PEKANBARU-Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru masih mempertimbangkan perpanjangan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi siswa menyusul kualitas udara yang belum membaik akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Hingga Kamis (15/10/2026), kualitas udara di Pekanbaru masih berada pada kategori tidak sehat. Kondisi tersebut membuat pemerintah belum bisa memastikan apakah siswa akan kembali belajar di sekolah atau melanjutkan pembelajaran dari rumah.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru, Abdul Jamal, mengatakan keputusan terkait kelanjutan PJJ harus didasarkan pada perkembangan kualitas udara dan kondisi cuaca.
Menurutnya, kebijakan PJJ yang dijadwalkan berakhir pada Kamis ini masih berpeluang diperpanjang. Namun, keputusan tersebut harus melalui pembahasan bersama sejumlah instansi terkait, bukan hanya berdasarkan pertimbangan Dinas Pendidikan.
"Karena memang melihat cuaca dan kualitas udara," kata Abdul Jamal, Kamis (15/10/2026).
Ia menjelaskan, koordinasi akan melibatkan Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk menilai kondisi terkini serta dampaknya terhadap kesehatan peserta didik.
Hasil pembahasan lintas instansi nantinya menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan pola pembelajaran yang akan diterapkan di sekolah-sekolah di Pekanbaru.
Abdul Jamal menyebutkan, perubahan cuaca turut memengaruhi pertimbangan tersebut. Hujan yang turun pada malam hari, misalnya, dapat menjadi salah satu faktor yang diperhatikan saat mengevaluasi kondisi udara pada hari berikutnya.
Karena itu, pemerintah perlu memantau perkembangan kualitas udara secara berkala sebelum memutuskan apakah kegiatan belajar mengajar bisa kembali dilakukan secara tatap muka.
"Kita juga tidak bisa sembarangan karena ini menyangkut bencana. Kita perlu rapat juga, sementara sekolah mulai pagi," jelasnya.
Di sisi lain, Abdul Jamal mengakui bahwa penerapan PJJ maupun pembelajaran tatap muka memiliki konsekuensi yang harus diperhitungkan.
Jika PJJ kembali diperpanjang, pemerintah perlu mempertimbangkan keberlangsungan sejumlah program bagi siswa, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sementara itu, pembelajaran tatap muka di tengah kualitas udara yang masih buruk berisiko mengganggu kesehatan peserta didik. Oleh sebab itu, keselamatan dan kesehatan siswa menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan.
Pemko Pekanbaru masih berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menentukan langkah selanjutnya. Kepastian mengenai perpanjangan PJJ atau kembalinya pembelajaran tatap muka akan ditentukan dengan mempertimbangkan perkembangan kualitas udara dan hasil evaluasi bersama.(*)
PEKANBARU-Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru masih mempertimbangkan perpanjangan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi siswa menyusul kualitas udara yang belum membaik akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Hingga Kamis (15/10/2026), kualitas udara di Pekanbaru masih berada pada kategori tidak sehat. Kondisi tersebut membuat pemerintah belum bisa memastikan apakah siswa akan kembali belajar di sekolah atau melanjutkan pembelajaran dari rumah.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru, Abdul Jamal, mengatakan keputusan terkait kelanjutan PJJ harus didasarkan pada perkembangan kualitas udara dan kondisi cuaca.
Menurutnya, kebijakan PJJ yang dijadwalkan berakhir pada Kamis ini masih berpeluang diperpanjang. Namun, keputusan tersebut harus melalui pembahasan bersama sejumlah instansi terkait, bukan hanya berdasarkan pertimbangan Dinas Pendidikan.
"Karena memang melihat cuaca dan kualitas udara," kata Abdul Jamal, Kamis (15/10/2026).
Ia menjelaskan, koordinasi akan melibatkan Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk menilai kondisi terkini serta dampaknya terhadap kesehatan peserta didik.
Hasil pembahasan lintas instansi nantinya menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan pola pembelajaran yang akan diterapkan di sekolah-sekolah di Pekanbaru.
Abdul Jamal menyebutkan, perubahan cuaca turut memengaruhi pertimbangan tersebut. Hujan yang turun pada malam hari, misalnya, dapat menjadi salah satu faktor yang diperhatikan saat mengevaluasi kondisi udara pada hari berikutnya.
Karena itu, pemerintah perlu memantau perkembangan kualitas udara secara berkala sebelum memutuskan apakah kegiatan belajar mengajar bisa kembali dilakukan secara tatap muka.
"Kita juga tidak bisa sembarangan karena ini menyangkut bencana. Kita perlu rapat juga, sementara sekolah mulai pagi," jelasnya.
Di sisi lain, Abdul Jamal mengakui bahwa penerapan PJJ maupun pembelajaran tatap muka memiliki konsekuensi yang harus diperhitungkan.
Jika PJJ kembali diperpanjang, pemerintah perlu mempertimbangkan keberlangsungan sejumlah program bagi siswa, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sementara itu, pembelajaran tatap muka di tengah kualitas udara yang masih buruk berisiko mengganggu kesehatan peserta didik. Oleh sebab itu, keselamatan dan kesehatan siswa menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan.
Pemko Pekanbaru masih berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menentukan langkah selanjutnya. Kepastian mengenai perpanjangan PJJ atau kembalinya pembelajaran tatap muka akan ditentukan dengan mempertimbangkan perkembangan kualitas udara dan hasil evaluasi bersama.(*)