JAKARTA - Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo (LSP) memasuki babak baru. Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026), Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto membongkar luasnya sasaran penyadapan yang diduga dilakukan kelompok Listyo Sigit.

Bukan hanya Presiden Prabowo Subianto, operasi penyadapan tersebut diduga menyasar berbagai kalangan strategis, mulai dari lingkar Istana, kementerian dan lembaga negara, anggota DPR RI, partai politik, tokoh politik, gubernur, hingga kepala kepolisian daerah (Kapolda).

Lebih jauh, sasaran dugaan penyadapan juga mencakup lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan (ormas), aktivis, hingga mahasiswa.

"Adapun berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden Republik Indonesia, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan Kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa," ungkap Suyudi di hadapan anggota Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

Pengungkapan tersebut memperlihatkan bahwa dugaan praktik penyadapan ilegal ini tidak hanya menyentuh lingkungan kepresidenan, tetapi juga merambah institusi negara, aparat penegak hukum, hingga kelompok masyarakat sipil.

Meski demikian, Suyudi menegaskan daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan. Pihak-pihak yang disebut dalam daftar itu tidak dapat serta-merta dianggap terlibat dalam tindak pidana.

LSP Diduga Jadi Pemberi Perintah

Dalam forum yang sama, Suyudi juga membeberkan dugaan keterlibatan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam mengendalikan operasi penyadapan tersebut.

Menurutnya, Listyo Sigit yang menjabat Kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah sekaligus menentukan target penyadapan, baik secara lisan maupun melalui aplikasi WhatsApp kepada Kepala Bagian Monitoring (Kabag Mon) Bareskrim Polri berinisial AS.

Listyo Sigit juga diduga menjadi penerima akhir atau end user dari laporan hasil penyadapan.

"Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabag Mon," kata Suyudi.

Selain LSP, penyidik menetapkan tiga perwira tinggi Polri lainnya sebagai tersangka, masing-masing SU, EH, dan AS.

Tersangka SU yang pernah menjabat Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri periode 2021 hingga Oktober 2026 diduga menjadi penasihat Monitoring Center Bareskrim. Ia diduga memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan sekaligus meneruskan laporan harian dan analisis hasil penyadapan kepada LSP.

Sementara EH, yang pernah menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kabag Mon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan dari SU yang disebut berasal dari LSP.

EH juga diduga memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa dilengkapi surat permohonan dari penyidik.

Adapun AS, yang menjabat Plt Kabag Mon pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari LSP dan meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.

AS juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada LSP, memerintahkan TK melakukan pengawasan atau surveillance, serta menginstruksikan penghapusan data hasil penyadapan berupa rekaman suara dan log komunikasi, termasuk pembubaran grup WhatsApp.

Puluhan Saksi Diperiksa

Dalam pengusutan perkara ini, Suyudi mengungkapkan penyidik telah memeriksa 28 saksi dan enam orang ahli.

Dari 28 saksi tersebut, sebanyak 24 orang merupakan personel internal Polri. Tiga saksi lainnya berasal dari perusahaan penyedia layanan telekomunikasi, yakni Indosat, XL Axiata, dan Telkomsel. Satu saksi lainnya berasal dari vendor sistem penyadapan.

Sementara enam ahli yang dimintai keterangan terdiri dari dua ahli teknologi informasi dan transaksi elektronik (ITE) serta empat ahli hukum pidana.

Selain dugaan penyadapan ilegal, penyidik juga mendalami dugaan akses ilegal terhadap sistem elektronik dan penghapusan data elektronik untuk menghilangkan jejak aktivitas penyadapan.

Empat Tersangka Dijerat Sejumlah Pasal

Atas dugaan perbuatannya, keempat tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana.

Pertama, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penyadapan ilegal dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.

Kedua, Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE terkait dugaan penghilangan atau perusakan informasi elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun.

Ketiga, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP terkait dugaan akses ilegal dengan ancaman pidana penjara enam atau tujuh tahun sesuai ketentuan yang dipersangkakan.

Penyidik juga menerapkan Pasal 20 huruf c dan/atau huruf d KUHP terkait dugaan penyertaan tindak pidana dan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, termasuk melalui penyalahgunaan kekuasaan.

Tak berhenti di situ, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana turut serta, permufakatan jahat, dan makar yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Suyudi menegaskan, seluruh dugaan tindak pidana itu masih harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan pembuktian hukum yang sah. Pertanggungjawaban pidana masing-masing tersangka akan ditentukan berdasarkan peran dan alat bukti yang diperoleh penyidik. (*)