PEKANBARUTV
PILIH DAERAH
- Riau
- Pekanbaru
- Kampar
- Kuantan Singingi
- Pelalawan
- Indragiri Hilir
- Indragiri Hulu
- Rokan Hulu
- Rokan Hilir
- Dumai
- Bengkalis
- Meranti
- Siak
Informasi PekanbaruTV
JAKARTA-Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkap sejumlah poin dalam surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden.
Menurut Yusril, surat yang ditujukan kepada Presiden dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tersebut tergolong singkat. Masing-masing surat hanya memuat lima paragraf.
Yusril mengatakan dirinya telah membaca salinan surat yang disampaikan Gibran. Dalam surat itu, Gibran secara tegas menyatakan keinginan untuk berhenti dari jabatan Wakil Presiden atas kemauan sendiri.
"Satu surat disampaikan kepada Presiden dan satu surat disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Saya sudah membaca kopi dari surat itu," kata Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Selain menyampaikan keputusan mundur, Gibran juga meminta MPR memproses pengunduran dirinya sesuai ketentuan konstitusi.
Yusril menyebut surat tersebut merujuk pada Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Pasal itu mengatur mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan.
Berdasarkan ketentuan tersebut, MPR harus menggelar sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Terkait alasan pengunduran diri, Yusril menyebut Gibran mencantumkan pertimbangan pribadi. Keputusan tersebut juga tidak terlepas dari perkembangan situasi politik serta berbagai pandangan yang muncul di tengah masyarakat.
Menurut Yusril, suara masyarakat menjadi salah satu hal yang diperhatikan Gibran sebelum mengambil keputusan tersebut.
"Jadi alasannya memang alasan pribadi, alasan memandang juga suara-suara yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dan disimak dengan baik oleh Pak Wapres. Itu menjadi alasan untuk mengundurkan diri," ujarnya.
Yusril kembali menegaskan bahwa surat pengunduran diri tersebut disusun secara sederhana dan hanya terdiri dari lima paragraf. Meski singkat, surat itu memuat pernyataan pengunduran diri Gibran sekaligus permintaan agar MPR menindaklanjutinya berdasarkan aturan konstitusi.
JAKARTA-Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkap sejumlah poin dalam surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden.
Menurut Yusril, surat yang ditujukan kepada Presiden dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tersebut tergolong singkat. Masing-masing surat hanya memuat lima paragraf.
Yusril mengatakan dirinya telah membaca salinan surat yang disampaikan Gibran. Dalam surat itu, Gibran secara tegas menyatakan keinginan untuk berhenti dari jabatan Wakil Presiden atas kemauan sendiri.
"Satu surat disampaikan kepada Presiden dan satu surat disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Saya sudah membaca kopi dari surat itu," kata Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Selain menyampaikan keputusan mundur, Gibran juga meminta MPR memproses pengunduran dirinya sesuai ketentuan konstitusi.
Yusril menyebut surat tersebut merujuk pada Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Pasal itu mengatur mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan.
Berdasarkan ketentuan tersebut, MPR harus menggelar sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Terkait alasan pengunduran diri, Yusril menyebut Gibran mencantumkan pertimbangan pribadi. Keputusan tersebut juga tidak terlepas dari perkembangan situasi politik serta berbagai pandangan yang muncul di tengah masyarakat.
Menurut Yusril, suara masyarakat menjadi salah satu hal yang diperhatikan Gibran sebelum mengambil keputusan tersebut.
"Jadi alasannya memang alasan pribadi, alasan memandang juga suara-suara yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dan disimak dengan baik oleh Pak Wapres. Itu menjadi alasan untuk mengundurkan diri," ujarnya.
Yusril kembali menegaskan bahwa surat pengunduran diri tersebut disusun secara sederhana dan hanya terdiri dari lima paragraf. Meski singkat, surat itu memuat pernyataan pengunduran diri Gibran sekaligus permintaan agar MPR menindaklanjutinya berdasarkan aturan konstitusi.