PEKANBARU – Tahapan akhir seleksi direksi PT Riau Petroleum menjadi sorotan publik. Enam nama yang masuk sebagai kandidat untuk posisi Direktur Operasional dan Direktur Keuangan menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk tokoh masyarakat Riau, H. Fauzi Kadir.
Untuk posisi Direktur Operasional, tiga nama yang mencuat adalah Akmal Fauzi Lindung Lubis, Fazar Muhardi, dan Heri Susanto Abbas. Sementara itu, posisi Direktur Keuangan diisi kandidat Ashajri Hadi, Ganesya Varandra, dan Novyandre.
Fauzi Kadir menilai, komposisi kandidat tersebut belum menunjukkan standar ideal bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di sektor strategis seperti minyak dan gas bumi. Ia menekankan pentingnya memilih pemimpin yang tidak hanya memiliki kapasitas akademik, tetapi juga pengalaman langsung di industri migas.
“Direktur PT Riau Petroleum harus punya pengalaman yang kuat, kapasitas keilmuan jelas, dan mampu memahami kultur lokal. Selain itu, pendekatan scientific dan kemampuan membangun tim modern juga sangat penting,” ujar Fauzi, Kamis (30/4/2026).
Ia juga menyoroti minimnya keterwakilan putra daerah dalam daftar kandidat. Menurutnya, banyak sumber daya manusia asal Riau yang memiliki kompetensi dan visi kepemimpinan, namun tidak masuk dalam daftar tiga besar.
“Banyak anak negeri ini yang mampu. Tapi justru tidak terlihat dalam kandidat. Ini menjadi tanda tanya besar,” katanya.
Fauzi bahkan meminta agar proses seleksi direksi PT Riau Petroleum dievaluasi ulang. Ia mengingatkan bahwa penentuan pimpinan BUMD tidak boleh dilakukan secara coba-coba, melainkan harus berbasis kompetensi dan kepentingan daerah.
Lebih lanjut, ia menyinggung komitmen Pemerintah Provinsi Riau yang sebelumnya menyatakan seleksi dilakukan secara profesional tanpa intervensi pihak tertentu. Namun, munculnya nama-nama kandidat saat ini justru dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip tersebut.
“Experience dan trust itu mutlak. Kalau salah pilih, dampaknya besar bagi daerah. Ini bukan ruang eksperimen,” tegasnya.
Sorotan terhadap seleksi direksi PT Riau Petroleum ini menjadi perhatian publik, mengingat peran strategis perusahaan tersebut dalam mendorong pendapatan daerah dan pengelolaan sektor energi di Riau. (*)
PEKANBARU – Tahapan akhir seleksi direksi PT Riau Petroleum menjadi sorotan publik. Enam nama yang masuk sebagai kandidat untuk posisi Direktur Operasional dan Direktur Keuangan menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk tokoh masyarakat Riau, H. Fauzi Kadir.
Untuk posisi Direktur Operasional, tiga nama yang mencuat adalah Akmal Fauzi Lindung Lubis, Fazar Muhardi, dan Heri Susanto Abbas. Sementara itu, posisi Direktur Keuangan diisi kandidat Ashajri Hadi, Ganesya Varandra, dan Novyandre.
Fauzi Kadir menilai, komposisi kandidat tersebut belum menunjukkan standar ideal bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di sektor strategis seperti minyak dan gas bumi. Ia menekankan pentingnya memilih pemimpin yang tidak hanya memiliki kapasitas akademik, tetapi juga pengalaman langsung di industri migas.
“Direktur PT Riau Petroleum harus punya pengalaman yang kuat, kapasitas keilmuan jelas, dan mampu memahami kultur lokal. Selain itu, pendekatan scientific dan kemampuan membangun tim modern juga sangat penting,” ujar Fauzi, Kamis (30/4/2026).
Ia juga menyoroti minimnya keterwakilan putra daerah dalam daftar kandidat. Menurutnya, banyak sumber daya manusia asal Riau yang memiliki kompetensi dan visi kepemimpinan, namun tidak masuk dalam daftar tiga besar.
“Banyak anak negeri ini yang mampu. Tapi justru tidak terlihat dalam kandidat. Ini menjadi tanda tanya besar,” katanya.
Fauzi bahkan meminta agar proses seleksi direksi PT Riau Petroleum dievaluasi ulang. Ia mengingatkan bahwa penentuan pimpinan BUMD tidak boleh dilakukan secara coba-coba, melainkan harus berbasis kompetensi dan kepentingan daerah.
Lebih lanjut, ia menyinggung komitmen Pemerintah Provinsi Riau yang sebelumnya menyatakan seleksi dilakukan secara profesional tanpa intervensi pihak tertentu. Namun, munculnya nama-nama kandidat saat ini justru dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip tersebut.
“Experience dan trust itu mutlak. Kalau salah pilih, dampaknya besar bagi daerah. Ini bukan ruang eksperimen,” tegasnya.
Sorotan terhadap seleksi direksi PT Riau Petroleum ini menjadi perhatian publik, mengingat peran strategis perusahaan tersebut dalam mendorong pendapatan daerah dan pengelolaan sektor energi di Riau. (*)