PEKANBARUTV
PILIH DAERAH
- Riau
- Pekanbaru
- Kampar
- Kuantan Singingi
- Pelalawan
- Indragiri Hilir
- Indragiri Hulu
- Rokan Hulu
- Rokan Hilir
- Dumai
- Bengkalis
- Meranti
- Siak
Informasi PekanbaruTV
PEKANBARU- Salim Aktar akhirnya ditahan penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan dana Participating Interest (PI) 10 persen PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPRH), Jumat (6/11/2026).
Penahanan dilakukan setelah Salim memenuhi panggilan penyidik yang sebelumnya sempat diabaikan. Ia tiba di Kantor Kejati Riau sekitar pukul 13.00 WIB dengan didampingi penasihat hukum.
Salim menjalani pemeriksaan selama kurang lebih dua setengah jam. Setelah itu, penyidik langsung melakukan penahanan dan menitipkannya di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Sialang Bungkuk, Pekanbaru.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) dan Humas Kejati Riau, Zikrullah, membenarkan penahanan tersebut. Ia menyebut Salim diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka sebelum dibawa ke rutan.
Menurut Zikrullah, masa penahanan awal berlangsung selama 20 hari, terhitung sejak 6 November 2026.
Salim menjadi tersangka kesembilan yang ditahan dalam pengembangan penyidikan dugaan korupsi pengelolaan dana PI 10 persen PT SPRH.
Sebelum memenuhi panggilan penyidik, Salim sempat tidak hadir dalam pemeriksaan yang dijadwalkan pada 22 Oktober 2026. Ketidakhadirannya membuat penyidik melakukan penelusuran terhadap keberadaannya hingga ke Medan, Sumatera Utara.
Setelah keberadaannya ditelusuri, Salim akhirnya datang ke Kejati Riau untuk memenuhi panggilan pemeriksaan kedua.
Dalam perkara ini, Salim termasuk satu dari sembilan tersangka baru yang diumumkan Kejati Riau pada 6 Agustus 2026. Ia diduga terlibat dalam perkara tersebut saat menjabat sebagai Ketua Tim Studi Kelayakan dari Universitas Prima Indonesia (UNPRI).
Usai penahanan, penyidik masih melanjutkan proses penyidikan dengan melengkapi berkas perkara, termasuk dokumen administrasi dan alat bukti.
Kejati Riau menargetkan pemberkasan dapat segera dirampungkan agar perkara tersebut bisa dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan.
Zikrullah berharap proses penyelesaian berkas berjalan lancar sehingga kasus dugaan korupsi dana PI 10 persen PT SPRH dapat segera memasuki tahap persidangan.
PEKANBARU- Salim Aktar akhirnya ditahan penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan dana Participating Interest (PI) 10 persen PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPRH), Jumat (6/11/2026).
Penahanan dilakukan setelah Salim memenuhi panggilan penyidik yang sebelumnya sempat diabaikan. Ia tiba di Kantor Kejati Riau sekitar pukul 13.00 WIB dengan didampingi penasihat hukum.
Salim menjalani pemeriksaan selama kurang lebih dua setengah jam. Setelah itu, penyidik langsung melakukan penahanan dan menitipkannya di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Sialang Bungkuk, Pekanbaru.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) dan Humas Kejati Riau, Zikrullah, membenarkan penahanan tersebut. Ia menyebut Salim diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka sebelum dibawa ke rutan.
Menurut Zikrullah, masa penahanan awal berlangsung selama 20 hari, terhitung sejak 6 November 2026.
Salim menjadi tersangka kesembilan yang ditahan dalam pengembangan penyidikan dugaan korupsi pengelolaan dana PI 10 persen PT SPRH.
Sebelum memenuhi panggilan penyidik, Salim sempat tidak hadir dalam pemeriksaan yang dijadwalkan pada 22 Oktober 2026. Ketidakhadirannya membuat penyidik melakukan penelusuran terhadap keberadaannya hingga ke Medan, Sumatera Utara.
Setelah keberadaannya ditelusuri, Salim akhirnya datang ke Kejati Riau untuk memenuhi panggilan pemeriksaan kedua.
Dalam perkara ini, Salim termasuk satu dari sembilan tersangka baru yang diumumkan Kejati Riau pada 6 Agustus 2026. Ia diduga terlibat dalam perkara tersebut saat menjabat sebagai Ketua Tim Studi Kelayakan dari Universitas Prima Indonesia (UNPRI).
Usai penahanan, penyidik masih melanjutkan proses penyidikan dengan melengkapi berkas perkara, termasuk dokumen administrasi dan alat bukti.
Kejati Riau menargetkan pemberkasan dapat segera dirampungkan agar perkara tersebut bisa dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan.
Zikrullah berharap proses penyelesaian berkas berjalan lancar sehingga kasus dugaan korupsi dana PI 10 persen PT SPRH dapat segera memasuki tahap persidangan.