanbaru, menilai realisasi belanja BGN pada 2027 berpeluang kembali berada di bawah pagu. Perkiraan itu mengacu pada pola penyerapan anggaran BGN dalam dua tahun sebelumnya.
Pada 2025, BGN memperoleh pagu sekitar Rp71 triliun. Dari jumlah tersebut, realisasi belanjanya tercatat Rp51,59 triliun atau sekitar 72,66 persen.
Pola serupa terlihat pada 2026. BGN mendapat alokasi Rp268 triliun, sementara realisasi belanjanya hingga periode yang disebutkan mencapai sekitar Rp214 triliun atau 74,83 persen.
Dengan pola tersebut, Awalil menilai realisasi BGN pada 2027 tidak otomatis mencapai seluruh pagu Rp240,2 triliun.
Di sisi lain, besarnya pagu dalam RAPBN tidak selalu menjadi batas akhir realisasi belanja. Awalil mencontohkan Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada 2025.
Ketika itu, Kemhan mendapat alokasi Rp166,26 triliun. Namun, realisasi belanjanya mencapai Rp348,94 triliun atau sekitar 209,87 persen dari pagu awal.
Karena itu, posisi lembaga dengan belanja terbesar pada 2027 masih berpotensi berubah ketika APBN telah berjalan.
Menurut Awalil, Kemhan kemungkinan kembali menjadi institusi dengan realisasi belanja terbesar pada 2027. Dalam dua tahun sebelumnya, Kemhan menjadi salah satu kementerian dengan belanja terbesar.
Anggaran BGN Sempat Disebut Rp480 Triliun
Besaran anggaran BGN dalam RAPBN 2027 sebelumnya sempat menimbulkan perhatian setelah muncul angka Rp480 triliun dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL).
Angka tersebut kemudian diklarifikasi pemerintah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, angka yang tercantum dalam RAPBN 2027 untuk BGN adalah sekitar Rp240 triliun, bukan Rp480 triliun.
Ia menyebut angka Rp480 triliun kemungkinan muncul akibat kesalahan penulisan dalam dokumen.
Meski demikian, angka Rp240,2 triliun yang tercantum dalam RAPBN 2027 masih belum final.
RAPBN masih harus dibahas bersama DPR RI sebelum ditetapkan menjadi APBN. Karena itu, pagu masing-masing kementerian dan lembaga masih dapat mengalami perubahan.
Besarnya anggaran BGN juga menjadi perhatian karena pemerintah terus memperluas pelaksanaan program MBG.
Tantangan berikutnya bukan hanya memastikan ketersediaan anggaran, tetapi juga memastikan penyerapan dana berjalan efektif, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan pagu mencapai Rp240 triliun, kinerja BGN pada 2027 akan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas belanja pemerintah di sektor gizi dan pembangunan sumber daya manusia.(*)