PEKANBARU - Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi GEMPA (Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Kota Dumai) menggelar aksi unjuk rasa di halaman Mapolda Riau, Jumat (22/5/2026) sore. Massa tiba di pintu samping Mapolda Riau sekitar pukul 13.31 WIB dengan membawa sejumlah tuntutan terkait dugaan praktik mafia BBM ilegal di Kota Dumai.
Dalam aksi tersebut, massa menyoroti maraknya dugaan penimbunan hingga distribusi BBM ilegal yang dinilai masih berlangsung tanpa penindakan tegas. Mereka juga mendesak Kapolda Riau segera mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat.
Koordinator aksi, Muhammad Arsyad, menyebut keresahan masyarakat Dumai semakin besar karena antrean BBM subsidi masih kerap terjadi meski Dumai dikenal sebagai salah satu daerah distribusi minyak di Riau.
“Pertama, sebelumnya Bang, izin kami dari perwakilan mahasiswa dari Gerakan GEMPA, Bang. Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Dumai. Hari ini hadir di depan Polda Riau untuk menyuarakan bagaimana tentang resahnya masyarakat banyaknya mafia-mafia BBM ilegal di Kota Dumai,” ujar Muhammad Arsyad kepada wartawan.
Ia menilai dugaan praktik ilegal tersebut tidak hanya terjadi di tingkat gudang, namun juga diduga melibatkan distribusi melalui SPBU hingga kapal SPOB di pelabuhan-pelabuhan Kota Dumai.
“Khususnya mulai dari permainan dari SPBU, mulai dari di SPOB yang ada di pelabuhan-pelabuhan yang ada di Kota Dumai. Kami meminta Kapolda Riau agar segera secepatnya menindak tegas mafia-mafia BBM ilegal ini dan tindak tegas serta copot Kapolres Dumai,” lanjutnya.
Massa aksi juga menuding Kapolres Dumai tidak memberikan respons terhadap berbagai aspirasi yang sebelumnya telah disampaikan di daerah tersebut.
“Karena kita melihat hari ini Kapolres Dumai bungkam dan juga kita asas praduga bahwa hari ini Kapolres Dumai ini ikut bermain mata dengan mafia-mafia BBM ilegal yang ada di Kota Dumai,” katanya.
Menurut Arsyad, pihaknya telah menyerahkan sejumlah bukti kepada Ditreskrimsus Polda Riau, termasuk dokumentasi dugaan aktivitas gudang BBM ilegal di Dumai.
“Kita, Pak, kalau full paket, Pak, lengkap. Sudah kita serahkan kepada pihak Polda Riau mengenai tentang bukti-bukti yang kita dapatkan,” ujarnya.
Ia juga mengungkap adanya dugaan intimidasi terhadap warga yang melakukan pengambilan gambar menggunakan drone di lokasi gudang BBM.
“Ada juga kemarin kawan-kawan Dumai yang melakukan drone di gudang-gudang BBM di Kota Dumai itu ditembak, Bang. Itu ada semua buktinya dan sudah saya serahkan melalui Ditreskrimsus Polda Riau,” tambahnya.
Aliansi GEMPA turut menyoroti kondisi antrean panjang BBM subsidi di sejumlah SPBU di Dumai. Mereka menilai hal tersebut bertolak belakang dengan posisi Dumai sebagai salah satu wilayah distribusi minyak.
“Kalau dilihat dari sekarang yang kita lihat di beberapa titik, Pak, banyak BBM atau SPBU-SPBU itu yang banyak antreannya,” kata Arsyad.
Saat ditanya jenis BBM yang mengalami antrean panjang, ia menyebut kondisi terjadi pada Pertalite maupun solar.
“Itu duanya, Pak. Antara solar dan pertalite,” ujarnya.
Dalam aksinya, massa membawa lima tuntutan kepada Polda Riau, yakni mengusut gudang BBM dan CPO ilegal, menindak kapal SPOB ilegal, mengaudit SPBU bermasalah, mendorong transparansi penegakan hukum, serta memperketat pengawasan distribusi BBM di Dumai.
Massa juga memberi ultimatum akan kembali menggelar aksi dengan jumlah yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti aparat penegak hukum.
“Kami akan menanggapi hal tersebut, kami akan aksi lebih besar dari massa yang hari ini, Pak,” tegas Arsyad.
Menanggapi aksi tersebut, Kasubdit I Ditreskrimsus Polda Riau AKBP Agus Prihandika memastikan pihaknya telah menerima seluruh aspirasi mahasiswa dan akan meneruskannya kepada pimpinan.
“Ini adalah dari Ditreskrimsus. Jadi, setelah ini, saya juga akan membuat laporan terkait aspirasi-aspirasi dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Saya akan langsung sampaikan kepada Bapak Direktur Reserse Kriminal Khusus. Terima kasih,” ujar Agus di hadapan massa aksi.
Usai menyampaikan aspirasi, massa membubarkan diri secara tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. (ric)
PEKANBARU - Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi GEMPA (Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Kota Dumai) menggelar aksi unjuk rasa di halaman Mapolda Riau, Jumat (22/5/2026) sore. Massa tiba di pintu samping Mapolda Riau sekitar pukul 13.31 WIB dengan membawa sejumlah tuntutan terkait dugaan praktik mafia BBM ilegal di Kota Dumai.
Dalam aksi tersebut, massa menyoroti maraknya dugaan penimbunan hingga distribusi BBM ilegal yang dinilai masih berlangsung tanpa penindakan tegas. Mereka juga mendesak Kapolda Riau segera mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat.
Koordinator aksi, Muhammad Arsyad, menyebut keresahan masyarakat Dumai semakin besar karena antrean BBM subsidi masih kerap terjadi meski Dumai dikenal sebagai salah satu daerah distribusi minyak di Riau.
“Pertama, sebelumnya Bang, izin kami dari perwakilan mahasiswa dari Gerakan GEMPA, Bang. Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Dumai. Hari ini hadir di depan Polda Riau untuk menyuarakan bagaimana tentang resahnya masyarakat banyaknya mafia-mafia BBM ilegal di Kota Dumai,” ujar Muhammad Arsyad kepada wartawan.
Ia menilai dugaan praktik ilegal tersebut tidak hanya terjadi di tingkat gudang, namun juga diduga melibatkan distribusi melalui SPBU hingga kapal SPOB di pelabuhan-pelabuhan Kota Dumai.
“Khususnya mulai dari permainan dari SPBU, mulai dari di SPOB yang ada di pelabuhan-pelabuhan yang ada di Kota Dumai. Kami meminta Kapolda Riau agar segera secepatnya menindak tegas mafia-mafia BBM ilegal ini dan tindak tegas serta copot Kapolres Dumai,” lanjutnya.
Massa aksi juga menuding Kapolres Dumai tidak memberikan respons terhadap berbagai aspirasi yang sebelumnya telah disampaikan di daerah tersebut.
“Karena kita melihat hari ini Kapolres Dumai bungkam dan juga kita asas praduga bahwa hari ini Kapolres Dumai ini ikut bermain mata dengan mafia-mafia BBM ilegal yang ada di Kota Dumai,” katanya.
Menurut Arsyad, pihaknya telah menyerahkan sejumlah bukti kepada Ditreskrimsus Polda Riau, termasuk dokumentasi dugaan aktivitas gudang BBM ilegal di Dumai.
“Kita, Pak, kalau full paket, Pak, lengkap. Sudah kita serahkan kepada pihak Polda Riau mengenai tentang bukti-bukti yang kita dapatkan,” ujarnya.
Ia juga mengungkap adanya dugaan intimidasi terhadap warga yang melakukan pengambilan gambar menggunakan drone di lokasi gudang BBM.
“Ada juga kemarin kawan-kawan Dumai yang melakukan drone di gudang-gudang BBM di Kota Dumai itu ditembak, Bang. Itu ada semua buktinya dan sudah saya serahkan melalui Ditreskrimsus Polda Riau,” tambahnya.
Aliansi GEMPA turut menyoroti kondisi antrean panjang BBM subsidi di sejumlah SPBU di Dumai. Mereka menilai hal tersebut bertolak belakang dengan posisi Dumai sebagai salah satu wilayah distribusi minyak.
“Kalau dilihat dari sekarang yang kita lihat di beberapa titik, Pak, banyak BBM atau SPBU-SPBU itu yang banyak antreannya,” kata Arsyad.
Saat ditanya jenis BBM yang mengalami antrean panjang, ia menyebut kondisi terjadi pada Pertalite maupun solar.
“Itu duanya, Pak. Antara solar dan pertalite,” ujarnya.
Dalam aksinya, massa membawa lima tuntutan kepada Polda Riau, yakni mengusut gudang BBM dan CPO ilegal, menindak kapal SPOB ilegal, mengaudit SPBU bermasalah, mendorong transparansi penegakan hukum, serta memperketat pengawasan distribusi BBM di Dumai.
Massa juga memberi ultimatum akan kembali menggelar aksi dengan jumlah yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti aparat penegak hukum.
“Kami akan menanggapi hal tersebut, kami akan aksi lebih besar dari massa yang hari ini, Pak,” tegas Arsyad.
Menanggapi aksi tersebut, Kasubdit I Ditreskrimsus Polda Riau AKBP Agus Prihandika memastikan pihaknya telah menerima seluruh aspirasi mahasiswa dan akan meneruskannya kepada pimpinan.
“Ini adalah dari Ditreskrimsus. Jadi, setelah ini, saya juga akan membuat laporan terkait aspirasi-aspirasi dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Saya akan langsung sampaikan kepada Bapak Direktur Reserse Kriminal Khusus. Terima kasih,” ujar Agus di hadapan massa aksi.
Usai menyampaikan aspirasi, massa membubarkan diri secara tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. (ric)