JAKARTA-Presiden Prabowo Subianto mengungkap persoalan pemenuhan persyaratan pendidikan sebagai salah satu latar belakang keputusan Gibran Rakabuming Raka mengakhiri masa jabatannya sebagai Wakil Presiden RI.

Menurut Prabowo, persoalan tersebut berkaitan dengan perbedaan sistem pendidikan di luar negeri dan ketentuan pendidikan yang berlaku di Indonesia. Kondisi itu kemudian menjadi salah satu pertimbangan Gibran untuk mengajukan pengunduran diri.

Prabowo menyampaikan hal tersebut saat memberikan keterangan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Ia mengatakan, keputusan Gibran diambil dengan mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara.

Kepala Negara menjelaskan bahwa Gibran selama ini merasa telah mengikuti proses pendidikan secara benar ketika menempuh pendidikan di luar negeri. Namun, proses tersebut memiliki mekanisme yang berbeda dengan sistem pendidikan nasional.

Prabowo juga mengacu pada sejumlah keputusan hukum yang telah terbit terkait polemik persyaratan pendidikan mantan calon wakil presiden tersebut.

Ia menilai terdapat persoalan dalam pemenuhan ketentuan yang menjadi bagian dari persyaratan konstitusional di Indonesia.

Persoalan ijazah Gibran sendiri telah menjadi perdebatan publik sejak pencalonannya dalam Pilpres 2024. Sejumlah gugatan kemudian diajukan ke lembaga peradilan untuk mempersoalkan dokumen dan persyaratan pendidikan yang digunakan Gibran.

Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang diputus pada 5 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan ijazah SMA Gibran dalam pertimbangan putusannya.

Kemudian, pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran.

Rangkaian persoalan tersebut turut menjadi perhatian dalam perkembangan politik nasional hingga akhirnya Gibran menyampaikan keputusan untuk mundur dari jabatan wakil presiden.

MPR Siapkan Pengisian Jabatan Wapres

Setelah menerima surat pengunduran diri Gibran, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyatakan posisi wakil presiden kini mengalami kekosongan.

Ketua MPR Ahmad Muzani dikutip dari kompas.com menjelaskan, lembaganya memiliki batas waktu maksimal 60 hari untuk memproses pengisian jabatan yang ditinggalkan Gibran.

Pernyataan itu disampaikan Muzani setelah menerima surat pengunduran diri tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Muzani menegaskan, terhitung sejak hari pengunduran diri diterima, jabatan wakil presiden berada dalam kondisi kosong hingga proses pengisian dilakukan.

Dengan adanya perubahan tersebut, perhatian kini tertuju pada langkah MPR dalam menentukan pengganti Gibran. Proses selanjutnya akan mengikuti mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.(*)