PEKANBARU - Terbongkarnya sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat penampungan dan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) di Riau menjadi alarm serius bagi pemerintah. Majelis Kerapatan Adat (MKA) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Provinsi Riau mendesak persoalan tersebut segera ditangani secara terpadu agar praktik penyimpangan distribusi BBM bersubsidi tidak terus berulang.
Ketua Umum MKA LAMR Provinsi Riau, Datuk H. Seri Marjohan Yusuf, mengatakan penggerebekan gudang BBM di sejumlah daerah harus menjadi momentum bagi pemerintah dan aparat terkait untuk melakukan pembenahan menyeluruh, terutama terhadap rantai distribusi solar bersubsidi.
“LAMR mendorong segera diambil langkah-langkah reaktif, kesempatan pertama, berkaitan dengan penggerebekan gudang penimbunan BBM di sejumlah tempat,” kata Datuk Seri Marjohan kepada media, Minggu (4/10/2026).
Sorotan tersebut mencuat setelah sebuah gudang di Jalan Temupuri, RT 04/RW 04, Kelurahan Industri Tenayan, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, diperiksa aparat bersama Pertamina Patra Niaga pada Jumat (2/10/2026). Di lokasi ditemukan sekitar 54 baby tank berkapasitas masing-masing 1.000 liter, 10 drum merah berkapasitas sekitar 210 liter dan empat drum biru berkapasitas sekitar 240 liter.
Sejumlah wadah masih berisi cairan dengan warna berbeda. Bahkan ditemukan pula botol tinta dan deterjen yang memunculkan dugaan adanya aktivitas pengolahan atau perubahan warna BBM. Namun, aparat dan Pertamina belum memastikan jenis maupun kandungan cairan tersebut. Sampel telah disiapkan untuk pemeriksaan laboratorium guna memastikan apakah cairan tersebut merupakan BBM bersubsidi atau jenis lainnya.
Temuan di Pekanbaru itu menambah daftar pengungkapan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi di Riau. Pada Juli 2026, Ditreskrimsus Polda Riau membongkar gudang di Jalan Lintas Riau–Sumut Km 13, Kelurahan Kencana, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir. Dalam pengungkapan tersebut polisi mengamankan enam orang dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka.
Dari lokasi itu, penyidik menyita sekitar 2.010 liter Pertalite dan 630 liter Bio Solar. Polisi juga mengamankan dua truk tangki dan sejumlah barang bukti lainnya. Penyidik menduga sebagian muatan BBM bersubsidi dikuras dari truk tangki sebelum didistribusikan ke SPBU.
Menurut Datuk Seri Marjohan, rangkaian temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan BBM bersubsidi tidak cukup dilihat hanya dari sisi ketersediaan atau besaran kuota. Mata rantai distribusi dari hulu hingga konsumen harus diawasi secara ketat sehingga BBM yang menjadi hak masyarakat benar-benar sampai kepada sasaran.
Karena itu, LAMR juga mendorong pemerintah melakukan kajian terhadap penambahan kuota solar bersubsidi apabila memang kebutuhan riil di lapangan meningkat. Namun, penambahan kuota menurutnya harus dibarengi pengawasan yang lebih ketat.
“Yang patut menjadi perhatian adalah pengawasan oleh pihak terkait, bagaimana mata rantai distribusinya, pasokan yang tepat sasaran, transparansi dan pengawasan itu sendiri secara keseluruhan,” ujarnya.
Datuk Seri Marjohan menilai kelangkaan solar bersubsidi di Riau telah berlangsung cukup lama dan memberikan dampak langsung terhadap masyarakat maupun aktivitas ekonomi. Salah satu gambaran paling nyata adalah panjangnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU.
Selain mengganggu kelancaran lalu lintas, antrean tersebut juga berpotensi menimbulkan kecelakaan dan menambah beban biaya bagi masyarakat serta pelaku usaha.
“Hal ini tentunya berakibat ekonomi, biaya tinggi, waktu yang terbuang dan ketidakpuasan pelayanan dalam arti yang luas,” katanya.
Atas kondisi tersebut, LAMR meminta pemerintah tidak menangani persoalan secara parsial. Menurut Datuk Seri Marjohan, perlu ada tim lintas-instansi yang bekerja khusus untuk membenahi persoalan distribusi BBM bersubsidi, mengawasi titik-titik rawan penyelewengan dan memastikan setiap temuan ditindaklanjuti secara transparan.
“Supaya tidak berlarut-larut, perlu memang segera dibentuk Tim Terpadu, guna membenahi permasalahan tersebut secara cepat, tepat dan bermartabat,” tegasnya. (har)
PEKANBARU - Terbongkarnya sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat penampungan dan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) di Riau menjadi alarm serius bagi pemerintah. Majelis Kerapatan Adat (MKA) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Provinsi Riau mendesak persoalan tersebut segera ditangani secara terpadu agar praktik penyimpangan distribusi BBM bersubsidi tidak terus berulang.
Ketua Umum MKA LAMR Provinsi Riau, Datuk H. Seri Marjohan Yusuf, mengatakan penggerebekan gudang BBM di sejumlah daerah harus menjadi momentum bagi pemerintah dan aparat terkait untuk melakukan pembenahan menyeluruh, terutama terhadap rantai distribusi solar bersubsidi.
“LAMR mendorong segera diambil langkah-langkah reaktif, kesempatan pertama, berkaitan dengan penggerebekan gudang penimbunan BBM di sejumlah tempat,” kata Datuk Seri Marjohan kepada media, Minggu (4/10/2026).
Sorotan tersebut mencuat setelah sebuah gudang di Jalan Temupuri, RT 04/RW 04, Kelurahan Industri Tenayan, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, diperiksa aparat bersama Pertamina Patra Niaga pada Jumat (2/10/2026). Di lokasi ditemukan sekitar 54 baby tank berkapasitas masing-masing 1.000 liter, 10 drum merah berkapasitas sekitar 210 liter dan empat drum biru berkapasitas sekitar 240 liter.
Sejumlah wadah masih berisi cairan dengan warna berbeda. Bahkan ditemukan pula botol tinta dan deterjen yang memunculkan dugaan adanya aktivitas pengolahan atau perubahan warna BBM. Namun, aparat dan Pertamina belum memastikan jenis maupun kandungan cairan tersebut. Sampel telah disiapkan untuk pemeriksaan laboratorium guna memastikan apakah cairan tersebut merupakan BBM bersubsidi atau jenis lainnya.
Temuan di Pekanbaru itu menambah daftar pengungkapan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi di Riau. Pada Juli 2026, Ditreskrimsus Polda Riau membongkar gudang di Jalan Lintas Riau–Sumut Km 13, Kelurahan Kencana, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir. Dalam pengungkapan tersebut polisi mengamankan enam orang dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka.
Dari lokasi itu, penyidik menyita sekitar 2.010 liter Pertalite dan 630 liter Bio Solar. Polisi juga mengamankan dua truk tangki dan sejumlah barang bukti lainnya. Penyidik menduga sebagian muatan BBM bersubsidi dikuras dari truk tangki sebelum didistribusikan ke SPBU.
Menurut Datuk Seri Marjohan, rangkaian temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan BBM bersubsidi tidak cukup dilihat hanya dari sisi ketersediaan atau besaran kuota. Mata rantai distribusi dari hulu hingga konsumen harus diawasi secara ketat sehingga BBM yang menjadi hak masyarakat benar-benar sampai kepada sasaran.
Karena itu, LAMR juga mendorong pemerintah melakukan kajian terhadap penambahan kuota solar bersubsidi apabila memang kebutuhan riil di lapangan meningkat. Namun, penambahan kuota menurutnya harus dibarengi pengawasan yang lebih ketat.
“Yang patut menjadi perhatian adalah pengawasan oleh pihak terkait, bagaimana mata rantai distribusinya, pasokan yang tepat sasaran, transparansi dan pengawasan itu sendiri secara keseluruhan,” ujarnya.
Datuk Seri Marjohan menilai kelangkaan solar bersubsidi di Riau telah berlangsung cukup lama dan memberikan dampak langsung terhadap masyarakat maupun aktivitas ekonomi. Salah satu gambaran paling nyata adalah panjangnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU.
Selain mengganggu kelancaran lalu lintas, antrean tersebut juga berpotensi menimbulkan kecelakaan dan menambah beban biaya bagi masyarakat serta pelaku usaha.
“Hal ini tentunya berakibat ekonomi, biaya tinggi, waktu yang terbuang dan ketidakpuasan pelayanan dalam arti yang luas,” katanya.
Atas kondisi tersebut, LAMR meminta pemerintah tidak menangani persoalan secara parsial. Menurut Datuk Seri Marjohan, perlu ada tim lintas-instansi yang bekerja khusus untuk membenahi persoalan distribusi BBM bersubsidi, mengawasi titik-titik rawan penyelewengan dan memastikan setiap temuan ditindaklanjuti secara transparan.
“Supaya tidak berlarut-larut, perlu memang segera dibentuk Tim Terpadu, guna membenahi permasalahan tersebut secara cepat, tepat dan bermartabat,” tegasnya. (har)