JAKARTA - Tak sampai 20 menit berada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka langsung meninggalkan Gedung MPR RI setelah menyerahkan surat pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden, Kamis (12/11/2026).

Berdasarkan pantauan di lokasi, Gibran tiba sekitar pukul 11.15 WIB. Setelah bertemu pimpinan MPR di ruang pimpinan, putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu keluar dari gedung sekitar pukul 11.34 WIB.

Artinya, Gibran hanya menghabiskan waktu sekitar 19 menit di Gedung Parlemen untuk menyampaikan surat pengunduran dirinya.

Gibran terlihat keluar dari ruang pimpinan MPR didampingi Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Keduanya kemudian turun menggunakan lift dan menuju gerbang Nusantara III.

Kehadiran Gibran langsung disambut kerumunan wartawan yang sejak pagi menunggu kedatangannya. Namun, Wapres memilih bungkam. Tanpa memberikan satu pun keterangan, Gibran hanya tersenyum sambil berjalan menuju kendaraan yang telah menunggunya.

Sekitar pukul 11.39 WIB, Gibran masuk ke mobil Toyota Innova Zenix hitam dengan pengawalan ketat Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Kendaraan tersebut kemudian meninggalkan Kompleks Parlemen.

Sebelum kedatangan Gibran, Ketua MPR RI Ahmad Muzani sempat menyampaikan bahwa pihaknya bersiap menerima kunjungan Wapres untuk menyampaikan suatu kabar. Namun, Muzani mengaku belum mengetahui secara pasti apa yang akan disampaikan Gibran.

"Hari ini rencananya Mas Gibran akan datang ke MPR untuk menyampaikan kabar. Kabarnya apa yang mau disampaikan, belum tahu. Kami standby menerima Mas Gibran untuk bertemu kami," ujar Muzani sebelum pertemuan.

Kunjungan singkat Gibran tersebut berlangsung di tengah meningkatnya tekanan politik terkait polemik persyaratan pencalonannya sebagai Wakil Presiden.

Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menyampaikan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengungkapkan, jumlah tersebut berasal dari PDIP 14 anggota, Golkar 11, Gerindra 11, NasDem 19, PKB 18, PKS 28, PAN 1, dan Demokrat 18 anggota.

Usulan HMP tersebut bergulir setelah muncul polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran. Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya menyatakan tidak menemukan bukti yang cukup terkait kepemilikan ijazah setara SMA dalam perkara perselisihan hasil pemilu. Sementara itu, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan permohonan pembatalan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan dalam persyaratan pencalonannya.

Di tengah perkembangan tersebut, Gibran akhirnya mendatangi MPR dan menyerahkan surat pengunduran dirinya.

Penyerahan surat tersebut menjadi perkembangan penting dalam dinamika politik nasional. Namun, proses administrasi dan konstitusional selanjutnya tetap menjadi kewenangan lembaga negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Kini, perhatian publik tertuju pada langkah pimpinan MPR dalam menindaklanjuti surat pengunduran diri tersebut, sekaligus perkembangan proses politik yang sebelumnya telah bergulir di DPR. (*)