PEKANBARU-Pemerintah Provinsi Riau mendukung pembentukan satuan tugas (satgas) khusus untuk mengawasi sekaligus menindak dugaan penyalahgunaan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di wilayah tersebut.
Pembentukan satgas ini mendapat dukungan dari Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto. Langkah tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah merespons persoalan antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
SF Hariyanto mengatakan, penanganan persoalan distribusi solar membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Karena itu, satgas nantinya diharapkan melibatkan pemerintah daerah bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Saya mendukung penuh pembentukan satgas ini,” ujar SF Hariyanto.
Menurut dia, sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum diperlukan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan. Pengawasan juga diarahkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam proses distribusi hingga sampai kepada masyarakat yang berhak.
Gagasan pembentukan satgas sebelumnya disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Riau, Manahara Napitupulu. Ia mendorong agar pemerintah tidak menunda langkah tersebut menyusul keluhan masyarakat mengenai sulitnya mendapatkan solar bersubsidi.
Manahara menilai keberadaan satgas diperlukan untuk melakukan pengawasan secara lebih terpadu terhadap distribusi solar. Terlebih, antrean kendaraan di sejumlah SPBU dinilai telah menimbulkan persoalan lain, termasuk gangguan terhadap kelancaran lalu lintas.
Pemprov Riau juga telah mengambil langkah lain dengan mengajukan penambahan kuota solar bersubsidi kepada pemerintah pusat. Penambahan kuota tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengurangi tekanan terhadap ketersediaan BBM di lapangan.
SF Hariyanto menegaskan pemerintah akan terus mencari solusi agar distribusi solar kembali berjalan normal. Selain memastikan ketersediaan pasokan, pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi juga akan diperkuat.
Melalui koordinasi antara pemerintah, TNI, Polri, dan unsur Forkopimda, pemerintah berharap persoalan kelangkaan serta dugaan penyalahgunaan distribusi solar dapat ditangani secara lebih terukur.(*)
PEKANBARU-Pemerintah Provinsi Riau mendukung pembentukan satuan tugas (satgas) khusus untuk mengawasi sekaligus menindak dugaan penyalahgunaan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di wilayah tersebut.
Pembentukan satgas ini mendapat dukungan dari Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto. Langkah tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah merespons persoalan antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
SF Hariyanto mengatakan, penanganan persoalan distribusi solar membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Karena itu, satgas nantinya diharapkan melibatkan pemerintah daerah bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Saya mendukung penuh pembentukan satgas ini,” ujar SF Hariyanto.
Menurut dia, sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum diperlukan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan. Pengawasan juga diarahkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam proses distribusi hingga sampai kepada masyarakat yang berhak.
Gagasan pembentukan satgas sebelumnya disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Riau, Manahara Napitupulu. Ia mendorong agar pemerintah tidak menunda langkah tersebut menyusul keluhan masyarakat mengenai sulitnya mendapatkan solar bersubsidi.
Manahara menilai keberadaan satgas diperlukan untuk melakukan pengawasan secara lebih terpadu terhadap distribusi solar. Terlebih, antrean kendaraan di sejumlah SPBU dinilai telah menimbulkan persoalan lain, termasuk gangguan terhadap kelancaran lalu lintas.
Pemprov Riau juga telah mengambil langkah lain dengan mengajukan penambahan kuota solar bersubsidi kepada pemerintah pusat. Penambahan kuota tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengurangi tekanan terhadap ketersediaan BBM di lapangan.
SF Hariyanto menegaskan pemerintah akan terus mencari solusi agar distribusi solar kembali berjalan normal. Selain memastikan ketersediaan pasokan, pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi juga akan diperkuat.
Melalui koordinasi antara pemerintah, TNI, Polri, dan unsur Forkopimda, pemerintah berharap persoalan kelangkaan serta dugaan penyalahgunaan distribusi solar dapat ditangani secara lebih terukur.(*)