PEKANBARUTV
PILIH DAERAH
- Riau
- Pekanbaru
- Kampar
- Kuantan Singingi
- Pelalawan
- Indragiri Hilir
- Indragiri Hulu
- Rokan Hulu
- Rokan Hilir
- Dumai
- Bengkalis
- Meranti
- Siak
Informasi PekanbaruTV
PEKANBARU-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam APBD 2027. Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), evaluasi kinerja badan usaha milik daerah (BUMD), serta percepatan realisasi belanja sejak awal tahun.
Sekretaris Daerah (Sekda) Riau, Syahrial Abdi, mengatakan optimalisasi PAD menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Riau 2027 bersama DPRD Riau.
Hal itu disampaikannya usai mengikuti Rapat Paripurna Jawaban Kepala Daerah terhadap Pandangan Umum Fraksi atas Ranperda APBD Riau 2027 di Gedung DPRD Riau, Kamis (12/11/2026).
Syahrial mengatakan, Pemprov Riau sependapat dengan sejumlah masukan fraksi DPRD, terutama terkait peningkatan pendapatan daerah, evaluasi BUMD, serta upaya mengejar target penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
"Di antaranya kita harus optimalkan lagi pendapatan asli daerah, kita harus evaluasi BUMD, kejar target PAD khususnya di pajak bahan bakar kendaraan," kata Syahrial.
Selain menggenjot penerimaan dari sumber PAD, Pemprov Riau juga berupaya menagih dana transfer dari pemerintah pusat yang hingga kini belum disalurkan.
Menurut Syahrial, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD diperlukan untuk menyepakati arah kebijakan anggaran serta memastikan program pembangunan pada 2027 berjalan sesuai prioritas.
Dalam penyusunan APBD tahun depan, Pemprov Riau memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), penguatan layanan kesehatan, serta pemenuhan standar pelayanan minimal.
Ia menyebutkan, kondisi fiskal Riau pada 2027 diperkirakan sedikit lebih leluasa dibandingkan tahun anggaran 2026. Kondisi tersebut diharapkan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menjalankan berbagai program prioritas.
Di sisi lain, Pemprov Riau juga menargetkan APBD 2027 dapat segera ditetapkan. Dengan begitu, proses pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme lelang dini dapat dimulai lebih awal.
Percepatan tersebut dinilai penting karena Februari 2027 sudah memasuki bulan Ramadan. Pemerintah berharap belanja daerah dapat direalisasikan sejak awal tahun sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
"Uang APBD bisa ngucur segera di awal Januari, bisa dinikmati masyarakat dan tentunya ada perputaran ekonomi nanti di masyarakat," ujarnya.(*)
PEKANBARU-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam APBD 2027. Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), evaluasi kinerja badan usaha milik daerah (BUMD), serta percepatan realisasi belanja sejak awal tahun.
Sekretaris Daerah (Sekda) Riau, Syahrial Abdi, mengatakan optimalisasi PAD menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Riau 2027 bersama DPRD Riau.
Hal itu disampaikannya usai mengikuti Rapat Paripurna Jawaban Kepala Daerah terhadap Pandangan Umum Fraksi atas Ranperda APBD Riau 2027 di Gedung DPRD Riau, Kamis (12/11/2026).
Syahrial mengatakan, Pemprov Riau sependapat dengan sejumlah masukan fraksi DPRD, terutama terkait peningkatan pendapatan daerah, evaluasi BUMD, serta upaya mengejar target penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
"Di antaranya kita harus optimalkan lagi pendapatan asli daerah, kita harus evaluasi BUMD, kejar target PAD khususnya di pajak bahan bakar kendaraan," kata Syahrial.
Selain menggenjot penerimaan dari sumber PAD, Pemprov Riau juga berupaya menagih dana transfer dari pemerintah pusat yang hingga kini belum disalurkan.
Menurut Syahrial, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD diperlukan untuk menyepakati arah kebijakan anggaran serta memastikan program pembangunan pada 2027 berjalan sesuai prioritas.
Dalam penyusunan APBD tahun depan, Pemprov Riau memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), penguatan layanan kesehatan, serta pemenuhan standar pelayanan minimal.
Ia menyebutkan, kondisi fiskal Riau pada 2027 diperkirakan sedikit lebih leluasa dibandingkan tahun anggaran 2026. Kondisi tersebut diharapkan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menjalankan berbagai program prioritas.
Di sisi lain, Pemprov Riau juga menargetkan APBD 2027 dapat segera ditetapkan. Dengan begitu, proses pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme lelang dini dapat dimulai lebih awal.
Percepatan tersebut dinilai penting karena Februari 2027 sudah memasuki bulan Ramadan. Pemerintah berharap belanja daerah dapat direalisasikan sejak awal tahun sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
"Uang APBD bisa ngucur segera di awal Januari, bisa dinikmati masyarakat dan tentunya ada perputaran ekonomi nanti di masyarakat," ujarnya.(*)