JAKARTA - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI membuka babak baru perebutan kursi RI-2. Presiden Prabowo Subianto kini memegang peran strategis dalam menentukan siapa yang bakal mendampingi dirinya hingga akhir masa jabatan 2029.

Namun, kursi Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran tidak bisa langsung diisi oleh pejabat lain. Konstitusi mengatur mekanisme khusus, yakni melalui pemilihan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan tidak ada pejabat yang otomatis menggantikan posisi Wakil Presiden apabila pemegang jabatan tersebut mengundurkan diri.

"Yang berhenti sekarang Wakil Presiden. Tidak bisa digantikan siapa-siapa, kecuali dilakukan melalui pemilihan," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Penjelasan Yusril sekaligus mempertegas perbedaan mekanisme pergantian Presiden dan Wakil Presiden. Ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 1998, Wakil Presiden BJ Habibie otomatis naik menjadi Presiden.

Namun, mekanisme tersebut tidak berlaku apabila yang mengundurkan diri adalah Wakil Presiden. Tidak ada pejabat negara, termasuk menteri atau pimpinan lembaga, yang secara otomatis berhak menduduki kursi RI-2.

Prabowo Ajukan Dua Nama, MPR yang Memilih

Mengacu Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Dengan demikian, penentuan pengganti Gibran tidak dilakukan melalui pemilihan umum langsung oleh rakyat. Kewenangan pemilihan berada di tangan MPR, yang terdiri atas anggota DPR dan DPD.

Prosesnya diawali dengan MPR menindaklanjuti pengunduran diri Gibran dan menyatakan terjadinya kekosongan jabatan Wakil Presiden. Selanjutnya, pimpinan MPR menyampaikan pemberitahuan resmi kepada Presiden.

Setelah menerima surat permintaan dari MPR, Presiden Prabowo harus mengajukan dua nama calon Wakil Presiden untuk dipilih oleh majelis.

Ketua MPR Ahmad Muzani, Kamis (12/11/2026), menyebut Presiden memiliki waktu 14 hari sejak surat permintaan MPR diterbitkan untuk menyampaikan dua nama tersebut.

Sementara itu, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menyelenggarakan sidang dan memilih Wakil Presiden definitif.

Yusril menegaskan, mekanisme tersebut merupakan konsekuensi konstitusional dari kekosongan jabatan Wakil Presiden. Karena itu, proses pergantian Gibran sepenuhnya mengikuti ketentuan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait.

Parpol Mulai Membidik Kursi RI-2

Di luar mekanisme konstitusional, pengunduran diri Gibran juga membuka ruang pertarungan politik baru di lingkaran kekuasaan Prabowo.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai kekosongan kursi Wakil Presiden berpotensi menjadi momentum bagi partai politik untuk memperjuangkan kader terbaiknya.

Bagi partai politik, kesempatan mengisi posisi Wakil Presiden melalui mekanisme MPR merupakan peluang politik yang sangat strategis. Apalagi, masa jabatan yang tersisa masih sekitar tiga tahun.

"Bagi partai politik, ini momentum langka yang tentu tidak mungkin dilewatkan. Menjadi Wakil Presiden melalui pemilu bukan perkara mudah. Jika ada kesempatan mengisi posisi tersebut untuk sisa masa jabatan sekitar tiga tahun, ini bukan hanya pencapaian tinggi dalam karier politik seseorang, tetapi juga memberikan keuntungan politik bagi partai pengusungnya," papar Arifki dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip dari BBC News Indonesia.

Menurutnya, kursi Wakil Presiden bukan sekadar posisi pendamping Presiden. Jabatan tersebut memiliki nilai strategis dalam memperkuat pengaruh partai politik di pemerintahan sekaligus menentukan keseimbangan kekuatan koalisi.

Dalam konfigurasi politik saat ini, PDI Perjuangan dinilai memiliki peluang untuk meningkatkan posisi tawarnya apabila Prabowo membutuhkan dukungan politik yang lebih luas, termasuk dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan kekuatan di DPR.

Namun, mengakomodasi satu partai belum tentu menyelesaikan persoalan. Partai-partai yang selama ini menjadi bagian dari koalisi pemerintahan juga memiliki kepentingan dan ambisi politik masing-masing.

Sejumlah tokoh pimpinan partai pendukung pemerintah yang memiliki posisi strategis antara lain Muhaimin Iskandar, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Zulkifli Hasan, dan Bahlil Lahadalia.

Kondisi tersebut membuat Prabowo harus berhitung cermat. Salah menentukan figur berpotensi memunculkan ketidakpuasan di antara partai-partai pendukung pemerintah.

"Persoalannya bukan kekurangan kandidat, tetapi bagaimana Prabowo menentukan figur yang bisa menjaga keseimbangan antara kepentingan partai, stabilitas koalisi, dan efektivitas pemerintahan," jelas Arifki.

Nama Lingkaran Hambalang Ikut Diperhitungkan

Arifki juga melihat kemungkinan Prabowo tidak sepenuhnya mengikuti rekomendasi partai-partai politik dalam menentukan calon pengganti Gibran.

Jika komunikasi dan kompromi politik antarpimpinan partai tidak menemukan titik temu, Presiden berpeluang mempertimbangkan figur yang berasal dari lingkaran dekatnya sendiri.

Beberapa nama yang disebut berpotensi masuk dalam kalkulasi politik tersebut di antaranya Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Selain itu, nama Sudaryono juga dapat menjadi salah satu figur yang diperhitungkan dalam dinamika internal Gerindra.

Meski demikian, nama-nama tersebut masih sebatas kemungkinan dan analisis politik, bukan daftar resmi calon Wakil Presiden yang telah diajukan Presiden.

Arifki mengingatkan, apabila Prabowo lebih memilih figur dari lingkaran dekatnya, Presiden tetap harus mempertimbangkan kepentingan partai-partai koalisi agar tidak memunculkan ketegangan baru.

"Namun, konsekuensinya, partai-partai koalisi lain juga perlu mendapatkan ruang dan pertimbangan politik yang proporsional," ungkapnya.

Pada akhirnya, pergantian Gibran bukan sekadar persoalan mencari sosok pengganti untuk mengisi kursi kosong Wakil Presiden.

Lebih dari itu, proses ini menjadi ujian bagi kemampuan Prabowo mengelola keseimbangan kekuasaan, merawat soliditas koalisi, sekaligus memastikan pemerintahan tetap berjalan efektif hingga akhir masa jabatan.

Kini, perhatian politik tertuju kepada Prabowo. Dua nama yang akan diajukannya ke MPR bukan hanya menentukan siapa pendamping Presiden berikutnya, tetapi juga berpotensi mengubah peta kekuatan politik nasional. (*)