PEKANBARUTV
PILIH DAERAH
- Riau
- Pekanbaru
- Kampar
- Kuantan Singingi
- Pelalawan
- Indragiri Hilir
- Indragiri Hulu
- Rokan Hulu
- Rokan Hilir
- Dumai
- Bengkalis
- Meranti
- Siak
Informasi PekanbaruTV
PEKANBARU-Realisasi investasi di Kota Pekanbaru mencapai Rp9,28 triliun sepanjang Januari hingga September 2026. Capaian tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Riau.
Nilai investasi itu juga telah melampaui target yang ditetapkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI sebesar Rp4,71 triliun. Dengan demikian, realisasi investasi Pekanbaru sudah mencapai sekitar 196 persen dari target tahunan.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut, mengatakan capaian tersebut menunjukkan perkembangan positif aktivitas penanaman modal di ibu kota Provinsi Riau.
Bahkan, realisasi investasi yang tercatat hingga triwulan III tersebut hampir tiga kali lipat dari target yang ditetapkan pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan Ingot saat membuka kegiatan Kolaborasi Fasilitasi dan Pengawalan Investasi, Penyelesaian Perbaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan III, serta Optimalisasi Realisasi Investasi Tahun 2026 di aula Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Pekanbaru bersama DPM-PTSP Provinsi Riau tersebut diikuti ratusan pelaku usaha.
Menurut Ingot, kegiatan itu difokuskan pada pendampingan kepada pelaku usaha yang laporan kegiatan penanaman modalnya dikembalikan melalui sistem Online Single Submission (OSS) untuk diperbaiki.
Ia menjelaskan, pengembalian laporan tersebut umumnya terjadi karena masih terdapat sejumlah ketentuan pengisian LKPM yang belum dipahami sepenuhnya oleh pelaku usaha.
Karena itu, pemerintah daerah menghadirkan pendampingan langsung agar para pelaku usaha dapat memperbaiki laporan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ingot menegaskan, pelaporan LKPM merupakan kewajiban pelaku usaha yang harus dipenuhi secara berkala setiap tiga bulan.
Adapun penyampaian laporan dilakukan secara elektronik melalui sistem OSS dengan jadwal pelaporan pada tanggal 1 hingga 15 setiap periode pelaporan.
Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berharap kualitas pelaporan investasi semakin baik sehingga data realisasi penanaman modal dapat tercatat secara akurat dan mendukung upaya optimalisasi investasi di Pekanbaru.(*)
PEKANBARU-Realisasi investasi di Kota Pekanbaru mencapai Rp9,28 triliun sepanjang Januari hingga September 2026. Capaian tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Riau.
Nilai investasi itu juga telah melampaui target yang ditetapkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI sebesar Rp4,71 triliun. Dengan demikian, realisasi investasi Pekanbaru sudah mencapai sekitar 196 persen dari target tahunan.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut, mengatakan capaian tersebut menunjukkan perkembangan positif aktivitas penanaman modal di ibu kota Provinsi Riau.
Bahkan, realisasi investasi yang tercatat hingga triwulan III tersebut hampir tiga kali lipat dari target yang ditetapkan pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan Ingot saat membuka kegiatan Kolaborasi Fasilitasi dan Pengawalan Investasi, Penyelesaian Perbaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan III, serta Optimalisasi Realisasi Investasi Tahun 2026 di aula Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Pekanbaru bersama DPM-PTSP Provinsi Riau tersebut diikuti ratusan pelaku usaha.
Menurut Ingot, kegiatan itu difokuskan pada pendampingan kepada pelaku usaha yang laporan kegiatan penanaman modalnya dikembalikan melalui sistem Online Single Submission (OSS) untuk diperbaiki.
Ia menjelaskan, pengembalian laporan tersebut umumnya terjadi karena masih terdapat sejumlah ketentuan pengisian LKPM yang belum dipahami sepenuhnya oleh pelaku usaha.
Karena itu, pemerintah daerah menghadirkan pendampingan langsung agar para pelaku usaha dapat memperbaiki laporan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ingot menegaskan, pelaporan LKPM merupakan kewajiban pelaku usaha yang harus dipenuhi secara berkala setiap tiga bulan.
Adapun penyampaian laporan dilakukan secara elektronik melalui sistem OSS dengan jadwal pelaporan pada tanggal 1 hingga 15 setiap periode pelaporan.
Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berharap kualitas pelaporan investasi semakin baik sehingga data realisasi penanaman modal dapat tercatat secara akurat dan mendukung upaya optimalisasi investasi di Pekanbaru.(*)