JAKARTA-Peta kekuasaan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah menjadi sorotan. Sejumlah pergantian pejabat di lingkungan pemerintahan, mutasi besar-besaran di tubuh Polri, hingga dinamika internal partai politik memunculkan spekulasi mengenai berkurangnya pengaruh kelompok yang selama ini dikaitkan dengan mantan Presiden Joko Widodo atau Geng Solo.

Perkembangan tersebut semakin menarik perhatian setelah usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat dukungan 120 anggota DPR dari delapan fraksi.

Sejumlah pengamat dan tokoh politik menilai perubahan di lingkar kekuasaan tersebut tidak bisa dilepaskan dari dinamika hubungan politik antara Prabowo dan kelompok pendukung pemerintahan sebelumnya.

Dikutip dari AFU. Id, isu mengenai kemungkinan perubahan kepemimpinan nasional sempat mencuat melalui pernyataan pengamat militer dan intelijen Connie Rahakundini. Ia pernah menyampaikan klaim bahwa Prabowo diperkirakan hanya menjabat selama dua tahun sebelum digantikan Gibran.

Pernyataan tersebut kemudian dikaitkan dengan ucapan mantan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan percepatan situasi politik sebelum Pemilu 2029.

Namun, perkembangan berikutnya justru memperlihatkan perubahan dalam struktur kekuasaan pemerintahan.

Salah satu sorotan tertuju pada pergantian Kapolri dari Listyo Sigit Prabowo kepada Suyudi Ario Seto pada Oktober 2026. Setelah pergantian tersebut, Polri melakukan sejumlah mutasi besar yang menyasar ratusan perwira tinggi dan menengah.

Mutasi dilakukan dalam beberapa tahap, yakni terhadap 88 personel pada 2 Oktober, 264 personel pada 2 November, serta 25 personel pada 9 November 2026.

Di bidang politik, dinamika juga terjadi di Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Tiga petinggi partai, yakni Raja Juli Antoni, Isyana Bagoes Oka, dan Giring Ganesha, dilaporkan mundur pada 9 November 2026.

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut menyoroti pengunduran diri tersebut. Ia menduga terdapat pertimbangan politik di balik keputusan sejumlah pengurus partai itu.

Gejolak juga dikabarkan terjadi di Partai Golkar dan PAN. Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia membantah tudingan keterlibatannya dalam pertemuan dengan sejumlah perwira tinggi Polri sebelum pengungkapan kasus penyadapan. Sementara itu, Bima Arya membantah isu dirinya disiapkan menggantikan Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum PAN.

Di sisi lain, posisi Gibran menjadi perhatian setelah muncul putusan hukum terkait dokumen penyetaraan ijazahnya. Persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi dorongan politik di DPR melalui pengajuan HMP.

Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan tersebut. Meski demikian, prosesnya masih panjang karena membutuhkan persetujuan sesuai ketentuan tata tertib DPR.

Perubahan juga terlihat di kabinet. Prabowo merombak sejumlah posisi, termasuk menggeser Pratikno dari jabatan Menko PMK menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Dengan berbagai perkembangan tersebut, dinamika hubungan politik Prabowo dan kelompok yang dikaitkan dengan Jokowi diperkirakan masih akan menjadi perhatian. Namun, anggapan bahwa seluruh pergantian pejabat merupakan upaya menyingkirkan Geng Solo tetap memerlukan pembuktian dan konfirmasi lebih lanjut.(*) sumber:AFU.id.