PEKANBARU - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Komite Daerah Riau menegaskan komitmennya menjadikan sektor kehutanan sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi hijau di Indonesia.
Orientasi pengelolaan hutan kini tidak lagi sebatas menghasilkan kayu dan devisa, tetapi juga berperan dalam mitigasi perubahan iklim, pelestarian keanekaragaman hayati, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Melalui transformasi tersebut, APHI Riau menargetkan sektor kehutanan mampu tampil sebagai pemain penting di pasar karbon global sekaligus menghasilkan produk kehutanan berkelanjutan yang memiliki daya saing di pasar internasional.
Untuk mewujudkan visi itu, APHI memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah, penggerak praktik kehutanan berkelanjutan, sekaligus fasilitator dan advokator bagi para pelaku usaha kehutanan.
Ketua APHI Riau, Muller Tampubolon, mengatakan pengelolaan hutan saat ini menuntut sinergi yang kuat antarpemangku kepentingan. Menurutnya, sektor kehutanan modern telah berkembang menjadi ekosistem yang kompleks, mulai dari penataan ruang, perlindungan lingkungan, investasi, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
"Sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama. Optimalisasi ekonomi sektor kehutanan saat ini bukan lagi sekadar memproduksi kayu, tetapi telah bergeser menjadi ekonomi hutan secara menyeluruh yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi hijau di daerah," ujar Muller, Rabu (15/7/2026).
Untuk memperkuat transformasi tersebut, APHI Riau terus membangun kolaborasi dengan Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta masyarakat. Kerja sama itu difokuskan pada upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pengelolaan kawasan hutan secara berkelanjutan, hingga pengembangan ekonomi berbasis sumber daya hutan.
Muller menegaskan seluruh pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang tergabung dalam APHI Riau wajib menjadikan komitmen terhadap kelestarian lingkungan sebagai fondasi utama dalam menjalankan usaha.
Selain menjaga produktivitas, perusahaan juga didorong menerapkan praktik konservasi, rehabilitasi lahan, serta menyediakan kawasan bernilai konservasi tinggi (High Conservation Value/HCV) dan kawasan dengan cadangan karbon tinggi (High Carbon Stock/HCS) di setiap areal konsesi.
Transformasi menuju ekonomi hijau juga diwujudkan melalui pengembangan usaha kehutanan yang lebih beragam. APHI Riau mendorong optimalisasi hasil hutan bukan kayu (HHBK), agroforestri, bioenergi, ekowisata, hingga perdagangan karbon sebagai bagian dari kontribusi sektor kehutanan dalam mendukung target nasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030.
Di sektor hilir, APHI Riau turut mendorong percepatan hilirisasi agar produk kehutanan memiliki nilai tambah dan mampu bersaing di pasar global. Pengembangan produk seperti engineered wood, furnitur, hingga biomaterial untuk konstruksi dinilai menjadi peluang besar dalam meningkatkan daya saing industri kehutanan nasional.
Meski mengapresiasi kemudahan sistem perizinan terintegrasi melalui Online Single Submission (OSS), APHI Riau berharap pemerintah terus menyempurnakan regulasi guna memberikan kepastian hukum dan menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif bagi pengembangan sektor kehutanan berkelanjutan. (**)
sumber: mediacenter riau
PEKANBARU - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Komite Daerah Riau menegaskan komitmennya menjadikan sektor kehutanan sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi hijau di Indonesia.
Orientasi pengelolaan hutan kini tidak lagi sebatas menghasilkan kayu dan devisa, tetapi juga berperan dalam mitigasi perubahan iklim, pelestarian keanekaragaman hayati, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Melalui transformasi tersebut, APHI Riau menargetkan sektor kehutanan mampu tampil sebagai pemain penting di pasar karbon global sekaligus menghasilkan produk kehutanan berkelanjutan yang memiliki daya saing di pasar internasional.
Untuk mewujudkan visi itu, APHI memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah, penggerak praktik kehutanan berkelanjutan, sekaligus fasilitator dan advokator bagi para pelaku usaha kehutanan.
Ketua APHI Riau, Muller Tampubolon, mengatakan pengelolaan hutan saat ini menuntut sinergi yang kuat antarpemangku kepentingan. Menurutnya, sektor kehutanan modern telah berkembang menjadi ekosistem yang kompleks, mulai dari penataan ruang, perlindungan lingkungan, investasi, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
"Sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama. Optimalisasi ekonomi sektor kehutanan saat ini bukan lagi sekadar memproduksi kayu, tetapi telah bergeser menjadi ekonomi hutan secara menyeluruh yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi hijau di daerah," ujar Muller, Rabu (15/7/2026).
Untuk memperkuat transformasi tersebut, APHI Riau terus membangun kolaborasi dengan Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta masyarakat. Kerja sama itu difokuskan pada upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pengelolaan kawasan hutan secara berkelanjutan, hingga pengembangan ekonomi berbasis sumber daya hutan.
Muller menegaskan seluruh pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang tergabung dalam APHI Riau wajib menjadikan komitmen terhadap kelestarian lingkungan sebagai fondasi utama dalam menjalankan usaha.
Selain menjaga produktivitas, perusahaan juga didorong menerapkan praktik konservasi, rehabilitasi lahan, serta menyediakan kawasan bernilai konservasi tinggi (High Conservation Value/HCV) dan kawasan dengan cadangan karbon tinggi (High Carbon Stock/HCS) di setiap areal konsesi.
Transformasi menuju ekonomi hijau juga diwujudkan melalui pengembangan usaha kehutanan yang lebih beragam. APHI Riau mendorong optimalisasi hasil hutan bukan kayu (HHBK), agroforestri, bioenergi, ekowisata, hingga perdagangan karbon sebagai bagian dari kontribusi sektor kehutanan dalam mendukung target nasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030.
Di sektor hilir, APHI Riau turut mendorong percepatan hilirisasi agar produk kehutanan memiliki nilai tambah dan mampu bersaing di pasar global. Pengembangan produk seperti engineered wood, furnitur, hingga biomaterial untuk konstruksi dinilai menjadi peluang besar dalam meningkatkan daya saing industri kehutanan nasional.
Meski mengapresiasi kemudahan sistem perizinan terintegrasi melalui Online Single Submission (OSS), APHI Riau berharap pemerintah terus menyempurnakan regulasi guna memberikan kepastian hukum dan menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif bagi pengembangan sektor kehutanan berkelanjutan. (**)
sumber: mediacenter riau